Blok Cepu diharapkan mampu berkontribusi sekitar 20 persen dari kebutuhan minyak Indonesia, hingga saat ini hanya mampu berproduksi sebesar 29 ribu barrel per hari.


Iris Gera

Versi terbaru per: 11.07.2014 12:03
JAKARTA—

Blok Cepu yang berlokasi di Jawa Timur merupakan wilayah kontrak minyak dan gas bumi yang diandalkan pemerintah mampu mendongkrak target produksi minyak Indonesia. Namun Blok Cepu mengalami berbagai kendala sehingga tidak dapat memenuhi target produksi.

Blok Cepu diharapkan mampu berkontribusi memenuhi sekitar 20 persen dari kebutuhan minyak Indonesia dengan target produksi hingga November 2014 sebesar 165 ribu barrel per hari, namun hingga saat ini hanya mampu sebesar 29 ribu barrel per hari.

Menurut Sekretaris SKK Migas, Gde Prayadnyana di Jakarta, Jumat (11/7), dengan tidak berproduksinya Blok Cepu secara maksimal, sangat berdampak terhadap target produksi minyak nasional.

Pemerintah menargetkan produksi minyak tahun ini mencapai 870 ribu barrel per hari, namun hingga saat ini realisasi produksi minyak sebesar 797 ribu barrel per hari.
Produksi Minyak Tak Capai Target, Anggaran Belanja Terancam Naik

Daftar Putar
Unduh

“Mestinya bisa memperingkas proses perizinan, ini memang menjadi kendala utama tidak hanya kegiata eksplorasi tapi khususnya kegiatan produksi seperti izin pengeboran, kemudian izin penggunaan lahan, yang tidak kalah pentingnya juga untuk ditindaklanjuti adalah dari sisi gangguan keamanan,” kata Gde Prayadnyana.

Pada kesempatan lain Wakil Menteri Energi, Sumber Daya Mineral (ESDM), Susilo Siswoutomo menegaskan pemerintah akan tetap berupaya keras meningkatkan produksi minyak dalam negeri. Namun ditambahkannya lagi, upaya tersebut juga harus dibarengi dengan upaya pemerintah dan masyarakat Indonesia hemat energi agar anggaran negara tidak terus terbebani oleh subsidi energi.

Dalam APBN Perubahan atau APBNP 2014, pemerintah merevisi anggaran subsidi energi dari Rp 282 trilyun menjadi Rp 350 trilyun.

“Segala macam cara akan diusahakan supaya meningkatkan eksplorasi, meningkatkan eksploitasi dan sebagainya, tetapi yang jelas kita itu harus mencari terobosan lain, agar beban impor minyak itu berkurang, dari BBM ke gas," kata Susilo Siswoutomo.

"Kita juga minta PLN untuk ganti seluruh PLTD-PLTD yang sekarang memakai solar itu dengan tenaga-tenaga yang lain misalkan energi baru terbarukan dan sebagainya, kita juga minta kepada seluruh masyarakat untuk berhemat. Karena kalau misalkan produksi turun kemudian suplay dari luar negeri berkurang otomatis harga naik, beban negara lebih parah lagi, kalau kita bisa menghemat katakanlah 10 persen daripada kebutuhan BBM saja itu berhemat banyak,” tambahnya.

Upaya meningkatkan produksi minyak juga dilakukan PT. Pertamina. Sepanjang tahun 2014, Pertamina mengeluarkan anggaran sebesar Rp 43 trilyun untuk mencari sumur-sumur baru di berbagai wilayah di Indonesia.

Terus meningkatnya kebutuhan BBM bersubsidi membuat defisit anggaran negara 2014 juga meningkat dari Rp174 trilyun menjadi Rp 241 trilyun.


Iris Gera

Versi terbaru per: 14.07.2014 11:49
JAKARTA—

Subsidi energi yang terus meningkat dan semakin memberatkan anggaran negara, merupakan hal serius yang akan dihadapi pemerintahan mendatang. Untuk itu menurut Menteri Keuangan, Chatib Basri di Jakarta, Senin (14/7), pemerintah berharap presiden terpilih nanti bersedia melakukan pembicaraan dengan pemerintahan saat ini mencari solusi berbagai persoalan ekonomi.

Subsidi energi ditambahkan Menteri Chatib Basri merupakan persoalan yang tidak boleh diabaikan karena akan berpengaruh terhadap perekonomian nasional.

Sebelumnya saat mengajukan APBN Perubahan (APBN-P) 2014 kepada Badan Anggaran DPRI RI, Menteri Chatib Basri menegaskan pemerintah tidak akan menyulitkan pemerintahan mendatang dalam mengelelola perekonomian. Namun diakui Menteri Chatib Basri, subsidi energi merupakan persoalan serius yang harus dicari solusi bersama.

Menteri Chatib Basri menambahkan siapapun nanti yang terpilih menjadi presiden RI tidak dapat menghindar dari kemungkinan kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi.

“Saya kira antara presiden terpilih nanti dengan pemerintah perlu bicara dengan pemerintah mengenai hal ini karena saya berharap nanti di pemerintahan baru itu subsidi BBM nya menurut saya harus diturunkan, karena kalau nggak itu fiskal kita betul-betul tersandera,” kata Menteri Chatib Basri.

Anggaran subsidi menurut Menteri, Chatib Basri memang harus terus diupayakan ditekan karena untuk tahun ini saja anggaran subsidi energi meningkat signifikan dari target semula sebesar Rp 282 trilyun menjadi Rp 350 trilyun. Anggaran tersebut utamanya untuk kebutuhan BBM hingga akhir tahun 2014 sebesar 48 juta kiloliter. Terus meningkatnya kebutuhan BBM bersubsidi membuat defisit anggaran negara 2014 juga meningkat dari Rp174 trilyun menjadi Rp 241 trilyun.
Presiden Terpilih Mendatang Diharapkan Bekerjasama Atasi Soal Ekonomi dan Subsidi Energi

Daftar Putar
Unduh

Pada kesempatan berbeda, Gubernur BI, Agus Martowardoyo mengatakan persoalan defisit anggaran negara juga harus menjadi perhatian. Masih maraknya impor berbagai komoditas pangan menurut Gubernu BI, Agus Matro menjadi penyebab terus meningkatnya defisit anggaran negara.

“Kalau kita lihat akan kembali ada defisit, ada tekanan yang cukup besar di impor kita,” kata Gubernur BI, Agus Martowardoyo.

Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mulyaman Hadad, menilai berbagai kebijakan dalam industri perbankan di Indonesia kedepannya nanti harus dijaga agar perekonomian tetap stabil. Mulyaman Hadad mengingatkan pengaruh perekonomian global tidak boleh diabaikan.

“Kita tetap juga harus berhati-hati karena faktor regional, global saya kira kita masih dihadapkan dengan beberapa persoalan yang relatif sama,” kata Mulyaman Hadad.

Terhitung 1 Agustus 2014 pemerintah mulai memberlakukan pembatasan penggunaan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Menurut Menko bidang Perekonomian, Chairul Tanjung, pembatasan penggunaan BBM bersubsidi sudah mendesak yang harus dilakukan pemerintahan saat ini dan pemerintahan mendatang.

[QUOTE]


Reporter: Iris Gera

04.08.2014

Setelah cukup lama berbagai upaya dirancang pemerintah untuk mengurangi subsidi BBM dan ternyata tidak terealisasi, seperti diantaranya kendaraan pribadi dilarang menggunakan BBM bersubsidi, pembatasan pengisian BBM bersubsidi bagi angkutan umum serta motor, akhirnya sejak 1 Agustus pemerintah mulai tegas memberlakukan kebijakan baru yaitu BBM bersubsidi jenis solar tidak diizinkan dijual di daerah Jakarta Pusat.

Menurut Menko bidang perekonomian, Chairul Tanjung di Jakarta, pengurangan subsidi BBM bertujuan untuk menyelamatkan anggaran negara dan tidak dapat lagi dihindari oleh pemerintahan saat ini dan pemerintahan mendatang. Ia menegaskan pemberian subsidi yang berlebihan apalagi tidak tepat sasaran dalam bentuk barang, tidak kepada orang akan tidak baik untuk perekonomian nasional, oleh karenanya pengurangan subsidi adalah opsi yang harus diambil oleh pemerintahan sekarang maupun pemerintahan yang akan datang, karena pemerintahan sekarang ini tinggal dua bulan lagi, ada tiga opsi yang bisa diambil, pertama, pengurangan subsidi dilakukan oleh pemerintahan ini, kedua, dilakukan oleh pemerintahan yang akan datang, atau opsi ketiga sebagian dilakukan oleh pemerintah sekarang dan sebagian oleh pemerintahan yang akan datang, tiga opsi itu terbuka lebar, siapapun, opsi apapun yang dipilih itu memungkinkan untuk diambil, tapi kita memang belum bisa berbicara banyak karena masih menunggu dari keputusan Mahkamah Konstitusi, setelah itu final dan mengikat maka pemerintahan baru bisa berdialog dengan pemerintahan sekarang untuk bagaimana manajemen pemerintahan selama masa transisi ini, termasuk didalamnya masalah pengurangan subsidi BBM. Meski upaya mengurangi subsidi BBM atau menaikkan harga BBM bersubsidi merupakan keputusan politik dan akan berpengaruh terhadap tingkat inflasi, pemerintah harus berani memulainya.

Chairul Tanjung juga menjelaskan bahwa pengurangan subsidi pasti mempengaruhi tingkat inflasi karena harga-harga juga pasti akan naik, tentu mengurangi subsidi dengan menaikkan harga BBM bukan keputusan yang popular, menurutnya keputusan menaikkan harga BBM atau mengurangi subsidi itu bukan keputusan ekonomi tetapi adalah keputusan politik.

Setelah 1 Agustus 2014 pemerintah menetapkan wilayah Jakarta Pusat tanpa BBM bersubsidi jenis solar, kebijakan lain yang diterapkan adalah terhitung mulai 4 Agustus 2014, SPBU di wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Bali diizinkan menjual solar hanya pada pukul 08.00 hingga pukul 18.00. Menko Chairul Tanjung menambahkan pula bahwa berbagai kebijakan serupa kemungkinan akan diterbitkan terkait pengurangan penggunaan BBM bersubsidi.

Jokowi telah mengatakan pada media lokal bahwa ia akan secara perlahan mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) selama periode empat sampai lima tahun.


Rencana calon presiden Joko “Jokowi” Widodo untuk secara perlahan mengurangi subsidi-subsidi bahan bakar selama beberapa tahun ke depan adalah opsi terbaik untuk mengurangi tekanan terhadap defisit anggaran sambil menjaga inflasi, ujar para ekonom.

Siapa pun yang menggantikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Oktober akan harus segera mengatasi masalah tersebut.

Subsidi-subsidi itu membuat pemerintah harus mengeluarkan sekitar US$20 miliar per tahun dan hal itu merupakan faktor utama di belakang defisit transaksi berjalan lebih dari 2 persen dari produk domestik bruto pada kuartal pertama tahun ini, dan defisit anggaran yang diharapkan mencapai 2,5 persen produk domestik bruto tahun ini.

Jokowi telah mengatakan pada media lokal bahwa ia akan secara perlahan mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) selama periode empat sampai lima tahun.

Harga bahan bakar Indonesia termasuk yang paling murah di wilayah Asia, mencapai Rp 6.500 per liter untuk premium dan Rp 5.500 untuk solar.

Peningkatan tahunan sampai Rp 1.500 untuk BBM dapat dikelola dan seharusnya dapat membantu mencegah demonstrasi di jalanan seperti pada 2005 dan 2008, menurut Sri Adiningsih, penasihat ekonomi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Sri mengatakan uang subsidi lebih baik digunakan untuk proyek-proyek infrastruktur seperti jalan, pelabuhan dan kereta.

Harga-harga bahan bakar dinaikkan 33 persen pada 2013. Namun Presiden Yudhoyono meringankan kenaikan itu dengan menyediakan paket kompensasi Rp 9 triliun kepada jutaan keluarga miskin, dan tidak ada protes besar melawan harga-harga bahan bakar yang lebih tinggi.

Calon presiden dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto, diperkirakan akan mempertahankan harga-harga BBM tapi akan memberlakukan langkah-langkah untuk menjamin subsidi-subsidi hanya digunakan oleh kelas menengah ke bawah dan orang miskin.

“Kami akan tetap memberi subsidi pada rakyat, tidak menguranginya,” ujar Kardaya Warnika, anggota parlemen dan penasihat energi senior untuk Gerindra.

“Kami tidak akan memberikan subsidi pada orang-orang yang tidak memerlukannya, misalnya orang asing,” ujar Kardaya, dengan menambahkan bahwa subsidi seharusnya diberikan pada mereka yang berpenghasilan kurang dari Rp 20 juta per bulan.

Lewat rencana Gerindra, para pemilik mobil harus mendaftarkan mobil mereka dan memasukkan penghasilan mereka untuk mendapatkan subsidi bahan bakar.

Beberapa ekonom yakin rencana Jokowi lebih baik dari kedua opsi itu untuk Indonesia.

“Pemotongan harga-harga adalah cara yang lebih baik,” ujar Santitarn Sathirathai, ekonom dari Credit Suisse. "Biasanya, ketika harganya salah, pengukuran kuantitatif memiliki penggunaan terbatas. Biasanya ada kebocoran.”

Wellian Wiranto, ekonom dengan OCBC Bank, mengatakan rencana Jokowi merupakan “cara terbersih” untuk menghapus subsidi, memberikan stabilitas fiskal yang akan bermanfaat bagi pasar obligasi Indonesia.

Opsi ketiga, salah satu yang oleh kementerian keuangan diharapkan ditambahkan ke anggaran 2015, adalah untuk menetapkan subsidi-subsidi bahan bakar pada jumlah tertentu. Hal itu akan membuat harga BBM menyesuaikan dengan harga pasar. (Reuters/Randy Fabi dan Wilda Asmarini)

Patricia Vicka - 12 Agustus 2014 20:37 wib

Metrotvnews.com, Jakarta: Ekonom Faisal Basri meminta calon presiden dan calon wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla, berani menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Pasalnya, menaikkan harga premium dan solar merupakan satu-satunya solusi paling efektif untuk mengurangi anggaran subsidi di APBN yang terus membengkak setiap tahun.

"Jokowi naikkan BBM bersubsidi tidak akan bergejolak, karena punya kartu pintar dan kartu sehat. Nanti, kenaikan harga BBM subsidi bisa dialihkan untuk menambahkan anggaran kedua kartu itu," ujar Faisal dalam diskusi 'Transparansi Harga BBM' di Gedung Sarinah Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (12/08/2014).

Namun, Faisal meminta agar kenaikan BBM bersubsidi tidak dilakukan seluruhnya oleh pemerintahan baru. Presiden saat ini, Susilo Bambang Yudhoyono, juga harus berani menaikkan sebagian harga di sisa masa jabatannya.

"Kenaikan harga BBM merupakan penebus dosa SBY yang telah menaikkan harga premium tiga kali dan menurunkannya tiga kali. Harusnya, harga premium sekarang kalau tidak diturunkan Rp8.000. Kalau tidak (menaikkan), tindakan Pak SBY akan dikenang sebagai kejahatan," urainya.

Faisal menghitung ideal harga premium adalah Rp9.000 per liter.

(Jco)

Patricia Vicka - 26 Agustus 2014 16:36 wib

Metrotvnews.com, Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan Rancangan Undang- undang (RUU) Panas Bumi hari ini.

Menteri Energi dan Sumber Daya (ESDM), Jero Wacik, menjelaskan ada lima dasar penting perlunya UU tersebut disahkan. Pertama, Indonesia memiliki banyak gunung berapi yang di dalamnya terkandung potensi panas bumi besar.

"Kita punya 127 gunung berapi yang didalamnya memiliki potensi Panas Bumi yang diperkirakan berjumlah sekitar 1.300 megawatt (mw). Dari jumlah itu baru diolah sebesar 30 ribu mw," kata Jero, dalam sidang pengesahan RUU Panas Bumi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (26/8/2014).

Kedua, karena adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi sehingga membuat kebutuhan energi pun turut meningkat. Ketiga adalah ketersediaan energi fosil yang semakin menipis sehingga membutuhkan energi lain yang tidak mudah habis.

"Kita tidak lagi bisa bergantung pada Bahan Bakar Minyak yang subsidinya selalu meningkat setiap tahun," kata politikus partai demokrat ini.

Keempat, karena panas bumi adalah sumber energi terbarukan yang akan selalu ada yang bisa dimanfaatkan secara langsung dan tidak langsung.

"Kita enggak perlu impor Panas Bumi karena dihasilkan dari dalam negeri. Jumlahnya melimpah ruah dan bebas CO2 sehingga ramah lingkungan," tambah dia.

Kelima adalah optimalisasi panas bumi di Indonesia yang belum efektif karena menemui banyak kendala. "Di undang-undang lama kan pemanfaatan panas bumi dikategorikan dalam kegiatan pertambangan. Ini yang menyebabkan kegiatan panas bumi tidak bisa masuk ke hutan, padahal sumber panas bumi ada di dalam hutan semua," tutupnya.

Oleh karena itu, dirinya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu mengesahkan Undang-Undang (UU) Panas Bumi.

(Ahl)