Hanibal Hamidi

Kelompok kerja perdesaan sehat Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) menilai pembangunan kesehatan pada akhir periode kedua rencana pembangunan jangka menengah nasional (2010-2014) masih belum optimal dan merata dinikmati seluruh lapisan masyarakat.
“Hasil review Bappenas mengenai capaian sasaran Prioritas Nasional 3 Kesehatan mencatat
beberapa indikator berstatus merah (sangat sulit tercapai) pada akhir tahun 2014, yaitu angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup, angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup, total fertility rate (TFR) atau angka kelahiran total (per perempuan usia reproduksi), serta persentase jangkauan akses sumber air bersih,” kata Ketua Pokja Perdesaan Sehat
Kementerian PDT, Hanibal Hamidi di Jakarta, Selasa.
Hanibal mengatakan, terkait hal tersebut Pokja perdesaan sehat menyelenggarakan rapat
pertama sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) No. 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pembangunan Perdesaan Sehat Di Daerah Tertinggal.
Pokja sudah dibentuk dan melaksanakan perannya sejak tahun 2013, dan kini masuk pada tahun ke-2. Pelaksanaan Pokja dikuatkan berdasar Keputusan Menteri PDT No. 140/KEP/M-PDT/IX/2013 yang kemudian diperbaharui melalui
Keputusan Menteri PDT No. 059/KEP/M-PDT/ IV/2014.
Pokja perdesaan sehat merupakan organisasi utama, berkedudukan di Pusat, di dalam pelaksanaan upaya kebijakan percepatan pembangunan kualitas kesehatan berbasis perdesaan di daerah tertinggal.
Keanggotaan Pokja berjumlah 38 orang yang terdiri dari 10 Kementerian/Lembaga, Organisasi
Profesi Kesehatan (IDI / IBI), Perguruan Tinggi yang ada di 7 Region (Univ. Andalas, Univ. Tanjungpura, Univ. Airlangga, Univ. Hasanuddin, Univ. Mataram, Univ. Pattimura, dan Univ. Cendrawasih), serta unsur akademisi, professional
dan kalangan masyarakat sipil.
Hanibal mengatakan, data riset kesehatan dasar
2013 menunjukkan prevalensi anak balita bertubuh pendek 37,2 persen. Apabila pada saat itu ada 24 juta anak balita, maka jumlah anak pendek mencapai 9 juta jiwa. Tingginya prevalensi anak pendek sejalan dengan buruknya sejumlah indikator gizi masyarakat lain.
Bahkan, menurut hasil SDKI tahun 2012 yang dikeluarkan oleh BKKBN menunjukkan AKB
mengalami penurunan dari 34 (SDKI 2007) menjadi 32 (SDKI 2012), sedangkan AKI
mengalami kenaikan dari 228 (SDKI 2007) menjadi 359 (SDKI 2012).
Hasil SDKI 2012 menunjukkan fakta bahwa sangat sulit untuk mencapai sasaran pembangunan kesehatan, terutama untuk mencapai target Prioritas Nasional 3 Kesehatan di tahun 2014, maupun pencapaian target MDGs tahun 2015.
Perlu dijelaskan bahwa, Perdesaan Sehat adalah kegiatan percepatan pembangunan kualitas
kesehatan berbasis perdesaan di daerah tertinggal yang dijalankan dalam kerangka Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, kata Hanibal. Kebijakan Pembangunan Perdesaan Sehat diarahkan pada penajaman pilihan prioritas intervensi pembangunan bagi penjaminan ketersediaan dan berfungsinya lima determinan
faktor kualitas kesehatan yang disebut dengan Lima Pilar Perdesaan Sehat, yaitu: Dokter
Puskesmas bagi setiap Puskesmas, Bidan Desa
bagi setiap desa, Air Bersih dan Sanitasi bagi setiap rumah tangga, serta Gizi seimbang terutama bagi ibu hamil, menyusui dan balita di
seluruh perdesaan di daerah tertinggal.
Hanibal menjelaskan, sasaran prioritas lokasi Perdesaan Sehat pada 158 Kabupaten Daerah
Tertinggal yang memiliki nilai IPM (indeks pembangunan manusia) kurang dari 72,2 (sasaran IPM Prioritas Nasional 10 pada tahun 2014) sekaligus memiliki nilai komposit Angka Harapan Hidup kurang dari 68,8 (sasaran AHH
rata-rata Daerah Tertinggal pada tahun 2014) berdasarkan basis data Susenas tahun 2010.
COPYRIGHT © 2014