http://news.detik.com/read/2014/10/3...engurusan-romi

Jakarta - PPP kubu Suryadharma Ali hari ini resmi menggelar Muktamar, meski Kemenkum HAM telah mensahkan kepengurusan kubu Romahurmuziy (Romi). Suryadharma meminta agar Presiden Jokowi mencabut SK yang mensahkan kepengurusan Romi cs.

‎"Tentu dengan diterbitkannya surat keputusan (pengesahan kepengurusan Romahurmuziy) ini, adalah sebagai sebuah pelanggaran Undang-undang parpol dan juga pelanggaran surat dirjen AHU (Administrasi Hukum Umum)," kata Suryadharma Ali dalam sambutannya di Muktamar PPP di Hotel Grand Sahid Jaya‎, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis (30/10/2014).

‎Menurutnya, Kemenkum HAM telah melanggar UU Parpol yang mengatur bahwa SK kepengurusan baru tidak bisa diterbitkan sebelum konflik internal parpol diselesaikan.

"Betapa tidak konsistennya sifat Menkum HAM yang tidak cermat, tidak konsisten dan mengenyampingkan hukum tersebut, telah melanggar asas konstitutionalitas," ujarnya.

Padahal, kata Surya, Menkum HAM Yassona Laoly baru sehari menjabat sebagai menteri. Tindakannya itu bahkan disebut sebagai bentuk intervensi menteri pada proses politik.

‎"Tindakan Menkum HAM sebagai bentuk intervensi yang mencampuradukkan kepentingan politik dengan pejabat tata usaha negara sehingga mencederai rasa keadilan," kata mantan menteri Agama yang sudah jadi tersangka KPK itu.

"Kita tentu sangat menyesalkan lahirnya SK tersebut karena bisa menjadi torehan noda hitam di awal pemerintahan Jokowi. Karenanya saya atas nama peserta muktamar meminta presiden Jokowi mencabut segera SK tersebut," tegas Surya.


isi hati SDA kayak gini

kemenkumham jahat, antek romi
btw kok minta tolong ke presiden sih? kan di DPR banyak bekingannya

btw kapan acara lawak PPP berakhir yah?