"DPR Tandingan" Gelar Pelantikan Pimpinan Jumat Besok

Dewan Perwakilan Rakyat versi Koalisi Indonesia Hebat akan menggelar sidang paripurna, Jumat 31 Oktober 2014. Politisi PDI Perjuangan Aria Bima mengatakan dalam sidang itu rencananya mereka akan melantik pimpinan DPR yang telah dipilih.

"Kita masih cari opsi yang melantik siapa, tapi minimal kita lantik sendiri. Kita masih mencari lay out agar dilantik resmi oleh negara,"ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis 30 Oktober 2014.

Aria menjelaskan sidang besok pagi akan digelar di ruang sidang paripurna DPR. Dalam acara ini, Aria mengatakan akan mengundang 555 anggota dewan periode 2014-2019.

"Ini serius, kita akan melawan. Kita baru cari opsi supaya dilantik. Tapi demoralisasi langkah pimpinan sidang (Setya Novanto dkk) yang melanggar tata tertib pemilihan komisi adalah pelanggaran peraturan perundang-undangan. Itu bisa kita tindaklanjuti," katanya.

Paska konferensi pers pembentukan DPR tandingan, siang ini KIH masih menggelar rapat internal secara tertutup di Gedung Nusantara.

Kemarin, koalisi pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla itu telah menunjuk politisi PDIP Pramono Anung sebagai ketua DPR. Sementara posisi wakil ketua dijabat oleh Abdul Kadir Karding (PKB), Saifullah Tamliha (PPP), Patrice Rio Capella (Nasdem), dan Dossy Iskandar (Hanura). (ren)

Sumur



Jakarta - Politikus PDIP Pramono Anung tidak setuju dan kecewa atas tindakan anggota fraksinya di parlemen.

Melalui akun resmi twitter nya @Pramomoanung, bekas wakil ketua DPR itu menegaskan pimpinan DPR sekarang merupakan DPR yang sah.

Dia juga meminta agar para kader-kader PDIP berpikir jernih dalam bersikap dan berdasarkan hukum. Namun kicauan Pramono itu tidak dituliskan secara spesifik.

Berikut kicauan Pramono Anung yang diunggahnya hari ini, Kamis (30/10/2014).

"@pramonoanung: Lebih baik asli drpd tandingan, akal sehat harus tetap dimiliki dalam kondisi tensi tinggi dipertandingan politik #Sabar"

Sebelumnya bekas Sekretaris Jenderal PDIP itu juga sempat menuliskan rasa kekecewaanya terhadap sikap kader-kader PDIP dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang membentuk DPR tandingan.

"@pramonoanung: Hanya bisa menggelengkan kepala saja, apa yg harus ditandingkan.. #SelamatTidur"

Seperti diberitakan, KIH mengeluarkan sikap mosi tidak percaya terhadap pimpinan DPR. Bahkan KIH mengajukan nama pimpinan DPR tandingan sementara.

Selain itu mereka juga mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3).[rok]

[URL="http://nasional.inilah..com/read/detail/2149657/pramono-kecewa-terhadap-kader-pdip-di-dpr#.VFHq0vmUeaU"]Sumur[/URL]

Trus yg ngelantik siapa...???



tenang gan.. sdh diantisipasi itu mah..



Bisnis.com, JAKARTA--Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan begitu Komisi III terbentuk maka tugas pertamanya adalah memanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjelaskan soal menteri Jokowi-JK yang terindikasi korupsi.

“Kalau pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI sudah terbentuk, maka kita akan memamnggil KPK untuk menjelaskan tentang siapa saja calon menteri Jokowi-JK, yang ditandai merah selama ini," ujarnya di Gedung DPR, Rabu (29/10/2014). DPR akan menentukan pimpinan Komisi III yang hingga kini masih belum dipilih.

Menurutnya, pemanggilan itu diperlukan karena proses permintaan rekomendasi atas rekam jejak calon menteri sudah dilakukan secara terbuka.

Keterangan dari dari KPK itu diperlukan agar masyarakat tidak bertanya-tanya tentang siapa nama yang mendapat tanda merah atau kuning, ujarnya.

"KPK harus membuka nama-nama itu kecuali permintaan rekomendasi itu dilakukan secara diam-diam, maka tak perlu dibuka ke publik agar tidak menimbulkan spekulasi dan membingungkan masyarakat," ujarnya.

Presiden Jokowi sebelumnya melibatkan KPK dan PPATK untuk melacak rekam jejak para calon menteri. Dari hasil penelusuran itu,
Jokowi mengakui ada delapan calonnya bermasalah. KPK pun telah memberi daftar kuning dan merah untuk nama-nama yang dinilai tidak layak menjadi menteri.

Sumur



Koalisi Indonesia Hebat di DPR, yang terdiri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Hati Nurani Rakyat dan Partai NasDem, meminta Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3). Namun Wakil Presiden Jusuf Kalla menolak permintaan itu.

"Kita tak boleh obral Perppu. Ini masih bisa dimusyawarahkan,"kata JK di kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis 30 Oktober 2014.

Menurut JK masih banyak jalan untuk menyelesaikan masalah di parlemen tanpa presiden mengeluarkan Perpu. "Perppu itu kalo sudah sangat darurat. Semua masih bisa dibicarakan," ujarnya.

Ketika ditanya apakah akan turun tangan langsung dalam mengatasi masalah di parlemen, JK menolaknya. "Saya bukan pimpinan partai. Saya tidak paham," lanjut JK. (ren)

Sumur

JK sdh jd panasbung ini mah..





JAKARTA -- Lima partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) melayangkan mosi tidak percaya terhadap para pimpinan DPR. Mereka menilai, kelima pimpinan DPR tidak berlaku demokratis dan tidak cakap dalam memimpin di berbagai sidang yang dilakukan.

Hal ini mendorong lima partai pendukung Jokowi membantuk 'DPR' tandingan. Namun, politikus Demokrat, Ikhsan Modjo menyarankan Jokowi untuk mengambil langkah sejarah.

Melalui akun @IkhsanModjo, ia mengatakan, "Ketimbang DPR Perjuangan @jokowi_do2 baiknya ambil langkah sejarah: 1. Terbitkan dekrit Presiden bubarkan DPR ala Gus Dur,"

Kemudian, "langkah bersejarah lain, 2. BUbarkan DPR bentuk DPRGR ala Bung Karno yg anggotanya bisa anda @jokowi_do2 pilih sendiri,".

Terakhir menurut dia, bentuk pemerintah darurat, bubarkan semua dan buat DPR yang baru. Dengan cara ini Jokowi akan tetap menjadi presiden.

Sumur



JAKARTA -- Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR, Bambang Soesatyo menilai mosi tidak percaya dan pembentukan DPR tandingan yang dilakukan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) sebagai cermin rasa frustasi.

Bambang menilai rasa frustasi dari Parpol-parpol di KIH bukan hanya lantaran gagal meraih pimpinan DPR dan alat kelengkapan dewan (AKD) saja, namun juga karena kurang mendapat jatah menteri dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK.

"Mereka frustasi tak dapat kursi menteri dan di parlemen,"ujarnyakepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (30/10).

Bambang menyindir sikap para elite KIH dengan pernyataan Jokowi terhadap Prabowo. Menurutnya Jokowi pernah mengatakan apabila Prabowo ingin menjadi presiden maka harus menunggu lima tahun mendatang.

Dengan maksud yang sama, Bambang mengatakan apabila KIH ingin mendapat posisi di pimpinan DPR dan akd maka mereka juga harus menunggu lima tahun mendatang. "Harusnya PDIP dan rekan-rekan koalisinya memahami konteks pernyataan Jokowi," ujar Bambang.

Seperti diketahui, Rabu (29/10) fraksi yang tergabung di KIH: PDIP, PKB, Nasdem, Hanura, ditambah PPP menyatakan mosi tidak percaya terhadap lima pimpinan DPR.

Mereka mendeklarasikan pembentukan pimpinan DPR tandingan dengan menunjuk Pramono Anung (PDIP) sebagai Ketua DPR, Abdul Kadir Karding (PKB) Wakil Ketua DPR, Dossy Iskandar (Hanura) Wakil Ketua DPR, Syaifullah Tamliha (PPP) Wakil Ketua, dan Rio Patrice Capella (Nasdem) sebagai Wakil Ketua. KIH juga menyatakan akan membentuk rapat paripurna dan rapat komisi sendiri.

Sumur



Jakarta - Politikus PDIP Aria Bima menyatakan DPR tandingan akan segera menyusun struktur. Sama halnya dengan pemilihan pimpinan DPR, maka penyusunan struktur akan melalui sidang paripurna DPR tandingan.

"Besok (31/10) kami akan Paripurna, rencananya jam 09.00 WIB. Ruangannya ya di ruang paripurna. Itu kan milik semua anggota dewan," ujar Aria di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (30/10/2014).

Paripurna itu akan melibatkan anggota Fraksi NasDem, Hanura, PKB, dan PPP, yang sebelumnya telah menentukan nama-nama paket pimpinan DPR. Rencananya mereka akan segera menghubungi Sekjen DPR.

"Sekjen DPR itu bukan punya Setya Novanto saja. Itu Sekjen DPR Republik Indonesia, jadi tak ada masalah untuk itu. Akan segera kami koordinasikan. Kami juga akan undang seluruh 560 anggota dewan," imbuh Aria.

Lalu apa landasan hukum pelaksanaan paripurna ini?

"Itu masih akan kita bicarakan. Kita akan cari payung hukum yang tepat," jawab Aria.

Dikonfirmasi secara terpisah Ketua FPPP Hasrul Azwar mendukung rencana paripurna tersebut. Menurut dia para anggotanya telah sepakat. "Besok kami akan ikut paripurna," ucap Hasrul.

Sumur

Komen ane sdh pada