Merdeka.com - Koordinator bidang hukum Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson menyinggung soal bocornya nama menteri di pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) sebelum diumumkan. Menurutnya, nama-nama menteri bukanlah rahasia negara, bahkan dia menilai seharusnya dipublikasikan ke masyarakat.

"Apanya yang rahasia? Menurut saya seharusnya dibocorkan sejak awal. Bahkan sebelum sampai ke KPK seharusnya sudah di bocorkan," kata Emerson di kantor ICW, Jakarta, Kamis (24/10).

Bukan tanpa alasan kenapa nama-nama menteri harus disampaikan ke publik. Emerson menganggap masyarakat juga memiliki peran dalam menentukan calon menteri di pemerintahan.

"Kenapa harus dibocorkan? Supaya publik juga bisa kasih masukan soal rekam jejak dari calon-calon tersebut," ujar dia.

Tak sampai di situ, Emerson juga merasa heran dengan pernyataan beberapa pihak yang menyatakan calon menteri merupakan rahasia negara. Sebab, tambah dia, jika proses pemilihan menteri tertutup maka akan memunculkan kecurigaan bagi publik.

"Ini agak aneh kalau ini dibilang rahasia. Justru kalau proses penjaringan menteri itu tertutup maka kecurigaan publik akan muncul," tegasnya.

Sebelumnya, Wasekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menyampaikan kekesalannya atas bocornya nama calon menteri yang disinyalir memiliki masalah oleh KPK dan PPATK.

Usai bertemu ketua umum PDIP, Megawati Soekarnoputri di rumahnya di Jalan Teuku Umar, Jakarta, Rabu (22/10) lalu. Hasto pun mengatakan kecewa lantaran nama menteri itu telah bocor ke publik. Ia menilai hal itu seharusnya menjadi rahasia negara dan tidak masuk dalam ranah publik.

"Hal hal yang dibicarakan dengan Pak Jokowi dengan KPK dan PPATK itu harusnya sebagai dokumen negara yang bersifat rahasia," kata Hasto kepada wartawan di kediaman Mega, di Teuku Umar, Jakarta, Rabu (22/10) lalu.