JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden terpilih Joko Widodo tak ingin gegabah dalam merencanakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Kenaikan harga dijamin tak akan dilakukan sebelum ada perbaikan dan persiapan yang matang.

Deputi tim transisi Jokowi-Jusuf Kalla, Hasto Kristiyanto menjelaskan, pihaknya tengah merancang strategi agar kebijakan pemerintahan selanjutnya dapat berjalan dengan sumber anggaran yang lebih sehat. Jokowi juga ingin menyehatkan fiskal untuk mempercepat proses pembangunan.

"Ruang fiskal itu berguna untuk pembangunan, demi mendorong rakyat jadi kekuatan produksi yang kuat. Termasuk untuk memastikan rakyat bisa bekerja," kata Hasto, di kantor tim transisi, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (7/8/2014).

Terkait hal itu, kata Hasto, saat ini beban utang negara telah sangat tinggi. Beban tersebut semakin berat karena kebijakan pemerintah memberikan subsidi untuk penggunaan BBM dan akhirnya menjadi masalah karena dianggap tak tepat sasaran.

"Bagi kita harus ada skala prioritasnya," ucap Hasto.

Menyikapi permasalahan tersebut, melalui tim transisi, Jokowi ingin memastikan beberapa program unggulannya terlaksana secara cepat. Di antaranya adalah program Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar. Setelah menjalankan dua program itu, kata Hasto, langkah selanjutnya adalah dengan menggunakan anggaran seefisien mungkin melalui pemangkasan beban lainnya.

Hasto mengilustrasikan diperlukannya pembangunan kilang minyak baru dan memberantas mafia perminyakan sambil melakukan terobosan mengkonversi BBM ke gas.

"Setelah itu dilakukan, barulah ada kebijakan lain seperti menaikkan harga BBM. Jadi bertahap supaya efek inflasi tak besar. Jadi buat apa dikurangi subsidi BBM tapi korupsi jalan terus, itu tidak adil," katanya.

sumber