DEMAK, KOMPAS.com — Jelang Tahun Baru Islam 1436 Hijriah, yang jatuh pada hari Sabtu (25/10/2014), para santri dan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Demak, Jateng, menagih janji Joko Widodo dalam kampanyenya sebagai calon presiden beberapa bulan silam. Dalam aksi yang digelar di depan Kantor DPRD Demak, Jumat (24/10/2014), para santri menuntut agar Jokowi secepatnya menetapkan 1 Muharam sebagai Hari Santri Nasional.

Sempat terjadi ketegangan saat aparat menghalau pengunjuk rasa yang menggelar demo di depan gerbang Kantor DPRD Demak. Namun, aksi mereka terus berjalan dan mereka tetap berorasi. Menurut Dian Anggi Prasetyo, Ketua Pengurus Cabang PMII Demak, Hari Santri Nasional bisa menjadi fondasi dalam eksistensi santri dan pondok pesantren.

"Keberadaan santri yang diakui secara nasional akan menjadikan mereka lebih percaya diri dalam berkarya," ujarnya.

"Pendidikan di pesantren banyak menyumbangkan bangunan karakter bagi santrinyà. Ini sejalan dengan sistem pembelajaran Kurikulum 2013 berbasis karakter," imbuhnya kemudian.

Sementara itu, Nurul Hikmah, Sekretaris Umum Korps PMII Putri Jawa Jateng, mengatakan, pasca-dilantik sebagai Presiden ke-7 Indonesia, Jokowi harus segera merealisasikan semua janjinya saat kampanye. Menurut dia, hal ini bisa membuktikan konsistensi Jokowi.

"Jika ini tidak direalisasikan, saya yakin umat Islam dan kaum santri akan sangat tersakiti. Akan banyak sekali respons negatif dari masyarakat," kata Nurul.

Selain berorasi dan menggelar spanduk serta poster, aksi tersebut ditutup dengan doa bersama dengan menyalakan lilin sebagai simbol sosok pelita hati bagi negeri.

Setelah doa bersama, mereka menyampaikan aspirasinya dalam secarik kertas yang berisi sejumlah tuntutan kepada Jokowi dengan tulisan Arab tentang problem serius yang dialami oleh Indonesia, yakni krisis karakter. Surat untuk Presiden tersebut diberikan kepada pimpinan DPRD Demak agar disampaikan kepada Jokowi.

"Surat ini kami terima. Nanti kita sampaikan ke Pak Jokowi," janji Nurul Muttaqien, Ketua DPRD Demak.

SUMBER