PAMEKASAN, KOMPAS.com - Kekesalan sejumlah suporter Persepam Madura United (PMU) terhadap mangkraknya pembangunan stadion sepak bola kesebelesan itu, dituliskan dalam berbagai spanduk. Spanduk itu diikat di beberapa pohon dan tiang di dalam kota Pamekasan.

Di antara isi tulisan dalam spanduk yaitu, “Tuhan Pamekasan butuh Stadion, kepada siapa lagi kami mengeluh."

Spanduk lainnya berisi tulisan “Kami Butuh Stadion Save PMU."

Spanduk-spanduk itu sengaja ditulis dan dipasang di jalan protokol sebagai protes terhadap Bupati Pamekasan, Achmad Syafii, yang belum memberikan kepastian waktu soal kelanjutan tahap kedua pembangunan stadion.

Slamet, salah satu warga Desa Jalmak, Kecamatan Pamekasan, mengatakan, spanduk itu dipasang suporter Persepam di desanya. Suporter menginginkan agar pembangunan stadion jangan ditunda lagi. Apalagi saat ini PMU sudah degradasi dari kasta sepak bola Liga Super Indonesia ke Divisi Utama. Salah satu faktot kegagalan PMU di liga indonesia, menurutnya, karena tidak adanya stadion.

"Kami kecewa karena pemerintah hanya janji-janji terus untuk melanjutkan pembangunan stadion. Sampai dua tahun belum juga dibangun lagi," terang Slamet, Minggu (14/9/2014).

Komunitas suporter, imbuh Slamet, sudah jenuh mengeluh kepada pemerintah. Sebab pemerintah terus mengumbar janji. Sehingga, suporter mengadu ke Tuhan. "Kan tuhan yang paling bisa membukakan hati para pejabat di Pamekasan agar stadion segera dibangun," ungkapnya.

Bupati Pamekasan Achmad Syafii saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya akan menyelesaikan pembangunan stadion pada tahun 2015 nanti. Dana yang sudah disiapkan Rp 27,5 miliar. Dana tersebut merupakan akumulasi dari anggaran tahun 2014 sebesar Rp 20 miliar dan bersumber dari APBD tahun 2013 sebesar Rp 7,5 miliar.

Dana tersebut tidak terealisasi karena ada rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang tidak memperbolehkan melakukan lelang, sebelum mengantongi dokumen kontrak, di antaranya analisa dampak lingkungan dan dokumen Detail Engineering Design (DED). "Kita dahulukan penyelesaian lapangan sepak bola dulu agar bisa lekas ditempati pertandingan," katanya.
Soruce : Kompas

PAMEKASAN, KOMPAS.com - Bupati Pamekasan, Achmad Syafii, mendukung agar rancangan undang-undang pemilihan kepala daerah melalui DPRD yang tengah dibahas di DPR RI saat ini segera disahkan.

Menurut dia, pemilihan kepala daerah melalui anggota dewan lebih banyak manfaatnya ketimbang pemilihan langsung. Syafii menilai bahwa pemilu langsung oleh rakyat belum saatnya diterapkan di Indonesia.

Sebagai Bupati yang pernah mengalami dua sistem pemilihan yang berbeda, Syafii mengaku sudah bisa membandingkan dampak positif dan negatifnya. Tahun 2003, dirinya terpilih jadi Bupati Pamekasan melalui DPRD Pamekasan. Di tahun 2008, dirinya bertarung di Pilbup melalui Pilkada langsung. Syafii mengak bahwa konflik yang dihadapinya saat pilkada langsung sangat kompleks.

"Kita tahu politik transaksional saat Pilkada sudah semakin menggurita dan sulit untuk dihindari," ujar Syafii, Rabu (10/9/2014).

Jika ada anggapan bahwa dewan akan 'main mata' dengan calon tertentu bisa dibenarkan. Tetapi partai politik bisa lebih kuat melakukan kontrol kepada anggota dewan. Jika ada yang tidak patuh terhadap perintah partai, maka partai bisa bertindak tegas.
Sumber : Kompas