KOMPAS.com - KIPRAH Koalisi Merah Putih di parlemen belakangan ini memperlihatkan bahwa kerja keras dan totalitas mutlak dibutuhkan untuk memenangi ”pertempuran” politik. Terlepas dari baik atau buruk kemenangan itu, layak atau tidak layak bagi rakyat, faktanya kemenangan telah berhasil digenggam oleh koalisi yang dalam pemilu presiden lalu mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa itu.

Begitu kuatnya kehendak untuk menang dalam perebutan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat periode 2014-2019, Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra melangkah ringan menuju ruang fraksi partainya di Lantai 15 Gedung Nusantara I DPR, Selasa (7/10) pagi. Dia turun langsung mengobarkan semangat bagi kader Partai Gerindra untuk membantu Koalisi Merah Putih (KMP) merebut kursi pimpinan MPR.

Hari itu, tidak hanya Prabowo yang turun ke lapangan. Ketua Presidium KMP yang juga Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie, juga menyempatkan diri melobi sejumlah tokoh di Hotel Mulia, Jakarta, yang berada di samping Kompleks Parlemen. Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham, yang juga Koordinator Harian KMP, pun beberapa kali memimpin rapat KMP di DPR.

Pada Selasa itu, wartawan juga dikejutkan oleh beredarnya ”arahan Ketua Umum DPP Partai Golkar”. Enam butir arahan itu berisikan strategi pemenangan KMP dalam perebutan kursi pimpinan MPR.

Meski Wakil Sekjen Partai Golkar Lalu Mara Satriawangsa menyangkal kebenaran arahan Ketua Umum Golkar tersebut, isi arahan itu patut diacungi jempol. Butir keenam, misalnya, berbunyi, ”Syarat kemenangan, kita harus mengambil 28 suara dari Partai Golkar serta minimal mengambil 22 orang dari unsur DPD lainnya yang berafiliasi dengan Partai Golkar. Jadi, total 50 suara”.

Dinamika internal di Partai Golkar selama ini telah mengasah para kadernya untuk memenangi pertempuran, termasuk saat menghadapi pemungutan suara (voting). Kerasnya pertarungan saat perebutan ketua umum partai itu diakui merupakan salah satu ”sekolah” politik terbaik.

Kondisi sebaliknya terjadi di sejumlah partai anggota Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang dalam pemilu presiden lalu mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK). Kuatnya ketokohan di KIH membuat hampir setiap pengambilan keputusan didorong dengan aklamasi. Tradisi ini menjadi salah satu faktor yang akhirnya memperlemah kelihaian manuver KIH.

Terlepas apa penyebabnya, KIH gagal mengantisipasi ”gerakan tipuan” KMP plus Fraksi Partai Demokrat di DPR dalam voting UU Pilkada. Boleh jadi KIH juga gagap menghadapi ”jurus kembangan” KMP saat perebutan pimpinan MPR.

KIH memang berhasil menggaet Fraksi PPP dalam pemilihan pimpinan MPR. Namun, benarkah ada soliditas atas 39 suara PPP saat pemilihan pimpinan MPR? Selisih suara KIH dan KMP hanya 17 suara. Soliditas PPP dan DPD terasa menentukan.

”PPP selalu solid,” kata Sekretaris Majelis Pakar PPP Ahmad Yani. Namun, voting yang dilakukan secara tertutup menjadikan pernyataan Yani itu sulit dibuktikan kebenarannya dalam pemilihan pimpinan MPR lalu.

Namun, saat ini, KIH juga punya tantangan lain, yaitu harus secepatnya memperbaiki diri untuk menghadapi berbagai pertarungan politik lain yang masih akan terjadi di parlemen.

Strategi baru perlu disusun. Kelemahan lawan dan diri sendiri harus dikenali dan dicari solusinya. Jika sulit meluncurkan jurus-jurus keras, dapat saja dilontarkan jurus lain, seperti mengikuti gerak lawan, merangkul, dan kemudian baru mengunci.

Efektivitas strategi lama, seperti menginterupsi dan bahkan memblokir sidang paripurna atau sidang komisi, perlu ditinjau ulang.

Tegur pemimpin yang tidak bekerja keras dalam berpolitik. Jika perlu, panglima dan para senapati dari KIH yang dirasa kehilangan daya kepemimpinan harus dipangkas.

Langkah cepat, tepat, dan jitu kini harus segera dipikirkan secara serius dan dilakukan dengan penuh totalitas oleh KIH. Itu jika KIH masih meyakini bahwa visi, misi, dan program mereka adalah yang terbaik bagi rakyat sehingga harus terus diperjuangkan.

Crot dimarih

Jadi ingat pepatah, kalau anda ingin mengalahkan musuh anda, maka kenali dl kekuatan musuh anda
Taukah anda apa kekuatan terbesar dari KMP? Ya jawaban paling gamblang adalah JUMLAH!Ada yg ga setuju oh KMP jg didukung rakyat, ok ane setuju tp goalnya RUU MD3 & RUU Pilkada sdh menghapuskn keyakinan ane bhw perjuangan KMP demi rakyat, tp pendukung militan di daerah2 yg buta informasi ane yakin ttp mengira perjuangan poliTikus KMP itu demi mrk sbg rakyat, pdhl anda mesti ingat baik KMP/KIH takkan bnr2 berjuang demi kita sbg rakyat, jd yg hrs kt lakukan hny memberi dukungan penuh ketika mrk sdg memperjuangkan hak kita, jd bkn siapakah mrk.. tp apa yg sdg mrk bawa, itu kuncinya! Krn omongan poliTikus kalo bs didenger maka jg bs dimakan
Krn itu kita hrs berpikir dgn cara mrk, yaitu sikat kl emg nguntungin kt sbg rakyat

Ok kmbali ke laptop, kl PPP bs digoyahkan maka hny tinggal wktu, usaha & kecerdikan bagi Jokowi & KIH bila ingin melemahkan KMP, ada bbrp langkah yg bs dilakukan :
1. Perkuat Lembaga Hukum spt Kejaksaan dan KPK.
Terapkan jg UU pembuktian harta terbalik.
Ingat, kunci hidupnya Parpol ada pada uang, mereka koar2 demi rakyat tp beda cerita saat jabatan sdh ditangan, para PoliTikus akn berebut mengeruk uang dilahan basah, disinilah tugas KPK & Kejaksaan utk menyeret mrk satu persatu yg bermasalah ke balik jeruji, tnp uang & msknya aktor2 utama mrk ke balik jeruji otomatis mlemahkan parpol di legislatif skg. Tp pemerintah jg tidak blh segan2 menindak eksekutif terindikasi korupsi maka dijamin tidak ada celah mrk mnyerang eksekutif, krn trlalu sibuk kucing2an dgn KPK & Kejaksaan

2. Sebenarnya tidak ada yg salah dgn polah PoliTikus dikoalisi, krn syarat menjadi poliTikus handal adalah anda hrs ambisius, kl bs tambah serakah maknyuss Tp sekaligus ini bs jadi celah utk menerapkan Politik divide et impera, sekilas mgkn kt muak dgn strategi kumpeni ini, tp jgn lupa jg bhw yg skg sdg dihadapi adalah bule2 rambut item, jd ga ada salahnya kejam dikit
Politik ini hrs cpt2 dilakukan klo nantinya KMP getol menyerang dgn mengajukan perubahan2 UU yg bs menyulitkan pemerintahan, klo ga pemerintah akan mengalami byk kesulitan kedepan. Pemerintahan Jokowi nanti pny lbh byk kursi prestisius dibanding parlemen, jd hrs lbh royal memberikan kursi2 kl ada partai baru KMP yg mulai lirik2 ingin bergabung, PDIP jg hrs lbh royal membagi kursi atau tidak akan mendapatkan apa2, ini hukum pasarnya PoliTikus, semakin byk kursi hidup akan semakin Indah, jd yg ga bs ngasi kursi empuk siap2 nyungsep di got

Udah ah, jd ngasi ide2 busuk, bs masuk neraka ntar ane, naudzubillah