Ini 35 Jenderal Pendukung Jokowi-JK, 5 Jenderal Diduga Bermasalah
Jum'at, 06 Juni 2014, 19:20 WIB

http://www.lasdipo.com/wp-content/up...-Jokowi-JK.jpg

Barisan Jenderal pensiunan pendukung Jokowi-JK

Capres Joko Widodo atau Jokowi (tiga kiri) bersama sejumlah Purnawirawan TNI/Polri Jenderal (Purn) A M Hendropriyono (kiri), Jenderal TNI (Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan (dua kiri), Ketua Umum Partai Hanura Jenderal (Purn) Wiranto (empat kiri), Marsekal TNI (Purn) Sutria Tubagus (dua kanan) dan Jenderal Pol (Purn.) Da\\\'i Bachtiar (kanan) menghadiri Silaturahmi Keluarga Besar Purnawirawan Perwira TNI dan Polri dengan Capres Jokowi di Balai Kartini, Jaksel, Selasa (3/6). /antara

Bisnis.com, JAKARTA - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengungkap sedikitnya 35 jenderal yang mendukung pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla atau Jokowi-JK.

Data LBH menyatakan lima dari semua jenderal pendukung Jokowi-JK antara lain Jendral (Purn) Wiranto, Sutiyoso, A.M Hendropriyono, Major Jendral (Purn) Muchdi PR dan Ryamizard Ryacudu diduga bermasalah.

Catatan hitam yang dikeluarkan LBH Jakarta terkait lima jenderal bermasalah tersebut yakni pelanggaran hak asasi manusia, kerusuhan 1998, dugaan pembataian Talangsari Lampung, kasus pembunuhan munir, kekerasan darurat militer Aceh dan lainnya.

Dalam keterangan resmi, LBH Jakarta menyatakan keterlibatan militer dalam Pilpres 2014 yang mendukung capres-cawapres tertentu berbahaya bagi keberlangsungan politik di Indonesia.

“Hanya ada satu pasangan capres-cawapres 2014 yang berasal dari kalangan militer, yakni Prabowo Subianto. Tetapi di balik keduanya ada dua kelompok mantan militer yang mendukung calon masing-masing,” tulis keterangan resmi LBH dalam diskusi Militerisme di Balik Prabowo dan Jokowi, Jumat (6/6/2014).

Adapun, daftar jenderal pendukung Jokowi-JK menurut catatan LBH Jakarta sebagai berikut:

1. Mantan Panglima ABRI/Menhan Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto
   
2. Mantan Kepala BIN Jenderal TNI Purnawirawan
   
3. Mantan Panglima Kodam Jaya Letnan Jenderal Purnawirawan Sutiyoso
   
4. Mantan Dankodilat TNI AD Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Pandjaitan
   
5. Mantan KSAL Laksamana Purnawirawan Tedjo Edi
   
6. Mantan KSAD Jenderal TNI Purnawirawan Fachrul Rozi
   
7. Mantan Kapolri Jenderal Pol Purnawirawan Da’I Bachtiar
   
8. Mantan Kepala Bais Letjen TNI Purnawirawan Farid Zainudin
   
9. Mantan Kepala Bais Marsekal Madya Purnawirawan Ian Santoso
   
10. Mantan Pangdam Bukit Barisan Mayjen TNI Purnawirawan Tritamtomo
    
11. Ketua DPP PDIP Mayjen TNI Purnawirawan TB Hasanuddin
    
12. Mantan Kepala Staf TNI AD (KSAD) Jenderal TNI Purnawirawan Tyasno Sudarso
    
13. Mantan Kepala Staf TNI AL (KSAL) Laksamana Jenderal TNI Purnawirawan Bernard Ken Sondakh
    
14. Mantan Wakil KSAD Letnan Jederal TNI Purnawirawan Sumarsono
    
15. Mantan Rektor Universitas Pertahanan Letjen TNI Purnawirawan Syarifuin Tippe
    
16. Mantan Kepala BAIS Letjen TNI Purnawirawan Zainudin
    
17. Mayor Jenderal TNI Purnawirawan M. Yusuf Solikin
    
18. Mantan Dirdik Sesko TNI Mayjen TNI Purnawirawan Bambang Ismoyo
    
19. Mantan Gubernur TNI Akademi TNI AU Mayjen TNI Purnawirawan M. Luthfi Letto
    
20. Mantan Dirjen Ranahan Departemen Pertahanan Marsekal Muda TNI Purnawirawan Basri Sidehabi
    
21. Mantan Dirjen Perencanaan Sarana Pertahanan Departemen Pertahanan Marsda TNI Purnawirawan Pieter LD Wattimena
    
22. Mantan Panglima Komando Armada Timur TNI AL Laksama Muda TNI Purnawirawan Sosialisman
    
23. Mantan Widya Iswara Utama Bidanga Ekonomi 23 Lemhamnas Laksda TNI Purnawirawan Abdul Malik Yusuf
    
24. Laksda TNI Purnawirawan Franky Kaihutu
    
25. Mantan Kapolda Kaltim Inspektur Jenderal Pol Purnawirawan Andi Masmiat
    
26. Mantan Widya Iswara Utama Sespim Polri Lemdikpol Irjen Pol Eddy Kusuma Wijaya
    
27. Mantan Kabinda Maluku Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Mulyono
    
28. Mantan Dirjen Strategis Sesko TNI Brigjen TNI Purnawirawan Djamhur Suhana
    
29. Mantan Kadislitbangal Laksamana Pertama TNI Purnawirawan Songkal VH SImanjuntak
    
30. Mantan Staf Ahli KSAU Marsekal Pertama TNI Purnawirawan Yopie Kiriweno
    
31. Sekjen Dewan Harian Nasional ’45 Brigjen TNI Purnawirawan Abdul Salam Mustam
    
32. Ketua MPR RI Irjen Pol Sidarto Danusubroto
    
33. Laksda Purnawirawan Dadi Sunato
    
34. Irjen Purnawirawan Edy K
    
35. Mantan Kepala BIN Major Jenderal Purnawirawan Muchdi PR (yang mendukung Jokowi-JK melalui Relawan Matahari Indonesia)
    

http://m.bisnis.com/pemilu/read/2014...uga-bermasalah


4 Jenderal di balik rencana pemerintahan Jokowi
Sabtu, 16 Agustus 2014 07:31

Merdeka.com - Jokowi menggodok persiapan pemerintahannya di Kantor Transisi. Lembaga pemikir ini bertugas membedah visi misi Jokowi-Jusuf Kalla menjadi PROGRAM nyata.

Kantor Transisi dipimpin oleh seorang kepala staf Rini Mariani Soemarno , menteri perdagangan dan perindustrian di era kabinet Megawati.

Di bawah Rini, ada empat orang deputi yang mewakili beberapa bidang. Hasto Kristiyanto , Anies Baswedan , Akbar Faizal dan Andi Widjajanto.

Tak cuma itu, Jokowi juga menggandeng sejumlah tokoh. Sebagai penasihat, Jokowi menggandeng mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Buya Syafi'i. Lalu mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Hasyim Muzadi .

Untuk urusan intelijen dan pertahanan, Jokowi juga menunjuk beberapa jenderal. Mereka adalah anggota tim sukses Jokowi yang selama ini ikut bertarung membantu Jokowi

1.Luhut Panjaitan


Merdeka.com - Jenderal (purn) Luhut Panjaitan turut membidani kelahiran pasukan antiteror di Kopassus. Dia menjadi komandan pertama Sat-81 Gultor. Luhut adalah senior Prabowo Subianto di kesatuan ini.

Dia menjabat Komandan Pussenif, lalu menjadi menteri perindustrian. Luhut juga seorang pengusaha dan politikus Partai Golkar. "Saya diminta Pak Jokowi untuk menjadi istilahnya senior advisor untuk Rumah Transisi kira-kira 10 hari lalu. Saya baru datang hari ini, sekaligus memberikan masukan-masukan struktur kabinet," ujar Luhut di Rumah Transisi, Jalan Situbondo 10, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (14/8).


2. AM Hendropriyono


Merdeka.com - Kubu Jokowi menunjuk Jenderal (Purn) Hendropriyono sebagai satu dari empat penasihat kantor Transisi. Hendropriyono adalah mantan kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Karir prajurit baret merah ini banyak dihabiskan di bidang sandi yudha dan operasi intelijen. Penunjukan Hendropriyono pun memancing polemik. Para korban pelanggaran HAM memprotes keputusan Jokowi ini. Mereka menilai Hendro terlibat kasus pelanggaran HAM Talangsari.

Jokowi menanggapi kontroversi ini dengan tenang. Dirinya meminta semua pihak untuk memisahkan siapa Hendropriyono di luar dan dalam Kantor Transisi. Sebab menurutnya permasalahan di luar dari Tim Transisi tidak perlu disangkut pautkan dengan pihaknya. "Hendropriyono sebagai apa, dewan penasihat. Ini kan urusan menyiapkan transisi pemerintahan itu wilayah yang lain jangan dimasukkan ke sini (Kantor Transisi), ini wilayahnya berbeda. Itu urusan siapa? Itu bukan. Wilayah di sini, itu wilayah menyiapkan transisi kok," kata Jokowi.


3. Jenderal (Purn) Fachrul Razi


Merdeka.com - Tim Jokowi mempercayakan Jenderal (Purn) Fachrul Razi mengarsiteki masalah pertahanan di pemerintahan yang akan datang. Mantan Wakil Panglima ABRI ini dinilai mumpuni menyusun konsep pertahanan kabinet Jokowi. "Berikutnya ada pertahanan yang dipimpin oleh Jenderal Fachrul Razi," kata Luhut Panjaitan di Jakarta, Kamis (14/8)

Fachrul Razi merupakan alumnus Akmil 1970. Dia adalah Wakil Panglima ABRI yang terakhir sebelum jabatan ini dihapus. Perwira korps infanteri ini dibesarkan di Kostrad dan komando teritorial. Dia juga pernah menjadi Gubernur Akmil, Sekjen Departemen Pertahanan dan Kepala Staf Umum ABRI.

4. Laksamana Madya (Purn) Fred Lonan


Merdeka.com - Sementara itu untuk menerjemahkan tol laut cost maritim akan dipimpin Laksamana Madya Fred Lonan. Pensiunan jenderal bintang tiga TNI AL ini dinilai mampu mewujudkan visi Jokowi tentang kekuatan ekonomi maritim. Fred Lonan pernah menjabat sebagai wakil gubernur Lemhanas.

Ide tol laut Jokowi adalah membangun lalu lintas laut dari Sabang sampai Merauke. Jokowi yakin harga bahan pokok di Indonesia Timur akan bisa ditekan dengan pengiriman barang yang lancar. Jokowi juga memilih membangun dermaga dan kapal-kapal yang berlayar langsung dari Sumatera ke Jakarta. Daripada harus membangun jembatan Selat Sunda.
http://www.merdeka.com/peristiwa/4-j...hrul-razi.html


Jokowi Diminta Hapus Calon Menteri Terlibat Kasus HAM
25 Oktober 2014 15:14 wib

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) bersama dengan korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat, meminta Presiden Joko Widodo untuk menghapus dua nama calon menteri yang diduga terlibat pelanggaran HAM.

Kedua nama yang santer disebut-sebut bakal menjadi menteri itu adalah Wiranto dan Ryamizard Ryacudu. Wiranto disebut patut dimintai pertanggungjawaban dalam pelanggaran HAM berat kasus Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II, serta Timor Leste. Sementara Ryamizard dalam kasus pembunuhan Dortheys Hiyo Eluay di Papua dan penolakan rekomendasi penghentian operasi militer di Aceh.

KontraS menilai jika kedua nama tersebut tetap masuk dalam kabinet Jokowi-JK maka akan menyulitkan kabinet secara keseluruhan. "Orang-orang seperti ini hanya akan mempersulit Jokowi, mempersulit kabinet, dan yang sudah pasti mempersulit kami semua orang kecil. Sekali lagi kami meminta nama ini di-drop, dikeluarkan dari kabinet," kata Koordinator Kontras Haris Azhar dalam konfrensi pers di kantor Kontras, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (25/10/2014).

Lebih lanjut Haris menyebut masuknya Wiranto dan Ryamizard ke dalam kabinet hanya akan menjadi ancaman. Padahal sejak awal Jokowi telah berjanji untuk menjaga konstitusi dan undang-undang yang dia bacakan saat pelantikan di depan MPR. "Penegakan hukum tersebut sudah dijanjikan dan dia bersumpah untuk menjaga konstitusi dan undang-undang. Di mana di dalamnya disebutkan hak asasi manusia salah satu aspek penting yang harus dihormati," tegas Haris.

Sebagaimana diberitakan, Wiranto dan Ryamizard digadang menjadi Menko Polhukam sementara Ryamizard bakal menjadi Menhan. Meski begitu, sampai saat ini nama-nama itu belum ditetapkan dan diumumkan Jokowi.
http://news.metrotvnews.com/read/201...ibat-kasus-ham


Menteri Jokowi-JK yang Terlibat Korupsi & Pelanggar HAM Ditolak Relawan
Sabtu, 25 Oktober 2014, 17:48 WIB

Bisnis.com, JAKARTA-- Gerakan Rakyat 20 Oktober (Geruduk) ‎meyakini bahwa saat ini banyak manuver politik yang dilakukan berbagai elit politik hitam, dengan tujuan untuk mendesak agar calon menteri bermasalah yang sudah ditandai oleh KPK tetap dipilih menjadi menteri pada kabinet Jokowi-JK. Geruduk merupakan jaringan relawan garis keras Jokowi-JK, yang terdiri dari PROJO, Seknas Jokowi, PIR, Jasmev, Pospera, Almishbat, RPJB dan ratusan relawan lainnya yang tergabung.

Ketua Umum DPP PROJO, Budi Arie Setiadi‎mengaku prihatin dengan dinamika politik yang terjadi saat ini, terlebih dinamika tersebut terjadi menjelang diumumkannya nama-nama calon menteri yang akan masuk ke kabinet Jokowi-JK. "Jangan biarkan tunas perubahan dan harapan rakyat yang begitu besar tidak menjadi mekar berseri karena banyak nya benalu-benalu dan hama penyakit masa lalu, " tutur Budi dalam siaran pers yang diterima Bisnis di Jakarta, Sabtu (25/10/2014).

‎Budi menambahkan, seluruh relawan garis keras pendukung Jokowi-JK juga dengan keras menolak nama menteri yang terlibat pelanggaran HAM serta menteri yang disinyalir terlibat dalam kasus korupsi dan masuk dalam daftar nama menteri untuk kabinet Jokowi-JK. ‎"Kami tetap mengawal dan siap menghadapi elit hitam yang mencoba membebani pemerintahan Jokowi JK," tukas Budi.
http://news.bisnis.com/read/20141025...-ham-ditolak-r


KPK: Sejumlah Calon Menteri Jokowi Terindikasi Korupsi
Rabu, 22 Oktober 2014 | 11:10



Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menegaskan sejumlah nama yang disodorkan sebagai calon menteri oleh Presiden Joko Widodo ternyata masuk daftar kuning dan merah KPK.
http://www.beritasatu.com/nasional/2...i-korupsi.html


----------------------------

Bijimana ini, ak Jokowi: yang dari Sipil, kena kasus Korupsi. Yang berlatar-belakang militer, tersangkut kasus pelanggaran HAM ...