Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menilai anggota dewan yang mengusulkan mekanisme Pilkada lewat DPRD adalah kalangan yang tak pro rakyat. Menurutnya, alasan bahwa biaya demokrasi saat ini mahal, terkesan munafik.

“Persoalan sekarang biaya jadi mahal ya kamu saja yang bego mau nyogok. Kalau kamu punya rekam jejak yang bagus enggak usah keluar duit kok. Kami (Jokowi-Ahok) juga enggak bayar partai. Kalau kamu memang hebat, ya maju sebagai calon independen dong. Jadi enggak ada alasan. Tolong yang usulkan itu jangan munafiklah,” ucap Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (8/9/2014).

Hal ini dikatakannya kepada wartawan saat dimintai tanggapan soal anggota fraksi yang ngotot mengusung Pilkada lewat DPRD. Pengusungnya yakni fraksi dari Koalisi Merah Putih, yakni partai yang mendukung Prabowo-Hatta dalam Pilpres 2014. Skema tersebut saat ini masih menguat dalam pembahasan RUU Pilkada di DPR.

“Bukan kemunduran (demokrasi). Berarti yang usulin (mekanisme) itu adalah orang-orang yang bukan jiwa rakyat. Iya dong. Berarti dia orang yang pengen kepala daerah itu cuma mainnya di DPRD saja. Main golf, ke luar negeri, makan di restoran dan service macam-macam,” sebutnya.

Lagipula menurut, Ahok suara DPRD juga belum tentu mewakili suara rakyat karenanya lebih baik jika Pilkada dilakukan secara langsung. Kader Gerindra itu berujar akar segala persoalan adalah korupsi karenanya semua pejabat harus ditantang berani lakukan pembuktian harta terbalik sebelum menjabat.

“Substansi persoalan bangsa ini sekarang adalah semua orang korup jika mau jadi pejabat. Itu yang harus diubah, caranya dengan buat persyaratan calon pejabat harus bisa pembuktian hartanya. Kan ada UU nomor 7 tahun 2006 (Pengesahan Konvensi PBB Anti Korupsi),” jelasnya.

Ahok menduga bahwa fraksi-fraksi mengusung mekanisme Pilkada yang kembali ke zaman Orba itu karena sudah kepayahan sebab tak pernah menang dalam Pilkada. Dia tegas menyebut anggota dewan yang tak berani mengusulkan pembuktian harta terbalik, tapi minta Pilkada lewat DPRD adalah kalangan pengecut.

“Kalau dia enggak menyinggung soal pembuktian terbalik harta pejabat hanya usulkan biar dipilih DPRD, itu maunya tahu enggak, dia sudah keberatan mau nyogok rakyat, dihitung-hitung lebih murah nyogok 50% anggota dewan. Itu namanya bukan negarawan. Tapi pengecut,” pungkasnya.

Ember :
http://news.detik.com/read/2014/09/0...jangan-munafik