Jakarta - Kubu pro Pilkada langsung bisa kalah voting di Paripurna DPR menghadapi kubu pro Pilkada tak langsung. Untuk itu, PDIP mengimbau Presiden SBY mengambil sikap arif menolak Pilkada via DPRD yang dinilai sebagai kemunduran demokrasi.

"Tentu kita akan berjuang sampai titik darah terakhir. Kita mengimbau Presiden sebagai Kepala Negara dan Pemerintahan arif melihat gerakan penolakan yang masif menolak Pilkada lewat DPRD," kata anggota Panja RUU Pilkada Fraksi PDIP, Yasona Laoly, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (12/9/2014).‎

Melihat masifnya penolakan yang datang dari Kepala Daerah kemarin, Yasona memandang SBY harus mengambil sikap menolak Pilkada via DPRD yang berpotensi menjegal pemerintahan Jokowi-JK.

"‎Karena banyak Kepala Daerah mulai Gubernur atau wali kota sudah menolak. Ini menunjukkan ada sesuatu yang tidak benar dari Pilkada via DPRD. Tidak mungkin ada penolakan masif kalau tidak melihat sesuatu yang tidak pas," tutur Yasona.

Ditambah lagi, SBY juga merupakan Ketua Umum Partai Demokrat. Maka perintah SBY bakal mengubah lagi sikap Demokrat yang kini mendukung Pilkada via DPRD. Lagipula, Demokrat dan partai-partai yang pro Pilkada via DPRD memang mendukung‎ Pilkada langsung.
‎
"Karena Koalisi Merah Putih ini sudah demikian mengental di tengah-tengah penolakan masyarakat. Saya berpikir, misalnya kalau Demokrat kembali ke kelompok kita (pro Pilada langsung), Pak S‎BY kan Ketum Demokrat, dia bisa perintahkan itu," tutur Yasona.

Perjuangan lobi-lobi fraksi di Komisi II sudah dilakukan oleh PDIP. Namun sampai saat ini tetap saja konstelasi tak berubah. Hanya lobi tingkat elite Par‎tai saja yang bisa merubah konstelasi perkubuan ini.
‎
"Tapi saya pikir ini harus ditingkat elite lah. Itu yang kita harapkan. Tapi nampaknya agak berat," tandas Yasona.