Pilkada lewat DPRD, Demokrat klaim negara bisa hemat Rp 41 T

Merdeka.com - Salah satu partai
politik yang menginginkan kepala
daerah dipilih oleh DPRD adalah
Partai Demokrat. Ketua DPP Partai
Demokrat Khatibul Umam Wiranu mengatakan bila penyelenggaraan Pilkada via DPRD bisa menghemat anggaran negara, dibandingkan
pemilihan langsung. "Soal anggaran Rp 41 triliun kurang
lebih," kata Khatibul kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/9).

Dia mengasumsikan, pemilihan kepala daerah setingkat bupati atau wali kota bisa menghabiskan anggaran sekitar Rp 200 miliar. Sedangkan untuk tingkat provinsi
dengan kisaran Rp 500 miliar uang negara yang dikucurkan.

Wakil Ketua Komisi II itu menambahkan, ada sebanyak 524 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Kemudian ditambah 33 provinsi untuk pemilihan gubernur.

"Kita sudah hitung Rp 40 triliun itu sangat besar bisa digunakan untuk infrastruktur. Itu asumsi pilkada
provinsi Rp 500 miliar, tapi banyak yang lebih. Contoh Jawa Barat Rp 800 miliar, Jawa Timur ada dua putaran Rp 1,2 triliun," jelasnya.

Lebih lanjut, dia berpandangan, hasil pilkada dengan sistem langsung dipilih rakyat tidak ada jaminan dapat amanah. Sebab, sejauh ini banyak kepala daerah yang tersandung kasus korupsi.

"Hasil pilkada langsung lebih buruk dari keterpilihan kepala daerah. Ukurannya jelas, per hari ini 332 bupati/wali kota dan gubernur yang
menjadi tersangka kasus korupsi. 86 Persen korupsi selebihnya administrasi kasus perdata dan lain- lain," terangnya.

Politikus Demokrat itu menambahkan, banyak praktik money politics jika
penyelenggaraan pilkada digelar secara langsung. Mereka calon kepala daerah berlomba-lomba merebut hati pemilih dengan cara iming-iming uang agar mendapatkan pilihan.

"Kita argumentasikan rakyat bukan memilih kepala daerah yang terbaik, tapi terbanyak materialnya, memang dibutuhkan dana yang tidak sedikit, calon butuh dana tidak sedikit," tandasnya.

Sumber m.merdeka.com/politik/pilkada-lewat-dprd-demokrat-klaim-negara-bisa-hemat-rp-41-t.html

Kemaren demokrat pro pilkada langsung, namun sekarang

m.tribunnews.com/nasional/2014/09/18/sby-plintat-plintut-gerindra-tak-kaget-demokrat-pilih-pilkada-langsung

SBY Plintat-plintut, Gerindra Tak Kaget Demokrat Pilih Pilkada Langsung

Kamis, 18 September 2014 14:44 WIB Ferdinand Waskita/Tribunnews.com

Ketua DPP Gerindra Desmon J Mahesa di Gedung DPR, Jakarta, Kamis(18/9/2014)

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Gerindra mengaku tidak terkejut dengan sikap Demokrat yang kini memilih Pilkada langsung. Padahal, Demokrat sebelumnya memilih Pilkada
dikembalikan ke DPRD.

"SBY plintat-plintut, ini bukan sesuatu
yang baru. SBY tidak kuat dengan tekanan publik. Dulu UU KPK dicabut, karena tekanan publik," kata Ketua DPP Gerindra Desmon J Mahesa di Gedung DPR, Jakarta, Kamis(18/9/2014).

Desmon mengakui Demokrat tidak
pernah tegas dalam bersikap. Sehingga tidak mengagetkan bila saat
ini berbalik arah mendukung pilkada Langsung.

"Ini biasa saja, kita lihat paripurna ke
depan apa nanti keputusan di
paripurna. Kalau dia ( SBY) tidak berubah ya baru kaget," kata Anggota
Komisi III DPR itu. Sebelumnya, Ketua Harian Partai Demokrat (PD) Syarif Hasan menegaskan bahwa partainya mendukung pemilihan langsung yang sudah berjalan selama 10 tahun.

Menurutnya, demokrasi di Indonesia harus terus tumbuh dan berkembang jangan sampai mengalami kemunduran.

"Dua hari yang lalu, Pak SBY selaku Ketua Umum sudah menjelaskan keputusan dan pendapat tentang RUU
Pilkada. PD berpendapat bahwa proses
demokrasi yang sudah dilakukan 10
tahun patut untuk kita perlihara dan
lanjutkan. Namun, dengan beberapa perubahan-perubahan," kata Syarif kepada wartawan di kantor DPP Partai
Demokrat, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis (18/9/2014)