Mungkin sekali ada banyak pihak yang tidak setuju dengan pendapat saya ini. Ya, haters gonna hate.Namun marilah kita sama-sama menghargai pendapat masing-masing karena pendapat apapun mengenai hal ini berangkat dari keinginan untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang sejahtera.


*****
Akhir-akhir ini kita disibukkan oleh adanya topik hot tentang embargo Uni Eropa terhadap ekspor minyak Iran. Dengan adanya embargo tersebut, supply minyak dunia tentunya akan berkurang karena supply dari Iran tidak tersalurkan dengan baik. Sementara itu, permintaan dunia (termasuk Uni Eropa) terhadap minyak adalah tetap, bahkan semakin hari semakin bertambah. Hal ini membuat para analis memprediksi bahwa akan terjadi lonjakan harga minyak dunia.

Hal ini ternyata juga berimbas terhadap kebijakan anggaran di Indonesia. Terbukti adanya wacana kebijakan pemerintah untuk mencabut subsidi BBM yang ramai menjadi bahan perbincangan. Ada yang pro, tapi banyak juga yang kontra. Juga menjadi topik favorit demonstrasi dari BEM sampai FPI.

Menanggapi hal tersebut, penulis menyampaikan pendapat bahwa kebijakan pencabutan subsidi BBM ini sangat tepat. Bahkan penulis sudah berpendapat demikian jauh sebelum prediksi kenaikan harga minyak dunia akhir-akhir ini. Penulis sudah mendukung pencabutan subsidi BBM before it was hot. Alasan utama penulis untuk mendukung pencabutan subsidi BBM bukanlah karena harga minyak dunia naik yang kemudian membebani APBN.

Namun, secara intrinsik kebijakan BBM juga sudah dapat dikategorikan sebagai kebijakan yang cacat. Penulis mempersembahkan 5 argumen untuk mendukung pendapat tersebut.

Argumen pertama bisa dilihat dari sisi historisa.Jika kita menilik sejarah subsidi BBM, bisa kita lihat bahwa kondisi perekonomian Indonesia saat pertama kali mensubsidi BBM (orde baru) adalah sangat baik ditinjau dari sisi pasokan minyak mentah yang melimpah. Sementara itu, harga minyak dunia saat itu yang terus melambung sama sekali tidak menimbulkan kerugian terhadap Indonesia. Bahkan bisa dikatakan Indonesia untung dari tingginya harga minyak dunia karena Indonesia adalah salah satu negara pemasok minyak mentah, dan konsumsi minyak dalam negeri juga lebih kecil dibanding produksinya sehingga Indonesia mendapat untung dari ekspor minyak. Hal itu mungkin membuat kebijakan subsidi BBM terlihat wajar sebagai bentuk kompensasi terhadap rakyat sehingga rakyat bisa ikut menikmati keuntungan dari penjualan minyak mentah ke luar negeri. Namun kondisi saat ini sangatlah berbeda.

Produksi minyak mentah dalam negeri saat ini semakin hari semakin menurun, sementara konsumsi minyak dalam negeri justru meningkat sehingga membuat Indonesia justru harus mengimpor minyak. Kesialan itu ditambah lagi dengan harga minyak yang terus meroket, hal yang dulunya sangat menguntungkan (saat Indonesia masih menjadi pengekspor minyak). Dilihat dari sisi ini, kebijakan subsidi BBM saat ini sebenarnya sudah tidak relevan.
Hal tersebut kemudian menimbulkan argumen kedua yang dilihat dari sisi ekonomi politik. Selama pemerintahan orde baru hingga sekarang rakyat sudah terlalu lama terbiasa menikmati subsidi.

Hal ini membuat rezim selanjutnya menjadi gamang untuk melakukan pencabutan subsidi. Kebijakan untuk mencabut subsidi BBM dinilai kebijakan yang tidak populis. Sehingga dalam hal ini, kebijakan mengenai subsidi BBM justru dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan politik pihak-pihak tertentu (khususnya rezim berkuasa). Akibatnya, Kebijakan subsidi BBM justru menjadi senjata untuk meraih simpati rakyat. Rakyat seperti dininabobokan dengan subsidi BBM. Untuk contoh praktisnya sepertinya tidak perlu dijabarkan lagi, silahkan baca sejarah subsidi BBM pada masa SBY. Nah, hal ini membuat adanya argumen ketiga dari penulis.

Dengan adanya kebijakan subsidi BBM yang hanya menjadi senjata politik tanpa mempertimbangkan sisi ekonomi, anggaran menjadi jebol. Hal ini membuat pemerintah terpaksa melakukan pinjaman ke rentenir internasional. Pemerintah melakukan pinjaman untuk membiayai kebutuhan operasional berupa subsidi BBM. Hal ini ibarat sebuah keluarga yang berutang untuk makan, sama sekali tidak sehat dilihat dari sisi ekonomi. Oleh karena itu, adalah paradoks jika di satu sisi menentang pencabutan subsidi BBM, namun di sisi Lain mengeluhkan utang negara yang semakin besar. Sayangnya orang-orang mengalami paradoks macam ini banyak sekali.

Argumen keempat adalah bahwa subsidi BBM adalah subsidi yang tidak memihak rakyat kecil. Data menunjukkan bahwa 70% subsidi BBM justru dinikmati rakyat kalangan menengah ke atas. Hal ini belum ditambah kemungkinan adanya praktik-praktik kecurangan seperti penyelundupan BBM bersubsidi ke luar negeri yang tentunya akan laris manis karena harga BBM di luar negeri jauh lebih mahal dibanding BBM bersubsidi. Dilihat dari sisi ini tentunya bisa dikatakan bahwa kebijakan subsidi BBM adalah kebijakan yang tidak memihak rakyat kecil.

Argumen kelima, dilihat dari analisa prioritas ekonomi, kebijakan subsidi BBM menimbulkan opportunity cost yang besar. Dengan adanya subsidi BBM, anggaran untuk pembangunan, kesehatan, jaminan sosial, pendidikan dan lain-lain menjadi terabaikan.

Padahal bidang-bidang itu lah yang bisa memberikan efek jangka panjang perekonomian dan tentunya lebih memihak rakyat kalangan bawah. Coba bayangkan jika anggaran untuk subsidi BBM digunakan untuk membiayai pembangunan sekolah, jalan, perumahan murah, rehabilitasi gepeng di kota-kota besar, dan lain-lain. Menurut penulis tentunya hal itu akan lebih berguna dibanding untuk membiayai orang-orang kaya rekreasi naik mobil melalui subsidi BBM.

Sebagai contoh, pengesahan UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang seharusnya menjadi kebutuhan primer sempat terhambat karena ketiadaan anggaran. Sungguh dalam hal ini subsidi BBM layak untuk didakwa sebagai penyebab ketiadaan anggaran tersebut. Bahkan setelah disahkan pun, UU anggaran untuk BPJS menurut hemat penulis tidaklah material jika dibandingkan dengan anggaran untuk subsidi BBM (4,8% dibanding 8,7%).


Itulah 5 argumen utama penulis dalam mendukung pencabutan subsidi BBM. Jadi penulis bukanlah seorang yang tidak memihak wong cilik. Justru penulis mengklaim bahwa pendapat penulis didasarkan pada keberpihakan terhadap wong cilik.

Dan dalam logika penulis, bentuk keberpihakan pada wong cilik tersebut justru diwujudkan dengan pencabutan subsidi BBM karena subsidi BBM adalah kebijakan yang tidak memihak wong cilik.

Mungkin argumen-argumen di atas menimbulkan keberatan beberapa pihak. Namun tentunya penulis juga telah melakukan analisa terhadap kemungkinan munculnya keberatan-keberatan tersebut sebelum bearani melontarkan argumen-argumen di atas. Hal tersebut akan kita bahas di bawah ini.


SUMBER