JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Energi Nasional (DEN) memandang kisruh yang terjadi antara PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero) adalah buntut tidak adanya planning dalam kebijakan energi.

Menurut Tumiran, angota DEN dari unsur akademisi, memang ke depan fuel mix PLN harus lebih minim bahan bakar fosil. Namun demikian, skenario untuk mengubah energi primer pembangkit listrik tidak bisa dilakukan mendadak. Harus ada sistem transisi yang bagus, target waktu yang jelas, serta dukungan infrastruktur.

"Institusi bisnis berperilaku seperti itu yang harus dijaga ya masyarakat. Jangan masyarakat yang jadi korban," kata Tumiran di Jakarta, Kamis (7/8/2014).

Dia menjelaskan, jika saat ini PLN harus membeli solar dengan harga pasar -sementara transisi fuel mix buruk- maka yang terjadi adalah biaya pokok produksi (BPP) listrik PLN akan naik. Imbasnya, harga jual listrik PLN per kilowatt hour juga akan naik.

"Kalau enggak naik, berarti pemerintah harus ngasih subsidi lagi ke PLN. Kalau enggak, PLN kolaps," sambungnya.

Artinya, kata Tumiran, harus ada sinkronisasi antara kebijakan di hulu dan di hilir. BPP PLN harus diperhitungkan dalam mekanisme pemberian PSO.

sumber