Komnas HAM susun 174 nama tak boleh masuk kabinet Jokowi
Sabtu, 25 Oktober 2014 14:26

Merdeka.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah menyusun 174 nama yang diharapkan tidak duduk (negative list) dalam kabinet Jokowi-JK. Penyusunan tersebut berdasarkan laporan penyelidikan Komnas HAM yang sampai saat ini belum ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung.

Komisioner Komnas HAM, Nur Kholis, menyatakan pihaknya tidak mau mempublikasi nama-nama tersebut. "Oleh karenanya kita ingin bertemu langsung dengan presiden," kata Nur Kholis saat dihubungi merdeka.com, Sabtu (25/10).

Ditanya berapa nama dari 174 yang kini sering diperbincangkan publik menjadi calon menteri, Nur Kholis menjawab, "Tiga sampai empatlah."

Nur Kholis menyatakan pihaknya memang sudah meminta bertemu dengan dengan Presiden Jokowi lewat Rumah Transisi. Namun, pertemuan tak kunjung terjadi karena padatnya agenda kepala pemerintahan.

Meski belum bertemu, ujar dia, Komnas sudah mengirimkan secara resmi rincian peristiwa pelanggaran HAM kepada Jokowi pada 24 Oktober kemarin. Peristiwa itu yakni Trisakti-Semanggi I-Semanggi II, Penghilangan secara Paksa, Aktivis 1997-1998, Kerusuhan Mei 1998, Talangsari 1989, Wasior-Wamena 2000 dan Pembunuhan Misterius 1982-1985, hingga Tragedi 1965.

"Yang dikirimkan rincian kasus-kasus, belum ada nama. Namun nama itu sudah jadi pengetahuan umum, kalau dicari di Google, gampang," kata Nur Kholis.

Khusus untuk 'negative list' tersebut, ujar dia, Komnas ingin bertemu dan berdiskusi langsung dengan Jokowi agar kabinet juga bebas dari pelanggaran HAM. Sebelumnya, Jokowi meminta rekomendasi KPK dan PPATK untuk penyusunan kabinetnya.

"Kita sebenarnya sedikit kecewa. Sebenarnya HAM sama dengan isu korupsi. Kita sangat mendukung satu salah syaratnya bebas dari korupsi, tetapi tak kalah penting juga bebas dari pelanggaran HAM," kata Nur Kholis.
http://www.merdeka.com/politik/komna...et-jokowi.html


Jika Gunakan BIN, Jokowi Bisa Tahu Calon Menteri yang Selingkuh
Jumat, 24 Oktober 2014 , 14:57:00

JAKARTA - Jika hanya untuk men-tracking rekam jejak para calon menteri, Presiden Joko Widodo sebetulnya tak perlu sampai meminta pertimbangan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Presiden 'kan punya BIN (Badan Intelijen Negara) yang tugasnya mencari informasi di antaranya. Suruh saja BIN (tracking rekam jejak calon menteri) secara rahasia," kata pengamat hukum dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Chairul Huda kepada RMOL.

"Jangankan dugaan korupsinya, dia (calon menteri yang di-tracking) selingkuh dengan siapa saja bisa ketemu," sambungnya.

Dengan meminta pertimbangan KPK, menurut Chairul, Jokowi telah menghilangkan makna hak prerogatif presiden terhadap pengangkatan menteri-menteri.

Apalagi KPK tidak punya kewenangan apapun untuk memberi pertimbangan, rekomendasi, juga penilaian kepada presiden atas calon-calon menteri yang akan dipilih.

"Ada nggak kewenangannya itu di UU KPK? Pengangkatan menteri-menteri 'kan hak prerogatifnya presiden," tegasnya.

Kalau pun Jokowi mau meminta masukan, jelas Chairul, semestinya bukan secara resmi ke lembaga negara karena bersifat mengikat nantinya. Langkah Jokowi tersebut sama saja menyandera KPK. Pasalnya, jika menteri yang dikatakan bersih oleh KPK ternyata belakangan terlibat korupsi.

"Bukankah itu akan mencoreng KPK?Bbukankah KPK jadi dilema untuk menegakkan hukum terhadap bersangkutan karena itu menteri yang direkomendasi?" jelasnya.

KPK juga dinilainya telah bertindak kebablasan dengan menginformasikan ke publik bahwa ada beberapa calon menteri yang direkomendasikan masuk kategori bermasalah. Beberapa nama itu diberi stabilo merah dan kuning.

Menurut Chairul, jika KPK punya bukti seharusnya calon-calon menteri bermasalah itu segera ditangkap dan tidak membiarkan jadi asumsi publik semata. KPK dengan begitu melanggar asas praduga tak bersalah.

Di sisi lain, ia juga menyoroti pernyataan Ketua KPK Abraham Samad terkait calon-calon menteri yang bermasalah. Abraham bilang jika nama-nama itu dipaksakan jadi menteri maka kemungkinan tidak bertugas lama karena ditangkap KPK.

"Itu namanya pertama membuat KPK berada dalam posisi lembaga tertinggi negara yang bisa mendikte presiden siapa yang mengangkat jadi menteri. Kedua, itu namanya mengancam," terang Chairul seraya mempertanyakan kinerja orang-orang sekeliling Jokowi yang memahami bidang hukum. (http://www.jpnn.com/read/2014/10/24/...ang-Selingkuh-


Jokowi Disarankan Konsultasi Rekam Jejak Menteri ke BIN
Wakil Ketua DPR mengkritik langkah Jokowi menelusuri lewat KPK.
Selasa, 21 Oktober 2014, 15:05

VIVAnews - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah mengatakan, seharusnya Presiden Joko Widodo menyerahkan nama-nama calon menterinya ke Badan Intelijen Negara (BIN) untuk diketahui rekam jejak masing-masing.

Pernyataan Fahri ini mengkritik langkah Presiden Jokowi yang justru menyerahkan daftar kandidat menterinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
.
"Saya usulkan Jokowi pakai institusi permanen di negara. Kita punya badan intelijen cukup banyak, itu lebih penting," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa 21 Oktober 2014.

Menurut undang-undang, kata Fahri, Komisi Pemberantasan Korupsi tidak mempunyai kewenangan untuk memberi tanda apakah seseorang itu layak atau tidak menjadi menteri. Supaya tidak salah pilih, politisi Partai Keadilan Sejahtera itu menyatakan, sebaiknya harus ada laporan resmi dari BIN.

"Tapi mungkin ke KPK untuk efek publikasi. Karena kalau konsul dengan BIN tidak bisa terbuka," jelasnya.

Usai dilantik, Presiden Joko Widodo sedianya akan mengumumkan menteri-menteri dalam kabinet yang akan menjalankan roda pemerintahan dibawah pimpinannya hari ini, Selasa 21 Oktober 2014. Namun, belum dapat dipastikan waktu dan tempat pengumumannya.

Kabar mundurnya pengumuman susunan kabinet Jokowi-JK dikarenakan KPK dan PPATK memberikan catatan terhadap beberapa menteri pilihan Jokowi. Atas alasan itulah kemudian Jokowi mengevaluasi kembali susunan kabinetnya.
http://politik.news.viva.co.id/news/...menteri-ke-bin

---------------------------

Kalau BIN disertakan, diminta untuk menelusuri yang pribadi-pribadi seperti calon menteri mana saja yang pernah atau sedang punya selingkuhan, bisa setahun Pak Jokowi nyusun Kabinet, kagak selesai-selesai!