Rakyat kecil yang tidak memiliki alat pemukul guna melakukan koreksi dan memberikan sanksi pada umumnya bersikap acuh tak acuh. Namun yang paling menyedihkan adalah sikap rakyat menjadi apatis dengan semakin meluasnya praktik-praktik korupsi oleh be-berapa oknum pejabat lokal, maupun nasional. Kelompok mahasiswa sering menanggapi permasalahan korupsi dengan emosi dan de-monstrasi. Tema yang sering diangkat adalah “penguasa yang korup” dan “derita rakyat”. Mereka memberikan saran kepada pemerintah untuk bertindak tegas kepada para koruptor. Hal ini cukup berhasil terutama saat gerakan reformasi tahun 1998.

Mereka tidak puas terhadap perbuatan manipulatif dan koruptif para pejabat. Oleh karena itu, mereka ingin berpartisipasi dalam usaha rekonstruksi terhadap masyarakat dan sistem pemerintahan secara menyeluruh, mencita-citakan keadilan, persamaan dan kesejahteraan yang merata. Mewujudkan keseriusan pemerintah dalam upaya memberantas korupsi, Telah di keluarkan berbagai kebijakan. Di awali dengan penetapan anti korupsi sedunia oleh PBB pada tanggal 9 Desember 2004

Hampir setiap hari dapat anda baca dari berbagai media yang terbit. Artikel yang menyorot perilaku pejabat daerah sampai pusat yang menyalahgunakan wewenangnya dengan tujuan memperkaya diri sendiri sangat mudah anda temukan. Bahkan sudah menjadi rahasia umum jika banyak pejabat daerah atau wakil rakyat yang menjadi sorotan dalam artikel tentang korupsi. Artikel tentang korupsi ini disatu sisi bagus untuk menimbulkan efek jera, tetapi pada saat yang bersamaan membawa efek yang tidak baik bagi perkembangan mental generasi muda.

Sepertinya korupsi dikalangan pejabat adalah hal yang wajar dan biasa. Mereka tahu hal apa yang akan diterima sebagai konsekuensi korupsi. Seringkali kita baca dalam artikel tentang korupsi yang berisi bahwa para pejabat itu sendiri tidak memiliki rasa malu karena telah melakukan korupsi. Bahkan dalam artikel tentang korupsi juga kita bisa lihat yang terjadi malah pejabat seakan berlomba melakukan tindak korupsi. Seolah-olah siapa yang tidak melakukan tindakan korupsi adalah orang yang tidak waras.

Tingkat korupsi yang sangat tinggi terjadi di Indonesia, hal ini disebabkan karena masih lemahnya penegakan hukum di indonesia. Sanksi hukum yang diberikan pada pelaku korupsi masih terlalu ringan sehingga tidak segan pada pejabat yang lainnya untuk meniru perilaku korupsi. Bila kita cermati, kasus korupsi di Indonesia seringkali terjadi. Mengapa demikian? Artikel tentang korupsi telah mengungkapkan banyak kasus korupsi yang terjadi. Namun, tetap saja meskipun sudah diberitakan dalam artikel tentang korupsi, kasus korupsi di negeri ini seakan tidak pernah ada habisnya.

Terkadang kita suka bertanya-tanya mengapa kasus korupsi ini rasanya sulit lepas dari bangsa ini. Bahkan satu kasus korupsi belum selesai, datang lagi satu korupsi yang baru. Berdasarkan artikel tentang korupsi, tidak hanya pejabat ataupun wakil rakyat yang tertangkap melakukan tindak korupsi, pegawai negeri dilingkungan departemen pun juga melakukan hal yang sama.

Seringkali kita melihat di artikel tentang korupsi, semua pelaku diperlakukan seperti tahanan tindak pidana pada umumnya, bahkan harus diadili dalam persidangan. Seperti yang baru-baru ini kita lihat dalam kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Nazaruddin dalam kasus suap wisma atlet. Tidak hanya media cetak atau artikel tentang korupsi yang menyotor kasus ini. Semua media massa termasuk televisi juga menayangkan jalannya sidang kasus wisma atlet ini. Tidak hanya sampai disitu, buntut dari kasus wisma atlet ini seakan belum menemukan titik terang. Diduga masih ada otak atau pelaku yang sebenarnya belum terungkap.

Berbagai kasus tindak korupsi yang diulas di berbagai artikel tentang korupsi ini mau tidak mau juga berpengaruh terhadap masyarakat terutama generasi bangsa. Secara tidak langsung apa yang mereka baca dalam artikel tentang korupsi ini sedikit frustasi. Sebagian lagi ada yang sudah tidak percaya dengan kinerja wakil rakyat ataupun para pejabat yang mengemban amanat rakyat. Jadi wajar saja jika ada yang beranggapan para pejabat dan wakil rakyat sangat rentan dengan tindak korupsi.

Artikel tentang korupsi yang dibuat dengan tujuan supaya pelaku tindak korupsi menjadi malu dan jera, malah membawa dampak yang berat bagi perkembangan mental masyarakat Indonesia. Pemberitaan yang hampir dikatakan didominasi oleh tindak kasus korupsi, membuat masyarakat sedikit terganggu. Lalu apa dampak pemberitaan di artikel tentang korupsi ini? Berikut beberapa dampak negatif yang dialami bangsa kita akibat dari tindak korupsi yang diberitakan dalam artikel tentang korupsi :
• Gara-gara korupsi pembangunan banyak terhambat. Uang yang digunakan untuk membangun malah dibawa kabur, atau tidak digunakan untuk kepentingan pembangunan.
• Sarana prasarana yang merupakan fasilitas rakyat yang penting tidak dapat dinikmati bahkan belum dapat diwujudkan dengan baik.
• Kesejahteraan yang seharusnya menjadi hak rakyat belum dapat diwujudkan sampai dengan saat ini. Kemiskinan masih akrab dengan sebagian rakyat Indonesia. Pengangguran masih tinggi tidak hanya di daerah, tetapi di kota-kota besar pun tingkat pengangguran masih meningkatkan.
• Pendidikan belum bisa dinikmati secara merata oleh anak Indonesia. Aksesn kesehatan murah dan berkualitas belum dapat mengjangkau seluruh rakyat. Terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah atau diwilayah terpencil.

Secara umum korupsi benar-benar melumpuhkan sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia. Meski kita sudah memasuki era reformasi, dan lepas dari pengaruh orde baru, namun bibit korupsi kolusi dan nepotisme pada masa orde baru masih belum bisa dihilangkan. Reformasi yang didengung-dengungkan akan membawa perubahan menjadi lebih baik lagi, pada kenyataannya belum dilaksanakan dengan jujur. Bahkan masyarakatnya masih merasa dirugikan.

Korupsi yang terjadi secara besar-besaran dan terus-menerus, yang terjadi di Indonesia tersebut bukan berarti tidak dicarikan solusi yang paling jitu. Namun yang terjadi adalah mereka yang harusnya menjadi pemberantas korupsi ternyata juga ikut terjun menjadi koruptor. Upaya pemberantasan korupsi juga dilakukan, salah satunya adalah mulai diberikannya pendidikan anti korupsi sejak dini yang dimasukkan dalam kurikulum sekolah. Masih banyak kegagalan dalam pendidikan anti korupsi di Indonesia terjadi karena masih belum maksimalnya keteladanan yang diberikan para pemimpin, orang tua maupun guru, oleh karena itu mari bersama-sama meningkatkan keteladanan dan memaksimalkan pengajaran keteladanan bagi anak-anak kita sejak dini, dengan menjaga agar kita tidak terjerumus kedalam belenggu korupsi ini sehingga harapan agar bangsa ini terlepas dari budaya korupsi dapat terwujud. Semoga.