Jokowi dilantik hari ini sebagai presiden Indonesia
20 Oktober 2014



Pasangan tersebut meraih 53,15% suara dalam pemilhan presiden 9 Juli, mengalahkan pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, yang mengumpulkan 46,85% suara.
Sehari menjelang pelantikan, Minggu 19 Oktober, Jokowi sudah melakukan gladi bersih pelantikan sebagai presiden Indonesia yang ketujuh.
Selain itu Jokowi juga berkunjung ke Istana Negara Minggu (19/10) untuk melakukan berkeliling istana didampingi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Jokowi dilaporkan akan tinggal di Istana Negara setelah pelantikannya.
Sekitar 24.000 tentara dan polisi dikerahkan untuk menjaga keamanan pelantikan Joko Widodo dan wakil presiden Jusuf Kalla yang direncanakan akan dimulai pada pukul 10:00 WIB.

Pesta Rakyat
Perwakilan dari 17 kepala negara akan menghadiri acara pelantikan ini termasuk Perdana Menteri Australia Tony Abbott, Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Malaysia Najib Razak dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry.

Usai pelantikan di gedung DPR/MPR, Jokowi akan bertolak ke Bundaran HOTEL INDONESIA dan akan menuju Istana Negara dalam apa yang disebut Kirab Budaya.

Jokowi juga berkunjung ke Istana Negara satu hari menjelang pelantikan.
Di Istana Negara, Susilo Bambang Yudhoyono akan melakukan serah terima jabatan, acara yang baru pertama kali dilakukan.
tentara

Sekitar 24.000 tentara dan polisi dikerahkan untuk menjaga keamanan selama pelantikan.

Setelah acara resmi, para sukarelawan Jokowi telah menyiapkan pesta rakyat yang dipusatkan di Monas, yag disebut-sebut media lokal akan dihadiri sekitar 100.000 orang.

Dalam acara yang akan diisi oleh sejumlah artis ini, Jokowi akan menyapa rakyat untuk pertama kalinya dalam kapasitas sebagai presiden Indonesia.
http://www.bbc.co.uk/indonesia/berit...apanpelantikan




Jok, iling ...iling ... iling, Jok!
Tugasmu iku abot mimpin 250 juta penduduk Indonesia.
Ojo blusukan lan pencilakan melulu le dadi rojo, mentang-mentang wis merasa sukses! Ojo adigang, adigung, adiguna.


Demokrat Minta Jokowi Tiru Keberhasilan Pemerintahan SBY Bidang Hukum
Jumat, 17/10/2014 05:25 WIB

Jakarta - Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) segera berakhir. Berbagai capaian dan keberhasilan terwujud dengan baik di pemerintahan SBY, salah satunya bidang penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

"Presiden SBY selama 10 tahun memimpin pemerintahan memperlihatkan sikap taat asas dengan tidak mengintervensi apalagi memanfaatkan institusi hukum yang berada di bawah pengaruhnya untuk kepentingan pribadi, kelompok, partai dan golongan tertentu, meskipun peluang untuk itu terbuka baginya untuk dilakukan. Di sisi lain pemerintahan SBY telah konsisten memimpin institusi hukum dan terus melakukan reformasi penegakan hukum baik itu menyangkut reformasi struktural, reformasi kultural (mental), pun reformasi hukum," kata Ketua Departemen Penegakan Hukum DPP Partai Demokrat Benny K Harman dalam keterangan pers yang diterima, Jumat (17/10/2014).

Benny mengatakan, SBY selama 10 tahun di pemerintahan tidak tergoda untuk mempertahankan stabilitas kekuasaan dan pemerintahannya . Ia juga tak menjadikan hukum sebagai instrumen untuk mengendalikan dan mengontrol kebebasan warga termasuk kebebasan berkumpul dan kebebasan pers untuk menjamin hak menyatakan pendapat secara terbuka.

"Di bidang pemberantasan korupsi, Presiden SBY terbukti konsisten mendorong dan menjaga KPK tetap menjadi komisi negara yang independen untuk mempercepat dan memimpin aksi pemberantasan korupsi. Presiden SBY tidak pernah melindungi orang-orang dekatnya yang terbukti memanfaatkan kedudukannya untuk melakukan korupsi," kata mantan ketua Komisi III tersebut.

Karena itu, lanjut Benny, Demokrat meminta pemerintahan Jokowi nanti dapat melanjutkan keberhasilan pemerintahan SBY, dan tetap tetap konsisten pada penegakan hukum. "Presiden Jokowi untuk melanjutkan hal-hal positif dalam bidang penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang telah dicapai dan dirintis Presiden SBY selama 10 tahun pemerintahannya," katanya.

Benny juga memastikan bahwa Partai Demokrat di parlemen berada di dalam garda terdepan dalam menghadapi kelompok-kelompok yang hendak mengganggu tatanan sistem demokrasi demi tegaknya Indonesia yang hebat yakni Indonesia yang bebas korupsi, adil, demokratis, dan sejahtera. "Ke depan pemerintahan Jokowi jangan pandang bulu dalam penegakan korupsi, meskipun itu ada di jajaran pemerintahnya," ujarnya.
http://news.detik.com/read/2014/10/1...-hukum?9911012


Ini 5 Kegagalan Rezim SBY-Boediono Menurut PDI Perjuangan
Minggu, 8 September 2013 18:40 WIB


Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri (kiri) berjalan menuju tempat duduknya didampingi Ketua Panitia Rapat Kerja Nasional III PDIP, Puan Maharani (tengah), dan Sekjen PDIP, Tjahjo Kumolo (kiri), usai menyampaikan pidato politiknya dalam acara pembukaan Rakernas III PDIP di Ancol, Jakarta Utara, Jumat (6/9/2013). Rakernas yang dihadiri 1330 fungsionaris dan kader PDIP se-Indonesia tersebut akan berlangsung pada tanggal 6-8 September 2013.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan menilai, pemerintah Indonesia di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono, mengalami kegagalan. Penilaian PDI Perjuangan tersebut, bukan tanpa alasan kuat. Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-III, partai berlambang kepala banteng moncong putih ini menyimpulkan terdapat lima kegagalan Presiden SBY-Boediono.

"Pertama, melunturnya kedaulatan politik. Ini ditandai merosotnya kepemimpinan Indonesia dalam konstelasi politik internasional, ketidakmampuan negara melindungi segenap bangsa dan tumpah darah," ujar Ketua DPP Bidang Politik Puan Maharani, di Ecoventin, Jakarta, Minggu (8/9/2013). Menurut Puan, lunturnya kedaulatan itu ditandai manajemen pemerintahan yang bisa didikte oleh mekanisme pasar.

Kedua, sambungnya, pondasi perekonomian nasional yang teramat lemah dalam bidang pangan. Buktinya, Indonesia semakin tergantung pada impor. Pemerintah, gagal mengendalikan harga daging, kedelai, cabai, bawang, dan produk pertanian lainnya.

"Ketiga, konflik sosial berlatar SARA, perebutan sumber daya alam, tanah dan lingkungan berlangsung meluas dengan eskalasi yang meningkat," terang Puan. Ia menjelaskan, konflik sosial itu disebabkan rendahnya keberpihakan pemerintah terhadap hak-hak rakyat atas sumber daya alam, tanah, dan lingkungan, serta tidak adanya perlindungan terhadap kelompok minoritas, termasuk kepada anak-anak perempuan.

Keempat, konflik kelembagaan antarpenyelenggara pemerintahan negara. Di mana konflik yang terjadi tidak lagi pada ranah tugas, pokok dan fungsi antarlembaga, tetapi sudah masuk pada aspek penyalahgunaan kekuasaan dan politisasi kekuasaan.

"Kelima, korupsi yang semakin akut dan memiliki keterkaitan dengan lingkaran pertama kekuasaan, politik tebang pilih yang secara sistematis telah dijalankan sejak 2004, kini menciptakan politik sandera, dan terjadinya kriminalisasi atas nama hukum," tandasnya.
http://www.tribunnews.com/nasional/2...pdi-perjuangan

33 Daftar Kegagalan SBY Versi Aktivis
Minggu, 23 Januari 2011, 16:57


Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono saat kampanye akbar Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono saat kampanye akbar(Abror Rizki)

VIVAnews - Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Petisi Garuda (Gerakan Rakyat untuk Demokrasi) menganggap pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono telah gagal. Petisi Garuda pun merilis sejumlah kegagalan pemerintahan SBY-Boediono.

Salah satu kegagalan Pemerintahan SBY-Boediono menurut mereka adalah di bidang hukum. Penegakan hukum dianggap semakin carut-marut, terutama dengan semakin ruwetnya kasus mafia pajak yang melibatkan Gayus Tambunan. "Pemerintahan terbukti sudah gagal dalam penegakan hukum. Contoh dengan adanya kasus mafia pajak yang melibatkan Gayus. Itu konspirasi yang melibatkan banyak pihak dan mengeruk uang negara ratusan miliar rupiah," kata aktivis Bendera, Ferdi Semaun, di Jakarta, Minggu 23 Januari 2011.

Petisi Garuda juga menyesalkan pemerintahan SBY-Boediono yang gagal dalam mensejahterakan rakyat. Rakyat juga dinilai susah mendapatkan akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. "Pada dasarnya, rakyat tidak sejahtera," ujar Ferdi. "Sedangkan Presiden hanya bisa curhat." Karena itu, Petisi Garuda pun kemudian mengancam akan berkonsolidasi lebih lanjut untuk menggelar demonstrasi di depan Istana Merdeka.

Berikut daftar 33 kegagalan pemerintahan SBY-Boediono versi Petisi Garuda:

1. Gagal melindungi sumber daya ekonomi rakyat dan sumber daya ekonomi negara.
   
2. Gagal menyediakan pelayanan pendidikan yang terjangkau oleh masyarakat.
   
3. Gagal menyediakan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas.
   
4. Gagal melindungi warga negara menjadi tenaga kerja di luar negeri.
   
5. Gagal melindungi kedaulatan bangsa dari upaya hegemoni modal, budaya, maupun upaya nyata untuk mencaplok secara fisik wilayah kedaulatan NKRI.
   
6. Gagal melindungi HAM dan menuntaskan kasus pelanggaran HAM.
   
7. Gagal dalam upaya pemberantasan dan penuntasan kasus korupsi.
   
8. Gagal dalam upaya peningkatan perekonomian rakyat
   
9. Gagal dalam upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat.
   
10. Gagal dalam melakukan reformasi birokrasi.
    
11. Gagal dalam upaya penegakan hukum untuk menjamin ketertiban dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
    
12. Gagal membangun politik yang beretika dan menghilangkan praktik politik yang transaksional.
    
13. Gagal dalam upaya membangun karakter bangsa.
    
14. Gagal dalam upaya membangun moralitas bangsa.
    
15. Gagal dalam mewujudkan kemandirian pangan.
    
16. Gagal dalam membangun wilayah perbatasan dan perdesaan.
    
17. Gagal mensejahterakan buruh, nelayan, dan kaum miskin kota.
    
18. Gagal memberikan keadilan, penyelesaian kasus-kasus rakyat.
    
19. Gagal menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat.
    
20. Gagal menjaga membangun kemandirian pangan.
    
21. Gagal menyediakan kebutuhan energi untuk menopang kegiatan ekonomi masyarakat.
    
22. Gagal membangun industri dasar yang dibutuhkan rakyat untuk meningkatkan produktivitas kegiatan ekonominya.
    
23. Gagal membangun lingkungan hidup yang menyebabkan sering terjadinya bencana banjir.
    
24. Gagal menyelamatkan hutan Indonesia dari kegiatan mafia kayu.
    
25. Gagal mengeliminir praktik penyelundupan di wilayah perbatasan.
    
26. Gagal membebaskan bangsa dari cengkeraman mafia.
    
27. Gagal menyelamatkan keuangan negara dari tindakan pencurian mafia pajak
    
28. Gagal dalam menyelamatkan potensi pertambangan dari eksploitasi liar mafia tambang.
    
29. Gagal membangun pluralitas bangsa yang harmonis.
    
30. Gagal menyediakan pupuk yang murah untuk meningkatkan produktivitas pertanian
    
31. Gagal melindungi hak buruh untuk mendapatkan status pekerjaan yang jelas dengan upah yang layak.
    
32. Gagal dalam diplomasi internasional untuk memperjuangkan kepentingan bangsa.
    
33. Gagal melindungi hak hidup fakir miskin dan anak telantar.
    

Sebelum ini, sejumlah tokoh lintas agama juga mengkritik pemerintah telah melakukan kebohongan. Tapi, Istana sudah mengundang tokoh lintas agama dan melakukan dialog.

Ketika memberi pengarahan dalam Rapat Pimpinan TNI dan Polri, Jumat 21 Januari 2011, Presiden SBY menegaskan bahwa memang tidak semua program dan target pemerintah tercapai. Dan itu bukan cuma terjadi di Indonesia, di negara lain juga. Menurut SBY, tidak semua program tuntas tercapai. Bila tidak tercapai, SBY melanjutkan, "Itu lumrah dan bukan kebohongan. Kami punya perencanaan, kami jalankan dan akhir tahun ini kami lakukan evaluasi mana yang tercapai, mana yang tidak."

Setelah semua target dan rencana itu dievaluasi, Presiden melanjutkan, hampir pasti banyak yang tercapai, tapi banyak juga yang tidak tercapai. "Ini rencana, target, dan itu bukan kebohongan. Karena itu sasaran yang ingin kita capai dan akan dievaluasi," ujar SBY.
http://politik.news.viva.co.id/news/...-versi-aktivis


Lengser, SBY bakal tinggalkan warisan utang Rp 2.532 triliun
Senin, 29 September 2014 17:15


bye ... bye ... bye ....

Merdeka.com - Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia Transparansi Anggaran (Fitra), Uchok Sky Khadafi menyatakan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan meninggalkan warisan utang sebesar Rp 2.532 triliun. Utang itu berasal dari pinjaman luar negeri selama pemerintahan SBY. "Pada tahun 2014, utang Indonesia sebesar Rp 2.532 triliun," kata Uchok dalam acara diskusi bertajuk 'Implikasi ekonomi politik utang rezim SBY terhadap rezim Jokowi dan anak cucu bangsa', di Galery Cafe, Jakarta, Senin (29/9).

Maka, tambah dia, jika Indonesia ingin melunasi utang yang begitu besar itu setiap warga negara dapat dikenakan beban sebesar Rp 10.042.659.

Tak hanya itu, Uchok juga mengatakan bahwa kenaikan utang pada pemerintahan SBY dari 2013 ke 2014 mencapai Rp 157 triliun. "Karena setiap tahun APBN selalu defisit, setiap tahun juga Indonesia harus mencari pinjaman untuk menutupi defisit," ucapnya.

Uchok pun menilai di masa pemerintahan mendatang, pemerintah harus mengurangi pengeluaran anggaran yang dinilai tidak produktif. Hal itu dilakukan guna menutup defisit APBN. "Kalau kita ingin mengetatkan ikat pinggang atau anggaran itu bisa dilakukan, seperti anggaran fasilitas untuk pejabat, perjalanan dinas, belanja operasional, makan minum untuk tamu. Itu bisa diperkecil atau dihilangkan tiap kementerian," tutupnya.
http://nasional.rimanews.com/politik...Y-untuk-Jokowi


Warisan Utang, Beban Berat yang Ditinggalkan Rezim SBY untuk Jokowi
13 Agustus 2014 | 13:18


Jok, Jok ... ojo lali sampeyan usai awakku lengser sesuk, cicilen utang-utangku zaman rezimku biyen. Saranku, ojo milih menteri ekonomi sing doyang utang maneh, kayak jeng Sri iku contohnya, sing aslinya memang SPG dari IMF dan World Bank. Paham maksudku, Jok!

Rimanews-Sekitar dua bulan lagi Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan wakilnya Boediono akan lengser dari jabatannya dan digantikan oleh presiden dan wakilnya yang baru. Namun, kepergian SBY dari kursi kepresidenan bukan tanpa warisan. Setumpuk utang ditinggalkan oleh pasangan yang terpilih pada 2009 ini.

Bank Indonesia (BI) mencatat total utang luar negeri Indonesia per Januari 2014 mencapai USD269,27 miliar atau Rp3.042,751 triliun jika mengacu kurs Rupiah sebesar Rp11.300 per USD. Besaran utang tersebut naik sekira USD5,21 miliar atau 1,97 persen dari jumlah utang bulan sebelumnya yang tercatat berada pada USD264,06 miliar.

Utang luar negeri Indonesia terbesar masih berasal dari sektor swasta yang mencapai USD141,35 miliar, yang terdiri dari utang pihak perbankan sebesar USD23,96 miliar dan nonbank mencapai USD117,39 miliar.

Sementara itu, utang luar negeri pemerintah dan Bank Sentral tercatat membengkak sekira USD4,38 miliar atau sekira 3,5 persen hingga mencapai USD127,92 miliar. Besaran tersebut masih didominasi utang pemerintah yang mencapai kurang lebih 92 persen atau sekira USD118,87 miliar. Utang luar negeri BI sendiri pada Januari 2014 tercatat mencapai USD9,045 miliar atau turun sekira USD205 juta dari besaran utang bulan sebelumnya yang mencapai USD9,225 miliar.

Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto, mengakui bahwa utang yang diwariskan rezim SBY menjadi beban berat Jokowi-JK. Selain itu, APBN-P tahun 2014 dan ruang fiskal yang tersedia pada tahun 2015 sangatlah terbatas untuk melaksanakan agenda kerakyatan.

Namun demikian, menurut Hasto, buramnya potret fiskal menjadi tantangan dan seni pemerintahan tersendiri bagi Jokowi. "Rakyat, khususnya yang rentan terhadap berbagai persoalan kemiskinan seperti petani dan nelayan, harus menjadi fokus perhatian kita," tegas Hasto mengutip pernyataan Jokowi, Rabu (13/8).

Hasto mengungkapkan, Jokowi berulang kali menegaskan bahwa Kantor Transisi harus menjabarkan program-program seperti mempercepat Kartu Indonesia Sehat, Indonesia Pintar, penataan rumah rakyat agar lebih sehat, dan mencerminkan kualitas sosial kehidupan yang berperikemanusiaan serta kemudahan rakyat di dalam mendapatkan pekerjaan. "Ke depan tidak boleh lagi nelayan tidak bisa melaut hanya karena tidak ada solar, ataupun modal", tegas Hasto.

Karenanya, Hasto meminta Pokja APBN dan Energi harus mencari terobosan. "Kebijakan ekonomi berdikari dan kedaulatan energi memerlukan cara berpikir baru dalam implementasi kebijakan. Tidak boleh lagi kebijakan pemerintah tersandera oleh berbagai kelompok kepentingan seperti mafia impor dan mafia minyak," tegas Hasto.
http://nasional.rimanews.com/politik...Y-untuk-Jokowi

-----------------------------

Makanya ... cari pembantu Presiden dalam kabinet kelak, jangan lagi mengikuti model SBY, hampir semua pos strategis hanya di isi oleh menteri asal poltisi yang hanya mementingkan pencitraan dan memikirkan keuntungan untuk artainya. Rakyat ditinggal!