Jokowi-JK bisa jadi memang sedang bingung diperhadapkan diantara dua pilihan, pertama mengedepankan kabinet professional dan tidak peduli pada parpol pengusung yang menawarkan orang-orangnya untuk duduk di kabinet. Resiko terbesar dari pilihan ini tentu saja tak ada jaminan parpol pengusung Jokowi-JK solid mengawal kebijakan mereka di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pilihan kedua adalah mengakomodir orang-orang parpol berbagi jatah menteri, tapi dengan banyak resiko : kabinet bakal jadi ATM/bancakan parpol, tarik menarik kepentingan di dalam pemerintahan, menteri tidak punya kapasitas memadai karena sekadar menampung aspirasi parpol serta resiko turunan yang pasti cuma akan menghalang-halangi kinerja pemerintahan. Tapi, dengan berbagi jatah kursi menteri, setidaknya parpol merasa memiliki dan menjadi bagian dari pemerintahan sehingga mereka akan all out mengawal setiap proposal Jokowi-JK. Termasuk proposal yang dulu mereka tentang di DPR ketika diajukan oleh pemerintahan SBY, seperti rencana menaikkan harga BBM yang kian mengemuka.

Salah satu parpol yang getol ingin agar menteri bisa rangkap jabatan di parpol dan kabinet adalah Partai Kebangkitan Bangsa. Satu persatu pengurus teras partai mendiang Gus Dur ini angkat suara mendesak Jokowi agar mengakomodir orang-orang partai di kabinet (tanpa harus menaggalkan posisi di partai). Simak misalnya usulan politikus PKB, Marwan Ja’far berikut ini yang dikutip dari laman Kompas.com “Tidak hanya layak. Ketua umum parpol sangat layak jadi menteri,” kata Marwan Ja’far yang pernah memplagiat tulisan saya di Koran Tempo ini. “Bukan soal legowo atau tidak legowo, tapi dibutuhkan atau tidak. Kalau dibutuhkan, ya sangat layak. Memang bisa nonpartai menyelesaikan masalah negara?” ujar Marwan kepada Kompas.

Jika parpol pengusung Jokowi-JK tengah sibuk bersilat lidah mengganggu konstrasi Jokowi-JK membentuk kabinet professional karena terkesan memaksakan hasrat ingin menjadi menteri sekaligus jadi pejabat partai, hal berbeda justru terlihat di Koalisi Merah Putih. Di berbagai moment, partai-partai pengusung Prabowo-Hatta ini memperlihatkan soliditas. Serangan yang berupaya membuyarkan soliditas Koalisi Merah Putih juga kompak dibantah. Misalnya selentingan isu liar yang menyatakan bahwa PPP, PAN atau Golkar akan hengkang dari koalisi, semua dimentahkan secara kompak. Misalnya pernyataan Waketum PAN, Drajat Wibowo yang membantah penyataan Jokowi seperti diwartakan Vivanews (Bantah Jokowi, PAN Tetap di Koalisi Merah Putih). Atau pernyataan Ketua Umum PPP, Suryadharma Ali yang menyatakan PPP solid di Koalisi Merah Putih dan siap di luar pemerintahan

Meneladani Koalisi Merah Putih

Walaupun barangkali masih digelayuti kegetiran karena akhirnya gugatan sengketa hasil Pilpres kandas dan harapan untuk menjadi pengendali pemerintahan lima tahun kedepan tak jadi kenyataan, namun sikap Koalisi Merah Putih yang solid untuk membangun Indonesia dari luar pemerintahan, patut diapresiasi. Yang paling penting, koalisi 7 parpol ini (yakni Gerindra, PAN, PKS, PPP, PBB, Partai Golkar dan Partai Demokrat) tak bergeming oleh desas-desus yang santer digembar-gemborkan perihal adanya anggota koalisi yang akan kelaur dan merapat ke Jokowi-JK, saya kira memberikan pembelajaran tentang KONSISTENSI, sesuatu yang SANGAT MAHAL di dunia politik. Biasanya, politisi akan sangat fleksibel (kalau tak mau dikatakan tak bisa dipegang kata-katanya), yang berbeda antara ucapan hari ini dan kemarin, tergantung cuaca politik dan kompromi pembagian kursi atau kavling kekuasaan. Pelajaran KONSISTENSI ini mestinya juga diperlihatkan oleh parpol pengusung Jokowi-JK yang di awal deklarasi menyatakan dukungan bahwa dukungan mereka TANPA SYARAT atau tak akan minta jatah/mengemis kekuasaan. Kita ingin menteri-menteri Jokowi-JK nantinya hanya fokus bekerja untuk melunasi janji-janji Jokowi-JK kepada rakyat. Harapan ini tentu saja tidak akan berjalan mulus bila banyak kepentingan titipan parpol yang mengkooptasi di kabinet.

Selain pelajaran tentang KONSISTENSI, hal yang juga sangat urgen mengapa kita menagih janji parpol pengusung Jokowi-JK tidak akan minta jatah menteri, agar pemerintahan ke depan lepas dari kepentingan dan bayang-bayang parpol sehingga pemerintah fokus melayani kepentingan rakyat!


Ini lucu gan, sampai ngamuk si Boni minta pekerjaan. (Pengangguran berkedok relawan)

RMOL. Sebanyak 88 orang yang mengaku relawan dari 15 kelompok pendukung capres terpilih Joko Widodo (Jokowi) mendatangi Kantor Transisi Jokowi-JK.

Mereka minta dilibatkan dalam kegiatan Tim Transisi menyusun konsep pemerintahan 2014-2019.

"Ada kesan di kalangan relawan, Rumah Transisi tidak serius ingin melibatkan perwakilan dari simpul-simpul relawan besar yang telah memenangkan Jokowi-JK dalam pilpres lalu," kata Boni Hargens selaku juru bicara relawan di Rumah Transisi, Jalan Situbondo 10, Menteng, Jakarta (Senin, 25/8).

Dia menjelaskan, 88 nama relawan sudah didaftarkan ke Rumah Transisi pada 23 Agustus lalu. Namun, hingga kini belum ada kejelasan soal pelibatannya dalam kerja Tim Transisi.

"Kapan kami secara legal bisa bekerja di Rumah Transisi, bagaimana mekanisme kerja, mengapa Rumah Transisi bekerja secara eksklusif dan tertutup," ujar Boni. selengkapnya Rakyat Merdeka Online : Minta Pekerjaan, Boni Hargen Geruduk Kantor Transisi