Kenaikan Harga BBM Dibahas Hari Ini
SELASA, 28 OKTOBER 2014 | 04:09 WIB

TEMPO.CO , Jakarta:Rencana kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi mulai dibahas hari ini. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Edy Hermantoro mengatakan, pihaknya diundang ke kantor Kementerian Koordinator Perekonomian untuk membahas masalah ini. (Baca : Rapat Perdana Kabinet Kerja Belum Bahas BBM)

Belum ada kepastian kapan dan bagaimana mekanisme pengalihan subsidi BBM akan dilakukan. Menurut Edy, dalam pertemuan yang dimulai pukul 13.00 WIB itu akan dibahas teknis inflasi dan kenaikan harga BBM. "Tapi masih bahas teknis saja kalau BBM naik sekian inflasinya berapa," ujarnya, Senin 27 Oktober 2014. (Baca : Soal BBM, Presiden Jokowi Panggil Eks Wamenkeu)

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said belum bisa memastikan rencana pengurangan subsidi bahan bakar minyak. Sebab, dalam Sidang Kabinet yang digelar perdana oleh Presiden Joko Widodo tadi siang, tema tersebut tidak dibahas. "Belum ada pembahasan soal pengalihan subsidi BBM," kata Sudirman kepada wartawan di gedung auditorium Kementerian Energi, Senin, 27 Oktober 2014.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil menyatakan hal senada. Pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo belum membahas ihwal rencana kenaikan harga bahan bakar minyak. "Kami belum ada bicara masalah bahan bakar minyak (BBM), masih perkenalan saja," ujar Sofyan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, 27 Oktober 2014.

Sofyan melanjutkan, pemerintah belum membahas skema kenaikan dan dampaknya. "Jika ada kenaikan harga BBM, tentu harus dengan pembahasan yang intensif lebih dulu," ujarnya.

Saat ini, kata Sofyan, langkah pertama yang dilakukan olehnya adalah menggelar rapat bersama jajaran kementerian pada Selasa, 28 Oktober 2014. "Saya akan dengar masukan dari rekan-rekan di Kemenko, baru setelah itu akan memberikan masukan setelah mendengar masukan," ujarnya.
https://www.tempo.co/read/news/2014/...bahas-Hari-Ini




Harga BBM Diusulkan Naik Rp 3.000 per Liter
SELASA, 28 OKTOBER 2014 | 05:19 WIB

TEMPO.CO , Jakarta:Rencana pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang digadang-gadang oleh Presiden Joko Widodo sebelum menjabat menjadi program yang paling ditunggu realisasinya saat ini. Sebab, anggaran untuk subsidi BBM sudah sangat membebani anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan 2014.

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Andy Noorsaman Sommeng mengharapkan ada kebijakan baru untuk mengendalikan BBM subsidi. "Ya harus ada kebijakan baru, apakah pengendalian baru, peraturan menteri baru, atau ada yang lebih baru lagi," kata Andy usai konferensi pers di Kementerian ESDM, Senin, 27 Oktober 2014.

Menurut Andy, pihaknya akan mengusulkan pengalihan subsidi BBM. Artinya penghematan subsidi akibat kenaikan harga BBM bisa digunakan untuk kebutuhan lainnya seperti membangun infrastruktur di desa.

Andy mengusulkan subsidi BBM bisa dipangkas hingga Rp 3.000-Rp 4.000 per liter. Ia menjamin dengan pemangkas
an tersebut, kuota BBM subsidi sebesar 46 juta kiloliter bisa cukup hingga akhir tahun. "Pokoknya kalau Rp 3.000 - Rp 4.000 per liter itu bagus banget, kami akan mengusulkan segitu," ujarnya.

Kemarin, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Edy Hermantoro mengatakan, pihaknya diundang ke kantor Kementerian Koordinator Perekonomian untuk membahas masalah kenaikan harga BBM. Dalam pertemuan itu akan dibahas teknis inflasi dan kenaikan harga BBM. "Tapi masih bahas teknis saja kalau BBM naik sekian inflasinya berapa," ujarnya, Senin 27 Oktober 2014.
https://www.tempo.co/read/news/2014/...3000-per-Liter


Selama lima tahun, pemerintahan Jokowi tak buka lowongan PNS
Selasa, 28 Oktober 2014 13:05



Merdeka.com - Pemerintah bakal melakukan penghentian sementara atau moratorium penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun depan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Yuddy Chrisnandi menegaskan kebijakan itu merupakan instruksi langsung Presiden Joko Widodo.

"Instruksi beliau (Jokowi), adalah arahan Pak Presiden, beliau minta dilakukan moratorium PNS," kata Yuddy di Kementerian PAN RB, Jakarta, Selasa (27/10).

Yuddy menegaskan, moratorium itu akan dilakukan sepanjang pemerintahan Jokowi. Artinya, sepanjang pemerintahan Jokowi-JK tidak ada penerimaan PNS. "Lima tahun ke depan," tegasnya.

Politikus Partai Hanura ini menjelaskan, moratorium memang harus dilakukan untuk mengefektifkan jumlah sekaligus kinerja PNS. Sehingga PNS bekerja maksimal sesuai tugasnya.

"Kita sedang kaji, berpa sebenarnya rasio yang tepat jumlah birokrat pegawai negeri kita dibandingkan dengan jumlah penduduk. Misalnya dengan 250 juta jiwa penduduk itu yang tepat berapa sih? atau kalau di DKI penduduk 8 juta birokratnya berapa?" jelasnya.

Atas dasar itu dia meminta agar semua pihak memahami maksud positif penghentian penerimaan PNS. "Jadi moratorium itu berpikir secara jernih agar segala keputusan yang dilakukan dalam proses reformasi birokrasi ini efisien dan produktif," terangnya.

Sekadar diketahui, moratorium atau penghentian penerimaan PNS sempat juga dilakukan pemerintahan Presiden SBY-Boediono. Namun moratorium di era SBY hanya 16 bulan saja terhitung mulai September 2011 sampai Desember 2012.
http://www.merdeka.com/uang/selama-l...ongan-pns.html

Rekrutmen CPNS disetop, PNS harus siap gonta-ganti tempat kerja
2 jam 33 menit lalu

MERDEKA.COM. Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) rencananya bakal melakukan moratorium calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada tahun depan. Kebijakan itu bahkan akan diterapkan selama masa jabatannya atau lima tahun.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Eko Sutrisno mengakui menerima kebijakan tersebut. Namun, dia menyarankan agar kebijakan Jokowi itu dilakukan evaluasi tiap tahunnya.

Eko mengungkapkan, bila moratorium itu dilakukan maka harus dilakukan pembagian pegawai. "Jadi bisa dilakukan relokasi pegawai. Saat ini kan PNS sekitar 5 juta, cukup banyak. Nanti bisa oper-operan (pegawai)," kata Eko kepada merdeka.com, Selasa (28/10).

Tidak hanya itu, Eko menegaskan dengan adanya moratorium itu maka para PNS harus siap dimutasikan. Sebab, saat ini undang-undang nomor 5 tahun 2014 menyebutkan bahwa mereka adalah PNS Republik Indonesia.

"Mutasi sangat dimungkinkan untuk mengisi kekosongan," tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Yuddy Chrisnandi menegaskan kebijakan moratorium penerimaan PNS merupakan instruksi langsung Presiden Joko Widodo. "Instruksi beliau (Jokowi), adalah arahan Pak Presiden, beliau minta dilakukan moratorium PNS," kata Yuddy.

Yuddy menegaskan, moratorium itu akan dilakukan sepanjang pemerintahan Jokowi. Artinya, sepanjang pemerintahan Jokowi-JK tidak ada penerimaan PNS. "Lima tahun ke depan," tegasnya.
https://id.berita.yahoo.com/rekrutme...100924216.html


Jokowi Siap Tidak Populer
Jokowi Akan tetap Naikkan Harga BBM
Kamis , 28 Agustus 2014 - 15:14:41 WIB

IRNewscom I Bali: SAAT bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Nusa Dua, Bali, Presiden Terpili Joko Widodo mengaku telah meminta pemerintah sekarang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Menurut Joko Widodo (Jokowi), kenaikan harga BBM akan mengurangi difisit anggaran pemerintah RI. "Tadi malam memang secara khusus saya meminta kepada Presiden SBY untuk menekan defisit APBN dengan menaikkan harga BBM. Beliau menyampaikan bahwa saat ini kondisinya dianggap masih kurang tepat untuk dinaikkan. Kira-kira itu jawaban SBY," kata Jokowi di Jakarta, Kamis.

Namun dia tidak menjelaskan detail alasan Presiden Yudhoyono menaikkan harga BBM. Jokowi mengaku siap tidak populer karena meminta harga BBM dinaikkan. "Saya siap untuk tidak populer, tetapi kita harus tahu bahwa, kalau kita memotong subsidi itu harus dialihkan untuk usaha-usaha produktif di kampung, di desa, pada UMKM, pada pupuk, pada petani, pada benih, pada pestisida, pada nelayan untuk mesin kapal, untuk solar nelayan, kira-kira itu. Jangan sampai kita ini konsumtif," katanya.

Menurut Undang-Undang No.12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2014 menyatakan bahwa volume kuota BBM bersubsidi dikurangi dari 48 juta kiloliter menjadi 46 juta kiloliter. Dalam Rancangan APBN 2015, subsidi BBM sendiri dianggarkan Rp291,1 triliun. Jokowi menilai subsidi tersebut terlalu besar dan sebaiknya dialihkan ke sektor yang lebih produktif.
http://indonesiarayanews.com/read/20...kkan-harga-bbm

-----------------------------

Akhir keceriaan eufoforia 'Jokowi Effect' .... 100 hari ke depan, bila BBM naik, adalah suasana penuh kepahitan bagi rakyat pemuja Jokowi?