Pemilihan presiden (pilpres) 2014 lalu memberikan pelajaran bagi kita semua bahwa kekuatan konglomerasi media di negeri ini sudah mulai menguatirkan. Kepentingan konglomerasi media berpotensi menyandera presiden hasil pemilu 2014 lalu. “Pasangan Prabowo-Hatta dan Jokowi-Jusuf Kalla sama-sama punya media pendukung,” ujar mantan Ketua Tim Kampanye Nasional kubu Prabowo-Hatta Prof. Dr. M.Mahfud Md, SH, seperti ditulis di Majalah TEMPO 11-17 Agustus 2014, “Prabowo didukung TV One dan RCTI, Jokowi-Jusuf Kalla didukung oleh MetroTV.”

Hubungan capres dan konglomerasi media adalah sebuah hubungan simobiosis mutualisme. Hubungan yang saling menguntungkan. Capres mendapat dukungan pemberitaan dan media-media dalam kelompok konglomerasi juga mendapatkan gelontoran uang dari belanja iklan.

Seperti dipublikasikan di website www.iklancapres.org mengkungkapkan bahwa media-media yang menjadi bagian dari konglomerasi media itu mendapatkan gelontoran belanja iklan yang tidak sedikit. Belanja iklan capres di RCTI, TV One dan MetroTV misalnya mencapai masing-masing Rp 22,9 miliar, Rp11,79 miliar dan Rp5,94 miliar. Belum lagi belanja iklan di channel lain yang masih dalam satu group konglomerasi media seperti, Harian Sindo (MNC Group), Media Indonesia (Media Group) dan vivanews.co.id (Media Group Bakrie).

Jadi sulit rasanya siapapun yang terpilih menjadi presiden akan mampu mengendalikan konglomerasi media. Rakyat harus bergerak melawan dominasi pemberitaan konglomerasi media ini. Kita tidak bisa berharap pada kebaikan hati pemerintahan baru untuk mengatur konglomerasi media.