Original Posted By speed4proud►10 tahun, beliau memmimpin bangsa ini

10 tahun, beliau di caci maki, di puji

10 tahun beliau di cela, di bilang lamban, cuman bisa bilang prihatin, dll

tetapi, 10 tahun saya tetap mendukung beliau, bukan karena merasa kasihan atau apa, tapi saya melihat beliau juga dari sisi positifnya saja, beliau teah memimpin bangsa ini paling tidak meunju ke depan, bukan memimpin bangsa ini menuju ke keterpurukan

tapi , maafkan saya pak SBY

semua ini berubah setelah anda, dengan sengaja, dengan kemunafikan anda, berbohong kepada ratusan juta rakyat Indonesia, dengan gamblang dan dengan tegas anda katakan tidak pada pilkada tidak langsung, namun yang anda perbuat dan anda intruksikan ke pada bawahan anda di dpr merupakan sebuah kebalikan dari apa yang anda janjikan ke masyarakat...

anda berkelit, tetap mendukung pilkada langsung dengan 10 opsi, dan sangat tidak setuju terhadap pilkada tidak langsung, tapiiii..., aksi partai anda dalam sidang paripurna kmrn, merupakan cerminan yang jelas...., harusnya anda dan bawahan anda di dpr tau, ketika anda dan bawahan anda meilih untuk walkout..., sudah pasti kemenangan ada di pihak seberang.., namun tetap anda lakukan, atas nama pilihan "ketiga" beserta 10 persyaratan anda di tolak oleh semua fraksi (bingung saya pak, semua??? orang pdip dkk sudah setuju...

sudah jelas kan maksud anda dari semua ini??

mau ke ma, ke mk??? hanya sebagai topeng untuk mem"baik"kan wajah anda saja


cukup pak, saya dukung bapak 10 tahun..

cukup dengan semua ini, bapak telah menghancurkan seluruh fundamental kehidupan berbangsa dan bernegara ini, ketika DEMOKRASI INDONESIA telah menuju ke tahap yang leih baik, anda, beserta sekutu2 anda yang mengatasnamakan BANGSA INDONESIA...., telah merampas semua ini, dan mengembalikan DEMOKRASI INDONESIA, ratusan langkah ke belakang,...

Ingat pak, sekarang ini mulai muncul pemimpin yang tegas, tidak mau disuap, yang hidupnya hanya untuk berkerja dan mengabdi ke rakyat...

di saat semua ini terjadi, anda bersama sekutu anda, menghancurkannya, atas nama Rakyat Indonesia??? menurut saya atas nama SEKUTU, MATERI, dan KEMUNAFIKAN..., yang akan menghancurkan bangsa ini perlahan2

Terima kasih

Original Posted By Kopral Santoso►Kalau memang setiap gerakan kelompok eks pendukung Prabowo dianggap jahat ini namanya pembersihan lawan politik. Katanya demokrasi, tapi koq operasi pembersihan lawan politiknya terus menerus

Jangan senang dulu bahwa thread2 seperti ini mendapatkan post mendukung. Thread seperti ini akan menghasilkan kebencian dan radikalisasi dari orang2 yang sudah bosan dengan pencitraan dan operasi telik sandi besar2an yang digelar pemenang Pemilu terhadap lawan lawan politiknya.

Pemenang Pemilu sebenarnya menggunakan pendekatan yang sangat mirip dengan Orde Baru dimana lawan lawan politik dicitrakan sebagai jahat termasuk incumben govement dalam hal ini SBY. Bedanya mereka menggunakan netizen untuk melakukan pembersihan setelah diumpan oleh Detikcom. Ini tidak sehat terlepas dari apapun strategi politik yang dianut

Gw pribadi sudah eneg sama akrobat2 politik. Semua cuma pengalihan isu dari Indonesia yang semakin terpuruk

Original Posted By axl28►Kita ga bakal lg lihat pemimpin daerah seperti Bu Risma, Kang Ridwan Kamil, Pak Ganjar Pranowo, dll yg memiliki integritas utk memajukan daerahnya. Mereka dipilih oleh rakyat secara langsung krn rakyat emang benar2 tahu kualitasnya.

Dengan adanya keputusan ini, maka pemimpin daerah bukan lg hasil dari pilihan rakyat, pemimpin daerah bukan lg hasil dari kecintaan rakyat terhadap pemimpinnya. Ini seperti kisah pernikahan yg dijodohkan oleh ibu tiri. Suka atau tidak suka, kita harus menjalani pernikahan dengan pasangan hasil pencarian ibu tiri, dan biasanya ibu tiri memiliki kepentingan khusus knp dia memilih pasangan tsb utk dijodohkan dengan kita dan biasanya adalah krn alasan materi

Just sharing

Original Posted By Kopral Santoso►

Protes boleh

Mencaci maki silahkan

Tapi pahami dulu lapangan permainannya

Asal muasal UU Pilkada ini adalah dari inisiatif pemerintah. Dalam inisiatifnya pemerintah sebenarnya dari awal sudah berniat mengkaji apakah sistem pemilihan Kepala Daerah secara langsung masih relevan dalam konteks Otda. Dari awal UU ini masuk prolegnas sudah jelas arah pemerintah sebenarnya adalah hendak mengubah pemilihan langsung menjadi sistem lain yang lebih harmonis dalam konteks UU Otda dan sistem Tata Negara Indonesia. Pada titik awal ini saja sudah nampak bahwa pemerintah memang tidak memilih Pilkada langsung dengan format yang ada sekarang.

Persoalan kemudian bergulir pada DPR dengan pembentukan Panja dan Pansus, dari awal drafting para legislatorpun melakukan harmonisasi dengan pemerintah dalam berbagai RPD dan rapat lain dalam Panja dan Pansus. Ingat proses ini terjadi sebelum Pileg 2014. Hasilnya muncul lah drat RUU Pilkada yang memberikan opsi Pilkada Langsung dan DPRD. Praktis tidak ada friksi atas 2 opsi ini. Partai partai bersama pemerintah melihat ini opsi yang baik dan tinggal dibawa ke dalam paripurna. Perlu digarisbawahi bahwa pada saat drafting ini PDIP, PKB dan Hanura tidak keberatan karena konsep ini sudah dipaparkan plus minus masing masing dalam Panja atau Pansus. Sebelum Pileg tentu masing masing partai masih optimis terutama PDIP dimana JKW Effect digemborkan akan menangguk 30% lebih suara. Demokrat sebagai penguasa parlemen pun melihat bahwa harmonisasi ini tinggal menunggu ketok palu paripurna.

Tapi kondisi berubah, pasca PDIP gagal menang telak dalam Pileg sehingga memaksa mereka berkoalisi merubah kepentingan mereka dalam UU Pilkada. Dengan komposisi suara yang ada maka praktis PDIP sulit mendominasi parlemen dan kondisi RUU Pilkada akan menyulitkan mereka andai JKW menang Pilpres. Disini Demokrat mulai babak belur dihajar KPK dan sampai akhirnya kalah Pileg disana Demokrat mulai mengambil posisi mengambang dan terus membaca PDIP karena mereka punya SuperStar JKW. Sangking ga pede nya Demokrat sampai ga berani masang Dahlan head to head dalam gelaran Capres

Tibalah Pilpres dan JKW menang Pilpres. Demokrat makin galau dan mencoba manuver memperbaiki citra dengan formula ala JKW. Salah satunya adalah mengajukan 10 syarat dalam RUU Pilkada. Ini sebenarnya tidak logis karena secara Tatib DPR draft RUU Pilkada sudah final dan tinggal dibawa ke paripurna Tapi dasar politisi Indonesia, PDIP dkk masih pura pura bikin lobby dan aksi aksi akrobat politik dalam paripurna yang ironisnya justru tidak mereka lakukan hal yang sama pada saat masih dalam Panja dan Pansus dimana perubahan draft masih memungkinkan

well gw udah eneg aja liat politik Indonesia, bukan mengedukasi tapi malah membodohkan rakyat. Sementara Dollar 12 ribu dan neraca dagang kita babak belur , kita dialihkan dengan kehebohan politik yang ga ada habisnya wake up bro andai negara ini korporasi kita tinggal nunggu di PKPU kan doang dengan kondisi neraca saat ini

Original Posted By chomolungma►
Memang sepertinya banyak yang lupa atau tidak tahu kalau proses ini sebenarnya sudah berjalan sejak 2012 dan merupakan usulan dari pemerintah sendiri berdasarkan hasil evaluasi.

Kalau tidak salah usulan awalnya ada 3 :
a. tidak langsung.
b. langsung,
c. gubernur langsung-bup/walkot lewat DPRD

Tapi pilihan a ini hanya didukung oleh Demokrat/Pemerintah, seluruh partai lain menolak opsi tidak langsung. dan PKB opsi c. Jadi pembahasan RUU Pilkada ini mendapat penolakan untuk opsi tidak langsung.
Konstalasi tiba-tiba berubah setelah Pilpres. Kubu KMP yang mayoritas tadinya mendukung pemilihan langsung berubah ke pilihan tidak langsung, dan PKB yang sendirian akhirnya bergabung dengan PDIP untuk memilih langsung.
Perubahan secara tiba-tiba setelah 2 tahun ini yang mencurigakan, karena faktor politisnya terasa lebih kental daripada upaya untuk perbaikan dengan balik arah secara tiba-tiba tersebut.


Apapun proses detailnya. Leluconnya lebih ke arah Demokrat dengan berpura-pura mendukung langsung, tapi ketika didukung penuh malah WO, dan sekarang mencari kambing hitam

Alasan money politics pembodohan rakyat menurut gw kurang tepat untuk dipakai sebagai pembenaran.
Kalau memang serius membenahi, semestinya dibuat aturan untuk meminimalisir ini, toh kedepannya justru menjadi pembelajaran politik juga, Ahok pernah mengutarakan soal ini jauh sebelum ramai-ramai RUU Pilkada, kalau tidak salah ketika dia masih menjadi DPR Komisi II Golkar.

Metode serangan fajar sudah dianggap kurang atau tidak efektif lagi, karena uang diterima tapi pilihan siapa yang bisa jamin.
Alasan biaya besar juga gw kurang setuju, biaya Pemilu senilai 70T/5 tahun, atau sekitar 15T/tahun, dibandingkan dengan pemborosan biaya Perjalanan dinas dan rapat dalam APBN yang sebesar 48T, nilai 15T/tahun menurut gw harga yang layak dibayar untuk sebuah pembelajaran, apalagi masih bisa dihemat melalui pilkada serentak, etc, dan juga memberikan kesempatan munculnya pemimpin baru yang berasal dari non partai seperti Ridwan Kamil dan Risma misalnya.

Satu-satunya nilai minus dari pilkada langsung yang gw anggap perlu diwaspadai ialah konflik horizontal masyarakat, yang kadang dapat meresahkan.

Baik Pilkada langsung atau tidak langsung ada plus minusnya. Gw sendiri tidak keberatan dengan pilkada lewat DPR(D) sebenarnya andaikan kinerja DPR(D) memuaskan, tapi faktanya... 3600 korupsi, tidur, jalan-jalan berkedok kunker tanpa laporan, .........

Dengan kondisi DPR/D masih morat-marit begini, mempercayakan pemilihan kada kepada mereka gw yakin gak bakalan cuma sekedar ngopi, teh, dan makan gorengan biaya yang dikeluarin untuk kada seperti yang diocehin FH.

Original Posted By Kopral Santoso►

Soal tepat tidak tepat terpulang pada bagaimana melihatnya. Yang jelas politik transaksional yang melibatkan rakyat sudah menimbulkan patologi sosial tersendiri. Uang bisa diterima atau tidak rasanya tergantung bagaimana mengemasnya. Sistem pengawasan para pelaku politik transaksional tentu tidak tradisional seperti KPPS jaman Orde Baru tapi semua ada pengawasannya. Tentu masih ingat model foto kertas suara dicoblos dengan HP . Itu hanya salah satu bagaimana praktek politik transaksional terjadi di era teknologi ini Seperti kita sama sama tahu bagaimana manuver manuver politik transaksional yang melibatkan birokrasi atau kelompok sosial dominan sebagai mesin politik transaksional. Ini belum termasuk manuver para cukong kampanye mulai dari banner sampai media online, seperti yang terbaru kasus Gubernur Riau yang saat ini sedang masuk KPK. Rasanya sampai pada titik ini kita tidak bisa menafikan money politic atau politik transaksional sebagai satu ekses Pilkada langsung.

Seperti gw post sebelumnya soal Pilkada DPRD pun jangkitan penyakitnya juga sama. Karena itu gw melihat Pilkada DPRD adalah subyek yang harus dievaluasi kembali setidaknya dalam 5 tahun ke depan. Sejauh sistem ini masih menyediakan independen candidate dan sistem pengawasan masyarakat terhadap proses Pilkada rasanya tidak perlu bersikap phobia dan bermain stigma berlebihan atas sistem ini.

Soal calon yang dihasilkan Pilkada DPRD, jangan lupa bahwa Risma atau Ridwan adalah hasil pencalonan partai politik. Artinya mereka maju dengan mekanisme dukungan partai. Dalam mekanisme yang sama maka DPRD pun dapat menghasilkan calon calon serupa. Gw sendiri belum mempelajari detail UU Pilkada tapi AFAIK sudah disediakan mekanisme calon independen untuk maju dalam voting Pilkada DPRD. Dengan dukungan Netizen maka DPRD tidak akan berani banyak manuver. Jangankan DPRD, wong MK aja di bully Netizen ga berani mutus soal noken Papua, penghapusan 18 ribu suara dan pembukaan kotak suara

Soal biaya, rasanya dengan kondisi neraca Indonesia saat ini sangat relevan menghemat biaya kunjungan kerja dan biaya Pemilu langsung. Gw sih tidak keberatan dengan anggaran kunjungan kerja dan sebagainya sepanjang dapat memberikan perbaikan pada neraca negara ini khususnya pada konteks ekspor dan impor. Sebuah negosiasi tentu perlu biaya Hanya saja model seperti rapat di hotel mewah, sistem ransum rapat luar kota, standar perjalan dinas yang mewah dan sebagainya itu gw rasa wajib dihapus karena sekali lagi tidak relevan dengan kondisi neraca kita. Sedemikian hingga dengan political luxury bernama Pemilu Langsung, dalam kondisi negara berneraca babak belur begini rasanya relevan untuk dikaji kembali. Tidak hanya pemilu tapi segala aspek yang menjadi biaya beban dalam neraca. Penyehatan neraca gw lihat harus segera dilakukan supaya kelak setidaknya dalam 5 tahun mendatang kita bisa kembali menggelar political luxury Pilkada langsung kembali dengan kondisi dan kesiapan yang lebih baik

Btw dana Pemilu 15 T dapatnya darimana ya? Punya breakdown nya ? Post disini dong supaya bisa jadi bahan diskusi