KPU Kirim "Surat Cinta" Mohon Bantuan ke MK

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengirimkan surat ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada 4 Agustus 2014. Poin dalam surat tersebut, KPU memohon pendapat MK atas kebijakan membuka kotak suara tersegel dan mengambil dokumen.

Okezone memperoleh surat yang ditandatangani Ketua KPU Husni Kamil Manik itu. Surat dengan nomor 1455/KPU/VIII/2014 tersebut bersifat penting dan segera sehubungan adanya permohonan penyelesaian sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Berikut ini isi surat KPU ke MK:

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu mempunyai kewajiban untuk merespons keberatan yang diajukan perseta pemilu dengan memberikan penjelasan berdasarkan fakta dan data yang didukung alat bukti atau dokumen yang relevan.
Hal demikian sejalan dengan ketentuan Pasal 28 Ayat (2) dan Pasal 29 Ayat (2) tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, KPU sebagai termohon mempunyai kewajiban menyusun jawaban disertai alat bukti yang mendukung jawaban termohon.

2. Berkaitan dengan kewajiban pada angka 1, dan dalam rangka mendukung terwujudnya persidangan cepat dan sederhana, dalam hal objek sengketa menyebut locus di TPS, KPU memerintahkan KPU kabupaten/kota berkoordinasi dengan pengawas pemilu, saksi pasangan calon, dan kepolisian untuk membuka kotak suara tersegel dan mengambil dokumen berupa formulir model C1, C1 berhologram, dan salina C1, serta dokumen pendukung lainnya (DPT, DPTb, DPK, DPKTB, dan model C7). Pengambilan dokumen tersebut wajib dituangkan dalam Berita Acara Pembukaan Kotak Suara dan Pengambilan Dokumen.

3. Kebijakan KPU sebagaimana angka 2, oleh beberapa pihak dipandang sebagai perbuatan melanggar hukum, sehingga pada pelaksanaannya penyelenggara pemilu di daerah dilaporkan ke kepolisian untuk dimintai pertanggungjawaban pidana.

4. Sehubungan dengan kebijakan tersebut, KPU mohon pendapat Mahkamah Konstitusi atas kebijakan KPU untuk membuka kotak suara tersegel dan mengambil dokumen yang relevan untuk pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2014. (trk)