Golkar Ajukan Titiek Soeharto Jadi Pimpinan MPR
27 Sep 2014 13:32


Titiek Soeharto,adalah janda Prabowo.

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengaku sudah membahas posisi pimpinan DPR dan MPR dari Fraksi Partai Golkar malam tadi.

Priyo mengatakan, pimpinan yang dimaksud adalah partainya akan mengambil posisi ketua DPR dan wakil ketua MPR. Sejumlah kader Partai Golkar yang dianggap berpengalaman sudah disiapkan.

"Kalau tidak aral yang merintang Fraksi Golkar akan mengambil posisi Ketua DPR dan wakil ketua MPR," kata Priyo di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (27/9/2014).

Wakil Ketua DPR itu mengatakan, banyak nama yang sempat muncul untuk mengisi posisi ketua DPR. Namun akhirnya mengerucut pada 3 nama, yakni Bendahara Umum Golkar Setya Novanto, Ketua DPP Golkar Ade Komaruddin, dan Waketum Golkar Fadel Muhammad.

Sementara itu untuk posisi wakil ketua MPR, Priyo mengaku, Golkar akan mendorong Siti Hediati Haryadi atau Titiek Soeharto. Putri mantan presiden kedua Soeharto ini dinilai cukup mumpuni.

Tak cuma Titiek, sejumlah nama lain juga diwacanakan sebagai wakil ketua MPR. Seperti, Kambe Kamaruzaman, Agun Gunanjar Sudarsa, dan Mahyudin. "Nama-nama itu pleno partai memutuskan diserahkan kepada ketua umum, dalam waktu tidak terlalu lama sudah diumumkan calon itu," tandas Priyo
http://news.liputan6.com/read/211107...i-pimpinan-mpr


Golkar Optimis Rebut Ketua DPR dan Wakil Ketua MPR, Ini Kandidatnya
Sabtu, 27 September 2014 , 15:03:00


Kalau Soekarno punya anak putri yang terjun ke politik yaotu Megawati, maka Soeharto punya pula anak wanita yang terjun ke politik, Titiek.

JAKARTA - Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso optimis fraksi Golkar akan mendapatkan posisi Ketua DPR dan Wakil Ketua MPR. Bahkan partai berlambang pohon beringin itu sudah menyiapkan nama-nama yang akan mengisi posisi itu.

"Semalam kita sudah membicarakan mengenai pimpinan DPR dan pimpinan MPR dari fraksi Golkar, kalau tidak aral melintang fraksi Golkar akan mengambil posisi Ketua DPR dan wakil ketua MPR," kata Priyo usai diskusi "Drama Paripurna" di Cikini, Jakarta, Sabtu (27/9).

Priyo menyebut salah satu kandidat Ketua DPR adalah Bendahara Umum Partai Golkar Setya Novanto. "Nama yang mengerucut untuk Ketua DPR RI Setya, Ade Komaruddin, Fadel Muhammad," ujarnya.

Sedangkan untuk posisi Wakil Ketua MPR, salah satu kandidatnya adalah Siti Hediati Hariyadi alias Titik Soeharto. "Nama-nama yang akan kita dorong menjadi Wakil Ketua MPR RI mbak Titiek Soeharto, Kambe Kamaruzzaman, Agun Gunanjar dan Mahyudin," ucap Priyo.

Menurut Priyo, nama- nama itu akan diserahkan kepada Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. "Pleno partai memutuskan diserahkan kepada ketua umum," tandasnya.
http://www.jpnn.com/read/2014/09/27/...i-Kandidatnya-

Titiek Soeharto For President 2019?


Golkar akan lobi KMP muluskan Titiek Soeharto jadi ketua MPR
Senin, 29 September 2014 12:05

Merdeka.com - Partai Golkar sudah punya sejumlah nama untuk diajukan sebagai pimpinan MPR. Mereka adalah Titiek Soeharto, Aziz Syamsuddin, Agun Gunanjar dan Mahyudin.

Ketua Fraksi Golkar DPR Setya Novanto mengatakan, keputusan untuk mencalonkan siapa nama yang bakal diajukan sebagai pimpinan MPR belum final. Namun nama-nama yang sudah berkembang dan bakal diusulkan memang sudah ada.

"Belum putus, kemarin sudah ada Titiek, ada Aziz Syamsuddin, ada Pak Rambe, Pak Agun, ada Pak Mahyudin," ujar Setya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (29/9).

Menurut dia, keputusan siapa nama yang benar-benar bakal dicalonkan harus lebih dulu meminta pandangan dari partai koalisi. Dia memprediksi, sudah bakal ada satu nama dari sekian calon tersebut pada tanggal 1 atau 2 Oktober nanti.

"Nanti kita lihat nanti kita kan harus bertemu dengan para ketua koalisi untuk menentukan langkah," terang bendahara umum Golkar ini.
http://www.merdeka.com/politik/golka...ketua-mpr.html

Pilpres, pemilu legislatif serentak mulai 2019
23 Januari 2014

Mahkamah Konstitusi (MK) hari Kamis (23/01) mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan Aliansi Masyarakat Sipil terhadap sejumlah pasal di Undang-Undang Pemilihan Presiden.

Dalam keputusannya MK menyatakan diadakannya pemilu dua kali, yaitu pemilu legislatif dan presiden, bertentangan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga tidak lagi bisa dijadikan dasar penyelenggaraan pemilu.

"Mengabulkan permohonan pemohon: Pasal 3 ayat 5, pasal 12 ayat 1 dan 2, pasal 14 ayat 2, dan pasal 112 UU No 42 Tahun 2008 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat," kata Hamdan Zoelva, Ketua Mahkamah Konstitusi.

Dengan kata lain, keputusan ini sekaligus mendukung penyelenggaraan pemilu serempak yang dianggap sesuai dengan amanat UUD 1945. Namun MK menggarisbawahi bahwa pelaksanaannya tidak akan berlaku pada pemilu 2014 karena persiapannya sudah dekat. Pemilu serempak akan diterapkan pada 2019 mendatang dan pemilu seterusnya.

Sudah diputus tahun lalu

Effendi Gazali selaku penggagas Aliansi Masyarakat Sipil menyambut baik keputusan MK tersebut. Menurutnya, pemilu yang berlangsung dua kali telah menyalahi konstitusi dan memboroskan uang rakyat hingga Rp120 triliun.

Namun dia mengatakan keputusan MK idealnya datang lebih cepat, sehingga bisa diterapkan pada pemilu tahun ini. Pasalnya, putusan sudah dibuat pada bulan Mei tahun lalu.

"Apakah boleh menunda (pembacaan keputusan) selama delapan bulan untuk semua permohonan yang dianggap penting? Mengingat permohonan kami secara tertulis meminta keputusannya sebelum 9 April 2013," katanya.

Sementara, pengamat masalah pemilu dari LSM Correct, Refly Harun mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi yang mendukung pemilu secara serentak, menguntungkan masyarakat pemilih karena membuka peluang partai dengan suara kecil mencalonkan kandidat presiden.

Adapun Ketua DPP PDIP bidang hukum Trimedya Panjaitan juga menyambut baik putusan MK dan mengatakan pemilu serempak menguntungkan partai politik karena tidak tidak perlu repot-repot berkampanye dua kali.

Selain Aliansi Masyarakat Sipil, tuntutan pemilu serempak juga sempat diajukan oleh Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang, Yusril Ihza Mahendra.
http://www.bbc.co.uk/indonesia/berit..._mk_uu_pilpres

--------------------------------

Konstelasi politik 2019 akan sangat berbeda, karena figur Presiden sudah diajukan jauh hari sebelumnya sebelum Pilpres, tidak harus menunggu pelaksanaan Pemilu Legislatif dulu seperti selama ini terjadi. Ini akibat Pemilu dan Pilpres dilakukan serentak, dan bahkan bisa juga pemilihan Gubernur se Indonesia juga dilakukan pada waktu yang sama. Dalam hal inilah ada dugaan kuat Golkar sudah merencanakan jauh hari sebelumnya untuk mempersiapkan kadernya yang paling potensial untuk jabatan capres 2019 nanti, yaitu siapa lagi kalau bukan Titiek Soeharto. Makanya mulai saat ini, mantan bini Prabowo ini sudah mulai diorbitkan (Ketua MPR atau DPR?). bahkan tidak menutup kemungkinan calon pengganti Ketua Umum GOLKAR selepas Ical lengser nanti, adalah Titiek Prabowo ini.

PDIP akan dihadapkan pada 2 dilema pada 2019 nanti: tetap mencalonkan Jokowi untuk masa jabatan kedua; atau memberikan kesempatan kepada Puan Maharani (atau Pranada?) untuk menjadi Capres, bila tetap ingin mempertahankan trah Soekarno tetap mengendalikan partai berlambang sapi bermoncong putih itu. Pilihan itu akan sangat bergantung kepada prestasi Jokowi sebagai presiden dalam 5 tahun ke depan ini. Kalau prestasinya pas-pasan saja, apalagi banyak di protes rakyat, kayaknya PDIP akan enggan mencapeskannya kembali. Disitulah Puan Maharani (atau Pranada?) punya kans mewakili PDIP maju ke pencapresan berikutnya, bersaing dengan Titiek Soeharto. Tahun 2019 nanti, karena tak ada lagi persyaratan 'presedential thereshold', maka diduga semua parpol yang berkuasa saat ini, akan ramai-ramai mengajukan capresnya sendiri-sendiri. Akan sangat ramailah!