AKARTA, KOMPAS.com - Tim transisi menginginkan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla menerapkan e-budgeting secara nasional guna untuk memperkuat anggaran nasional melalui penambahan pemasukan.

Deputi tim transisi Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto menjelaskan, keinginan menerapkan e-budgeting secara nasional terilhami dari kesuksesan yang diterapkan di Jakarta. Hasto menuturkan, Gubernur DKI Jakarta Jokowi berhasil menambah pendapatan DKI Jakarta sekitar Rp 37 triliun melalui sistem e-budgeting.

"E-budgeting ini harus jadi kebijakan menyeluruh," kata Hasto, di rumah transisi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (5/8/2014).

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan itu melanjutkan, tim transisi saat ini fokus dalam mencermati rancangan APBN pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Semua dilakukan untuk menyelaraskan politik anggaran dengan kebijakan yang akan digelontorkan Jokowi-JK ketika memerintah nanti.

Selain itu, kata Hasto, tim transisi juga dibentuk untuk menyambut tawaran Presiden SBY terkait pembahasan anggaran dengan pemerintahan selanjutnya. Ia berharap pemerintahan Jokowi-JK dapat bekerja cepat setelah hari pelantikan.

"Sekarang yang memang sangat mendesak adalah pembahasan RAPBN. SBY sudah menawarkan ruang koordinasi, maka kita terbuka dengan membentuk tim untuk menyelesaikan masalah kemiskinan dan pengangguran," ujarnya.

Hasto menegaskan, tim transisi merupakan tim teknis yang tak memiliki kaitan dengan postur kabinet Jokowi-JK. Semua anggotanya dipilih berdasarkan kompetensi dan berasal dari dalam serta luar partai politik.

Seperti diketahui, Jokowi-JK membentuk tim transisi ini untuk menjalankan sejumlah tugas, di antaranya mempersiapkan hal strategis yang berkaitan dengan perencanaan pemerintahan 2015. Ketua tim transisi adalah mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini M Soemarno dibantu empat deputi, yakni Hasto Kristiyanto, Akbar Faizal, Anies Baswedan, dan Andi Widjajanto.