Aktivis dan Mahasiswa Yogya Galang KTP Tolak Pilkada Lewat DPRD

Yogyakarta - Gelombang unjuk rasa penolakan UU Pilkada di Yogyakarta marak terjadi. Hampir setiap hari, elemen mahasiswa dan masyarakat menyuarakan aspirasinya menolak UU Pilkada.

Puluhan aktivis yang tergabung dalam Komite Dukung Pilkada Langsung melakukan aksi pengumpulan tanda tangan dan fotokopi KTP yang akan digunakan untuk mendukung gugatan UU Pilkada di MK. Aksi yang dilakukan dengan membawa payung dan kaos warna hitam sebagai simbol menolak lupa ini digelar di Titik Nol Kilometer Yogyakarta, Kamis (2/10/2014).

Mereka menargetkan dapat mengumpulkan seribu tanda tangan dari warga yang melintas di Titik Nol Yogya. Selain aksi di Titik Nol, mereka juga membuka Posko pengumpulan fotokopi KTP di beberapa tempat. Antara lain di Titik Nol selama aksi berlansung selama 2 hari, di kampus UIN Sunan Kalijaga, kampus UMY, dan di Sleman.

Koordinator umum aksi, Eko Prasetyo, mengatakan UU Pilkada memberangus hak rakyat untuk memilih sendiri pemimpinya. Pengesahan UU Pilkada menjadikan demokrasi di Indonesia dalam kondisi darurat.

"Saat ini Indonesia darurat demokrasi. Apabila elemen-elemen seperti mahasiswa dan kelompok-kelompok kritis lain tidak turun kondisi akan semakin berbahaya dan mengancam demokrasi," kata Eko di Titik Nol Kilometer Yogyakarta.

Mereka menuntut agar UU Pilkada dibatalkan karena jelas merampok hak rakyat dalam memilih kepala daerahnya. Dalam aksinya mereka membawa membentangkan spanduk bertuliskan "Lawan TIRANI Parlemen, Tolak Pilkada Tak Langsung", "Koalisi Maling Permanen, Lawan perampokan suara rakyat."