Belum genap sebulan pemerintahan Jokowi-JK, masyarakat akan menghadapi kenaikan harga BBM pada tanggal 1 November 2014 mendatang. Jokowi-JK dipastikan menaikkan harga BBM subsidi.

Kenaikan sebesar 46,1 persen ini membuat harga BBM semula dari Rp6.500 akan naik sebesar Rp 3.000 menjadi Rp 9.500 per liter. Dengan kenaikan harga BBM ini, pemerintah dapat menghemat anggaran sebesar Rp20 triliun.

Melalui kenaikan harga BBM ini, pemerintah akan memberikan bantuan dana kepada keluarga miskin. Tahun ini akan ada 20 juta keluarga miskin yang akan mendapatkan bantuan dana tersebut.

Melihat pengalaman pada masa pemerintahan SBY, pemerintahan Jokowi- JK harus menyiapkan dana bantuan sosial sejumlah Rp9,3 triliun. Namun pada kenyataannya APBN-P 2014 hanya mengalokasikan dana sejumlah Rp 5 triliun sebagai cadangan antisipasi kenaikan BBM.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani mengatakan, APBN-P 2014 tidak bisa memberikan bantuan seperti pada saat kenaikan harga BBM di tahun 2013 jika kenaikkannya sebesar Rp3.000 per liter. Dana yang ada saat ini hanya bisa memberikan kompensasi selama 2-3 bulan saja.

Untuk menambah jumlah dana, Jokowi harus memintanya kepada parlemen. Hal ini belum tentu berjalan dengan mulus karena kubu oposisi telah menguasai parlemen. Koalisi Merah Putih di DPR bahkan telah menguasai 353 kursi atau 63 persen suara, sedangkan Koalisi Indonesia Hebat yang mendukung Jokowi hanya berjumlah 207 kursi atau 37 persen.

Anggota dari Fraksi PKS Ecky Awal Mucharam menegaskan partainya sudah menolak kenaikan harga BBM sejak awal karena akan mendorong inflasi dan menekan pertumbuhan ekonomi. Sementara di lain pihak, anggota dari Partai Golkar Satya Yudah mengatakan bahwa menaikkan harga BBM adalah hak pemerintah, namun Jokowi harus cermat dalam menghitung anggaran dan alokasinya untuk kegiatan produktif.


Sumur : goo.gl/jxyS48