Guru Besar
Universitas Indonesia, Prof Salim Said mengatakan
Indonesia harus mewaspadai lahinya gerakan
Komunisme Gaya Baru (KGB). Gerakan ini akan
memasukkan nilai-nilai komunisme ke dalam gerakan
lain tanpa menyebut nama komunis.
“Komunisme secara kelembagaan di Indonesia sudah
bangkrut. PKI (Partai omunis Indonesia) berkembang
di dalam pemerintah yang berezim otoriter bukan
demokratis,” ujarnya saat menghadiri Halaqoh
Kebangsaan Majelis Ulama Indonesia, di Kantor MUI
Jakarta, Rabu (1/10).
Salim melanjutkan saat ini berbeda jauh dengan
zaman saat PKI timbul dan berkembang. Menurutnya
PKI hanya bisa tumbuh di zaman yang otoriter,
seperti yang terjadi sebelum reformasi. Namun
sebaliknya, PKI tidak bisa hidup di era demokrasi.
Sebab PKI tidak memiliki common enemy, untuk
dijadikan bahan konsolidasi.
Menurutnya Indonesia tidak akan menjadi negara
besar tanpa mengusung sistem demokrasi yang baik.
Banyaknya bangsa, keyakinan dan ideologi di dalam
indonesia, kata dia, mengharuskan Indonesia
memperbaiki sistem berdemokrasi.
“Jika ada kekurangan dalam berdemokrasi maka
yang bisa menjawab kekurangan tersebut adalah
waktu dan proses,” ujar dia.
Dia menyayangkan mundurnya proses demokrasi di
tanah air. Salim menyebut, kemunduran demokrasi di
Indonesia ditandai dengan pencabutan hak rakyat
untuk memilih kepada daerah. "Karena, demokrasi
urusan semua elemen bangsa, bukan cuma elit partai
saja," ujar dia.
Sebab menurutnya dalam negara demokrasi, semua
orang berpartisipasi. Secara terbuka, Salim
menyatakan bahwa sistem demokrasi merupakan
lawan dari pada gerakan komunisme. PKI yang lahir
dari Syariat Islam (SI) tidak bisa hidup di dalam iklim
yang demokratis.
Ia menjelaskan, PKI selalu menganggap kelompok di
luar PKI sebagai musuh. Sehingga, kata dia, PKI
melakukan pembantian terhadap lawan musuhnya.
"Seperti pembantaian di Madiun, Jawa Timur pada
1948," katanya.
Menurut Salim, dalam sejarahnya PKI merupakan
pecahan dari SI. Dalam membaca situasi politik kala
itu, SI terbagi menjadi dua. Kelompok pertama merasa
kurang puas dengan ide perlawanan Islam. Lalu
mereka menemukan cara pandang yang lebih pas
dalam ajaran Komunisme. Maka kelompok pertama ini
mendirikan PKI.
Kelompok lain adalah kelompok yang tetap bertahan
pada gerakan Islam yang tidak revolusioner, dan tetap
berada di dalam SI. Perpecahan itu, kata Salim
dikarenakan Islam memang belum menjadi gerakan
sosial dan politik. Namun, Islam baru sebatas gerakan
keagamaan.
Citra PKI menjadi buruk usai gerakan 30 September
1956. PKI dianggap mendalangi sejumlah
pembunuhan terhadap para jendral di Jakarta. Sejak
saat itu, nama PKI meredup dan organisasi tersebut
menjadi salah satu organisasi yang dilarang di
Indonesia.
Memperingati sejarah G30S/PKI, MUI menggelar
halaqoh Nasional yang mengangakat tema,
"Mewaspadai Gejala Kebangkitan Komunisme Gaya
Baru di Indonesia". Acara tesebut diangkat dengan
harapan agara Masyarakat tetap mewaspadai gerakan
komunisme di Indonesia.