Rabu, 3 September 2014, Mang Usil di harian Kompas, berceloteh tentang mafia hukum. "Berhadapan dengan mafia hukum, repotnya empat kali lipat!", kata Mang Usil menanggapi pernyataan: Soal mafia, Jokowi hanya tunduk pada konstitusi.


Dalam Tajuk Rencana di koran nasional terkemuka itu sehari sebelumnya, ditulis tentang komitmen pemerintahan Jokowi yang akan memberi prioritas untuk memerangi mafia yang telah menguasai beragam sektor kehidupan bangsa dan negara. Memerangi mafia memang merupakan tantangan yang berat. Namun, menurut Jokowi, akan menjadi persoalan besar jika pemerintah tidak mempunyai keberanian memberantas mafia.


Masih dalam Tajuk itu juga ditulis kalau para mafioso, seperti di banyak negara, sering tampil sebagai orang terhormat. Pandai menyembunyikan dirinya dan dalam kiprahnya selalu berlindung di balik aturan. Mereka disebutkan sebagai orang-orang sangat rakus yang mampu menata jaringan kejahatan secara rapih dan dapat menyamar secara sempurna. Tak jarang, mereka menyelinap ke dalam pemerintahan, parlemen, kepolisian, kejaksaan, bahkan pemuka agama seperti yang terjadi dengan mafia Sisilia.


Di Indonesia, yang belakangan marak diributkan adalah adanya mafia migas yang mengatur arus lalulintas perdagangan migas yang merugikan negara dan memberikan keuntungan bagi sekelompok orang yang disebut mafia itu. Sebelumnya, ada juga ribut-ribut soal mafia hukum yang memperjualbelikan keputusan hukum. Untuk urusan hukum ini, yang paling menghebohkan adalah ditangkapnya Ketua Mahkamah Konsitusi Akil Muchtar saat menerima suap dari pihak yang bersengketa.


Konon, ada juga mafia gula, mafia daging, mafia pangan dan mafia-mafia untuk beragam kebutuhan pokok lainnya. Tak heran, karena di sana ada kebutuhan primer untuk ratusan juta kepala. Jadi, di sana pasti ada segunung uang yang diperebutkan.

Begitu pun dengan urusan pertanahan. Harga tanah yang akan terus meningkat karena hukum kelangkaan yang didorong laju pembangunan, juga menjadi lahan yang menyuburkan praktek mafia pertanahan. Bahkan, mafia tanah ini bergerak dari tingkat desa.


Opini di berbagai media menyebutkan bahwa jaringan mafia tanah ini melibatkan aparat mulai dari tingkat Kelurahan, hngga ke tingkat Kabupaten. Menurut pandangan pengamat di media, banyak kepala desa yang mengawali karirnya dari profesi sebagai calo tanah.


Di Karawang, yang sering dicap sebagai sarangnya calo tanah di Jawa Barat, pernah terjadi seorang Bupati masuk hotel prodeo dan diberhentikan dari jabatannya karena terlibat kasus tanah. Sang Bupati yang bernama Ahmad Dadang, bersama dengan Amandus Juang, yang ketika itu (sekitar pertengahan 2003) menjadi anggota DPRD Karawang, dan dua pejabat setempat lainnya, didakwa merugikan negara karena menjual murah tanah milik negara kepada PT. Alam Hijau Lestari, milik Amin Supriyadi alias Amen, yang dikenal sebagai raja tanah di Karawang.


Lolos dari hukuman kasus tadi, belakangan ini nama Amen dan Amandus muncul kembali dalam pemberitaan yang terkait sengketa tanah Teluk Jambe. Tanah 350 hektar ini, menurut keputusan PK sah dimiliki PT. Sumber Air Mas Pratama. Namun, seperti yang diberitakan, Amandus Juang yang didukung Amen, dengan dalih membela rakyat melawan keputusan hukum tersebut. Meskipun telah memiliki kekuatan hukum, sengketa ini hingga sekarang masih berlanjut.


Memberantas mafia memang bukan pekerjaan gampang. Licin. Mereka sangat pandai berkelit dari jerat hukum. Jaringan koneksi yang mereka bangun untuk mengatasi perkara hukum pun sangat kuat dan berpengaruh.


Namun, Kompas tetap optimis. Sepandai-pandainya mafia, seperti pernah dialami di Amerika Serikat dan Itali, sindikat kerakusan itu dapat dibongkar dan dipatahkan dengan penegakan hukum secara konsekuen, konsisten, dan transparan. Menurut koran terbesar di Indonesia ini, momentum melawan mafia kini sudah datang.


Sebagaimana Kompas, kita pun boleh optimistis. Di era Jokowi nanti, akan terjadi perubahan nyata yang dapat memberangus praktek mafia di berbagai sendi kehidupan masyarakat.