PDI Perjuangan menentang kebijakan politik yang memiskinkan kaum buruh dan pekerja Indonesia. Untuk itu Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan merekomendasikan penghapusan praktik tenaga kerja outsourcing (alih daya) dan tenaga kontrak yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Demikian satu dari 23 butir sikap politik dan rekomendasi Rakernas PDI Perjuangan di Semarang. Rekomendasi tersebut dibacakan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani, Sabtu (20/09/2014) malam, menjelang penutupan rakernas. PDIP minta agar sistem tenaga kontrak dan outsourcing dihapuskan serta menolak politik upah murah buruh seperti yang diterapkan selama ini di Indonesia.

Untuk itu Rakernas IV PDI Perjuangan merekomendasikan kepada DPP PDI Perjuangan agar menugaskan Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Periode 2014-2019 untuk memperjuangkan UU tentang Sistem Pengupahan yang antara lain mempertimbangkan upah survei berdasarkan komponen hidup layak, dan memperkecil struktur kesenjangan penggajian antara upah tertinggi dan upah terendah.

Selain itu, Rakerna PDI Perjuangan juga menugaskan Kepala Daerah dari PDI Perjuangan agar terlibat aktif dalam penentuan upah sesuai dengan garis kebijakan partai, dan menginisiasi lahirnya kebijakan yang melindungi industri dalam negeri di wilayahnya masing-masing, seperti menghapus pungutan liar, memberikan kemudahan dan penyederhanaan perijinan serta penyiapan infrastruktur industri.

“Rakernas juga mendorong pemerintah untuk melakukan perlindungan, khususnya perlindungan hukum bagi warga negara yang menjadi korban konflik sosial, ataupun perlakuan tidak adil yang dialami oleh setiap warga bangsa (TKI) yang bekerja di luar negeri termasuk Mahasiswa yang belajar di luar negeri,” tegas Puan Maharani.

Dengan kebijakan tersebut akan berdampak negara-negara lain akan tetap menghormati harkat dan martabat bangsa Indonesia. Hal tersebut sesuai perintah konstitusi untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pemerintah tidak boleh kalah oleh kepentingan manapun, khususnya di dalam membela rakyat yang menjadi korban ketidakadilan.

Dibidang hukum, Rakernas mendukung pemerintah agar berani bersikap tegas dalam menegakkan hukum terhadap pihak-pihak yang mengancam kebebasan memeluk agama dan kepercayaan, serta beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, karena hal ini merupakan amanat Konstitusi.

PDI Perjuangan menginstruksikan seluruh Pimpinan dan Kader PDI Perjuangan di daerah untuk bekerjasama dengan aparat hukum dan masyarakat, untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh ormas-ormas yang mengatasnamakan agama, suku, ras atau primordialisme yang bisa mengancam kebhinekaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk itu Rakernas mendorong adanya kebersamaan melalui dialog antar tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan parpol, ormas, pimpinan TNI dan Polri untuk kembali ke prinsip-prinsip Pancasila 1 Juni 1945, yang menghargai keberagaman.

http://krjogja.com/read/231145/sikap...outsourcing.kr



speechless matabelo