- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Kemenangan JOKOWI Terancam Batal jadi Presiden RI, bila DKPP Pecat Anggota KPU
TS
yinluck
Kemenangan JOKOWI Terancam Batal jadi Presiden RI, bila DKPP Pecat Anggota KPU
Jika DKPP Pecat KPU, Jokowi Bisa Batal Jadi Presiden
4 Agustus 2014 | 06:00
RIMANEWS-Langkah pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dinilai dapat membatalkan keputusan yang menetapkan pasangan terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla jika nantinya DKPP memutuskan KPU melakukan pelanggaran.
"Final and binding (final dan mengikat) itu hanya untuk putusan MK. Kalau DKPP berhentikan KPU, produk yang dihasilkan KPU akan batal demi hukum. Kalau penyelenggara keliru, ya produknya keliru. MK bukan segala-galanya," kata Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Rumah Polonia, Jakarta Timur, Minggu (3/8/2014).
Menurut Razman, di antara indikator yang dapat membuat DKPP memecat KPU adalah belum dibukanya kotak suara di 265 TPS, padahal KPU sudah menetapkan Jokowi-JK sebagai pemenang Pilpres 2014. Selain itu, soal pembongkaran kotak suara oleh KPU, juga menjadi persoalan.
Razman menerangkan, pihak yang sedang digugat tidak punya wewenang untuk membongkar kotak suara. "Artinya terbantahkan pernyataan KPU bahwa dia transparan dan bisa diadu datanya," tegasnya.
http://nasional.rimanews.com/politik...-Jadi-Presiden
Kubu Prabowo-Hatta Adukan KPU dan Bawaslu
Kamis, 24 Juli 2014, 17:54 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kubu pasangan calon presiden nomor urut 1 Prabowo Subianto-Hatta Rajasa melaporkan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sejak pemungutan suara 22 Juli lalu, DKPP menerima tiga laporan sejenis dari tim Prabowo-Hatta.
Juru Bicara DKPP Nur Hidayat Sardini mengatakan, laporan pertama disampaikan Sekretaris Tim Sukses Prabowo-Hatta, Fadli Zon pada 22 Juli 2014. "Fadli menyampaikan surat menolak proses pemilihan presiden danmenarik diri dari proses pemilu yang tengah berlangsung yang dinilainya curang. Dia meminta DKPP mengambil langkah pemeriksaan terhadap KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara yang dinilai curang," kata Nur di kantor DKPP, Jakarta, Kamis (24/7).
Laporan kedua disampaikan tim advokat Koalisi Merah Putih, Singarimbun. Mereka melaporkan dugaan pelanggaran etik oleh KPU dan Bawaslu dalam proses rekapitulasi berjenjang. Serta saat memverifikasi berkas pencalonan calon presiden nomor urut 2 Joko Widodo.
Laporan ketiga, lanjut Nur, disampaikan Koordinator Tim Advokat Koalisi Merah Putih untuk Perjuangan Keadilan, Eggi Sudjana hari ini. "Saudara pelapor (Eggi) melaporkan ketua KPU abai dalam memverifikasi berkas Jokowi padahal yang bersangkutan tidak menyertakan surat izin kepada presiden saat pendaftaran ke KPU pada 19 Mei 2014," jelas Nur.
Menurut dia, DKPP akan memverifikasi laporan tim Prabowo-Hatta secara administratif dan materil. Jika bukti laporan belum lengkap, pelapor diberi kesempatan tiga hari melengkapinya. Eggy mengatakan, pelaporan Ketua KPU dan Bawaslu ke DKPP tidak hanya menyangkut kelalaian kedua penyelenggara pemilu itu dalam verifikasi pencalonan. Ketua KPU juga dinilai abai saat menetapkan pasangan calon presiden peserta pemilu 2014. "Ketua KPU tidak memimpin rapat pleno dan tidak menandatangani surat keputusan nomor 453/kpts/kpu 2014 saat penetapan calon presiden dan wakil presiden. Faktanya yang memimpin rapat Komisioner Hadar Nafis Gumay," kata Eggi
Menurut Eggi, hal tersebut melanggar Pasal 7 ayat 1 UU nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaran pemilu yang menyebutkan ketua KPU yang memimpin pleno dan menandatangani surat keputusan. Ketua Bawaslu yang mengetahui kejadian itu juga dinilai lalai karena melakukan pembiaran. Eggijuga mengemukakan fakta terbaru yang ditemukan tim-nya di Cilingcing Jakarta Utara. Mereka menemukan 265 kotak suara masih disegel dibongkar oleh Panwaslu Kecamatan Cilincing, Rabu (23/7) malam tadi. Surat suara tersebut diduga akan dipindahkan ke dalam dus untuk dimusnahkan.
http://www.republika.co.id/berita/pe...pu-dan-bawaslu
DKPP: KPU Harus Sigap jika Ada Tindakan Curang
Kamis, 17 April 2014 | 21:19 WIB
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jimly Asshidiqie (kanan) memimpin sidang dugaan pelanggaran etika yang dilakukan Komisioner Komisi Pemilihan Umum di gedung DKPP, Jakarta, Jumat (22/3/2013). DKPP menerima tujuh laporan dugaan pelanggaran etik oleh komisioner KPU dari partai politik, lembaga swadaya masyarakat termasuk dari Badan Pengawas Pemilu. KOMPAS/LUCKY PRANSISKA
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengembalikan hasil pemilu jika ditemukan tindakan curang penyelanggara pemilu di tingkat bawah. KPU dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) juga harus menjalankan fungsi pengawasan terhadap jajarannya di bawah. "Saya bilang, KPU dan Bawaslu seluruh Indonesia menjalankan pengawasan melekat. Kalau ada yang salah, langsung dikoreksi kalau ada masalah di bawah," ujar Jimly di Kantor DKPP, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2014).
Dia mengatakan, pasca-pemungutan suara Pemilu Legislatif (Pileg) 9 April lalu, pihaknya menerima banyak informasi yang menyatakan panitia pemungutan suara (PPS) dan panitia pemilihan kecamatan (PPK) melakukan kecurangan dengan mengakali jumlah perolehan suara calon anggota legislatif (caleg) tertentu. "Itu dikoreksi dulu, dikembalikan dulu ke hasil sebenarnya. Lakukan dengan cepat," kata dia.
Jimly mengatakan, jika hasilnya sudah disesuaikan dengan hasil sebenarnya, urusan penegakan kode etik penyelenggara pemilu dapat dilakukan belakangan. "Biar nanti DKPP yang menyelesaikan," kata dia.
http://nasional.kompas.com/read/2014...indakan.Curang
Ketua DKPP: Keputusan KPU soal Pilpres Belum Final
Jum'at, 25 Juli 2014 - 00:01 wib
Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie
Ketua DKPP: Keputusan KPU soal Pilpres Belum Final Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie (Foto: Dok Okezone) JAKARTA - Keputusan KPU terhadap pelaksanaan Pilpres 2014 bersifat final dan mengikat. Hal itu bila tidak ada ada gugatan dari peserta Pilpres.
“Kalau 3x24 jam tidak ada gugatan ke MK berarti tidak ada perkara. Ini artinya keputusan KPU bersifat final dan mengikat. Kalau (keputusan) kemarin baru mengikat, belum final. Tapi sesudah tidak ada perkara berarti sudah final juga. Tapi kalau mereka mengajukan gugatan ke MK, maka kita harus tunggu putusan MK. Boleh jadi hasilnya paling lambat 21-22 Agustus nanti,” kata ketua DKPP Jimly Asshiddiqie, Kamis (24/7/2014).
Sementara itu, di DKPP, Timses nomor urut 1 sudah melaporkan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu tadi. Lembaganya sedang mempelajari laporan tersebut. Bila pokok pengaduannya memenuhi syarat baik syarat formil maupun materil, maka DKPP ini menjadi forum kedua yang bisa mem-follow up kecewaan peserta Pemilu. (Klik: Tim Advokasi Merah Putih Laporkan Ketua KPU & Bawaslu)
“Hanya saja bedanya bila MK bisa mengoreksi keputusan KPU, pemenang bisa kalah, yang kalah bisa menang asal bisa dibuktikan. Sedangkan di DKPP tidak bisa ikut campur dalam urusan hasil pemilunya. Kami hanya mengevaluasi perilaku penyelenggara pemilunya saja,” ucap mantan ketua MK itu.
Jimly pun mengimbau kepada masyarakat agar gugatan yang dilakukan oleh peserta pemilu atau pun timsesnya tidak boleh dinilai sebagai sesuatu yang negatif. Karena memang sudah diperhitungkan ketika pihaknya merumuskan mekanisme penyelesaian konsitusional pemilu.
“Kita harus membangun jalan konsitusi bagi sengketa-sengketa dalam penyelenggaraan demokrasi kita. Jangan hanya melihat proses persidangan atau peradilan MK itu sebagai hasil menang kalahnya, tetapi proses peradilannya sama pentingnya dengan keadilan itu sendiri,” tutup Jimly.
http://pemilu.okezone.com/read/2014/...es-belum-final
Betulkah KPU Curang di Pilpres 2014?
Prabowo Tuding KPU Curang Lewat Video
Jum'at, 25 Juli 2014 | 18:10 WIB
Calon Presiden, Prabowo Subianto memberikan sambutan terkait pernyataan sikapnya pad ahasil pilpres 2014 di rumah Polonia, Jakarta, 22 Juli 2014. Prabowo menyatakan menolak hasil Pilpres 2014 dan mengundurkan diri dari Calon Presiden 2014. Tempo/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden Prabowo Subianto merilis video pidato politik di akun YouTube miliknya, Jumat, 25 Juli 2014. Dalam pidato sepanjang 23 menit itu, Prabowo menyampaikan banyak hal, termasuk fitnah yang dia alami dan pelaksanaan pemilu presiden 2014. Dia menuding penyelenggara pemilu memihak salah satu calon presiden. “Penyelenggara pemilu tak adil dan memihak salah satu kontestan,” kata Prabowo. Pesaing Prabowo dalam pemilu presiden adalah Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Dia mengatakan protes dan imbauan tentang berbagai kecurangan itu tidak dihiraukan oleh penyelenggara pemilu. “Rekomendasi Bawaslu tak diindahkan,” katanya. (Baca: Gugatan Kubu Prabowo ke MK Dinilai Sia-Sia)
Dia percaya demokrasi seharusnya dilaksanakan dengan baik. Karena itu, kata dia, pemilu presiden merupakan harapan rakyat Indonesia. Mandat yang diberikan kepada pemenang seharusnya diberikan secara benar, adil, terbuka, bersih, dan jujur. “Ternyata kami temukan kecurangan secara masif dan sistematis,” katanya. (Baca: Hari Kedua Prabowo Belum Ajukan Gugatan ke MK)
Prabowo menuturkan tim hukum dan data telah menemukan indikasi kecurangan yang cukup besar. Karena itu, dia menilai pemilu presiden 2014 sebagai pemilu yang gagal. Dia juga menyebut pemilu kali ini tidak sah dan melanggar kaidah demokrasi. “Jika merestui keputusan ini, berarti kita merestui kecurangan, sebuah kebohongan dan ketidakbenaran,” kata Prabowo.
Dia mengatakan mental pejabat sudah rusak karena bisa disogok, termasuk pejabat Komisi Pemilihan Umum. Karena itu, Prabowo menilai, Indonesia sedang menuju kegagalan. Prabowo mengatakan memilih untuk membela kebenaran. Dia mengajak seluruh pengikutnya untuk membela keutuhan bangsa dan tidak menjual harga diri dan kepribadian bangsa.
http://pemilu.tempo.co/read/news/201...ng-Lewat-Video
Amien Rais:
Pilpres 2014 Curang Luar Biasa dan Benar-benar Cacat
Selasa, 22/07/2014 19:47 WIB
kabar24..com, JAKARTA—Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais menilai pengajuan keberatan atas keputusan pemilihan presiden 2014 Mahkamah Konstitusi (MK) sudah bukan sekadar opsi.
Amien, yang partainya merupakan penyokong koalisi capres Prabowo-Hatta mengatakan mengajukan gugatan ke MK untuk saat ini sudah bukan menjadi hal yang utama. Menurutnya, hal itu karena pilpres kali ini terdapat kecurangan. “MK sudah bukan urusan sekarang ini. MK bukan opsi lagi. Ini curang yang luar biasa, sistematik, terstruktur. Pokoknya sudah benar-benar cacat sekali,” ungkapnya di Rumah Polonia, Jakarta Timur, Selasa (22/7).
Dia menambahkan, atas nama partai, dirinya menarik dari dari rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sambil meminta supaya komisioner KPU bekerja dengan benar, karena ini menyangkut suara rakyat. “Jangan sampai mereka kena pidana. Jangan sampai mereka main main dengan amanat rakyat kemudian semua rekomendasi Bawaslu tidak digubris. Saya juga dengar ada bukti otentik yang lebih gawat lagi,” bebernya. Seperti diketahui, calon presiden nomor urut 1, Prabowo Subianto menilai proses pelaksanaan pemilihan presiden 2014 sarat dengan kecurangan dan cacat demokrasi.
Prabowo mengatakan, mencermati proses pelaksanaan pilpres diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), pihaknya menemukan beberapa hal yang memperlihatkan cacatnya pilpres 2014 sehingga hak-hak demokrasi warga negara Indonesia hilang. “Proses pelaksanaan pilpres 2014 oleh KPU bermasalah, tidak demokratis dan bertentangan dengan UUD 1945. Sebagai pelaksana, KPU tidak adil dan tidak terbuka. Banyak aturan main yang dibuat, tapi dilanggar sendiri oleh KPU,” ujarnya dalam orasi di Rumah Polonia
[url]http://www.kabar24..com/nasional/read/20140722/98/224913/amien-rais-pilpres-2014-curang-luar-biasa-dan-benar-benar-cacat[/url]
Fakta Ditangan TNI Dan Polri
Umar Abduh : Pilpres Curang, Prabowo Unggul 54%
Kamis, 24 Juli 2014
Saibumi.com, Jakarta - Telah beredar video yang menunjukkan bahwa Prabowo Subianto unggul sebesar 54%. Fakta itu diungkap oleh pengamat intelijen Umar Abduh berdasarkan adanya fakta konspirasi antara lembaga swasta quick count dan lembaga negara KPU. Umar Abduh mengungkapkan bahwa Prabowo Unggul 54%, fakta hasil pilpres 2014 ini berada ditangan TNI Dan Polri.
Umar Abduh, sekretaris jenderal Center for Democracy And Social Justice Studies (CeDSoS) membeberkan data penghitungan atau rekapitulasi suara pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) yang diduga berasal dari catatan TNI/Polri. Dalam data perolehan suara yang dimilikinya, Umar mengungkapkan pemenang pilpres adalah Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.
Hal itu terungkap dari video Youtube yang diunggah Satrio Herlambang pada 21 Juli 2014. Oleh pengunggahnya, video tersebut diberi judul Umar Abduh membeberkan tentang fakta hasil pilpres "Real Count " versi TNI/Polri yang sudah dimenangkan oleh Prabowo Subianto.
Dalam video itu, Umar yang terlihat sedang menjadi pembicara dalam sebuah diskusi menunjukkan catatan rekapitulasi suara yang diduga berasal dari catatan petugas TNI dan Polri.
Umar juga menyebut hasil rekapitulasi tersebut mencatat Prabowo meraih 54% suara. Catatan yang disebutnya dari TNI/Polri itu dianggap lebih rinci dari data KPU karena meliputi jumlah warga yang tidak menggunakan hak suara atau golput, dan jumlah suara tidak sah. "Tetapi kenapa (rekapitulasi suara) KPU tidak menjelaskan berapa golput dan tingkat partisipasi," tandasnya.
Dalam video berdurasi 18 menit 2 detik itu, sosok yang pernah menjadi aktivis sebuah gerakan keagamaan itu mempertanyakan dasar personel TNI/Polri ikut mencatat perolehan suara. Sebab, kata dia, tidak ada aturan yang menjadi dasar TNI/Polri melakukan pendokumentasian proses penghitungan suara pilpres. "Jadi ini yang harus dikonfirmasi. Apakah dikeluarkan Polri, TNI," katanya.
Tidak hanya itu, dia juga mempertanyakan bagaimana kedua institusi itu mendapatkan akses mendapatkan data tentang suara pemilih. Dia menyebutkan data yang diperolehnya itu merupakan versi TNI/Polri dari penghitungan di tingkat panitia pemilihan kecamatan (PPK).
Berdasarkan atas data yang dimilikinya, dia meyakini Prabowo Subianto yang seharusnya memenangkan pilpres. Dia juga menyinggung soal dugaan adanya penghilangan suara capres. Umar mengaku tidak memiliki keterkaitan dengan kedua calon presidan. Apa yang dilakukanya hanya untuk mengungkap sebuah kejanggalan dalam proses pelaksanaan pilpres.
http://www.saibumi.com/artikel-55646...unggul-54.html
Rachmawati Soekarno: Inilah Bukti Curang KPU
Selasa, 22 Juli 2014 , 15:09:00 WIB
RMOL. Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mengundurkan diri dari proses rekapitulasi yang berlangsung di Komisi Pemilihan Umum Pusat. Ketua Dewan Pembina Partai Nasdem, Rachmawati Soekarnoputri, menyatakan, apa yang sedang terjadi saat ini adalah bukti kecurangan masif terstruktur oleh KPU. "Indikasi sejak awal akibat tekanan asing, harus dihentikan sejak awal dan KPU lempar badan ke MK, skenario terstruktur," terang Rachma dalam komentar singkatnya kepada wartawan, Selasa (22/7).
Pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mengundurkan diri dari proses rekapitulasi nasional yang berlangsung di Komisi Pemilihan Umum Pusat, di Gedung Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Pernyataan yang tertulis di dalam surat resmi tim pemenangan Prabowo-Hatta itu dibacakan oleh anggota tim saksi Prabowo-Hatta, Rambe Kamarul Zaman. "Oleh karena protes kami, terutama menyangkut rekomendasi Bawaslu di beberapa daerah, terutama soal Pemungutan Suara Ulang, dengan ini kami menolak apapun yang diputuskan KPU dengan menarik diri dari rekapitulasi nasional Pilpres 2014," ucap Rambe membacakan isi surat, Selasa siang (22/7).
Capres Prabowo Subianto di Rumah Polonia, Jakarta, Selasa (22/7), menegaskan, menarik diri dari proses yang sedang berlangsung. "Kami tidak bersedia mengorbankan mandat yang telah diberikan rakyat dipermainkan. Kami siap menang dan siap kalah dengan cara yang demokratis dan terhormat," lantang Prabowo yang disambut takbir oleh para pendukungnya. Namun ia meminta seluruh pendukungnya agar tetap tenang dan menunggu proses gugatan yang tengah ditindaklanjuti tim hukum Prabowo-Hatta
http://www.rmolsumsel.com/read/2014/...ti-Curang-KPU-
-----------------------
Apakah betul pihak KPU telah melakukan kecurangan yang masiv dan terstruktur untuk memenangkan Jokowi-JK dalam Pilpres 2014 ini, seperti tuduhan dan pengaduan kubu Prabowo cs ke MK, akan dibuktikan di ruang Pengadilan sengketa Pilpres di Gedung MK mulai tanggal 6 Agustus ini hingga 21 Agustus 2014 nanti.
Kalau MK memutuskan KPU memang curang, maka berdasarkan logika hukum bahwa DKPP bisa saja memecat anggota KPU dengan pertimbangan dari MK diatas dan otomatis produk hukumnya (yaitu hasil Pilpres 2014 yang memenangkan Jokowi-JK) dibatalkan. Artinya Pilpres harus diulang? Mungkin saja. Tapi apa akan sampai seperti itu hasilnya?
Sekali lagi akan bergantung seberapa meyakinkan pengacara Prabowo cs bisa meyakinkan Hakim-hakim MK yang jumlahnya 9 orang itu dengan bukti-bukti yang shahih, bahwa tuduhan mereka memang benar adanya. Kalau para Hakim itu sependapat dengan tim pengacara Prabowo cs, maka akan sangat mungkin kita akan melakukan Pilpres lagi tahun depan dengan perpanjangan waktu kekuasaan Presiden SBY melalui Perpu yang akan segera diterbitkan sebelum 20 Oktober 2014. Makanya timses Jokowi-JK jangan ke'ge'er'an dulu dengan merasa sudah pasti menang pilpres, dengan melakukan manuver menyusun kabinet segala. Jangan mendahului karsa Allah, itu tidaj baik. Tak ada yang tahu kejadian ghoib di masa depan yang menyankut nasib seorang anak manusia, termasuk nasibnya seorang Jokowi dan Prabowo. Eling lan waspada itu akan lebih baik!
4 Agustus 2014 | 06:00
RIMANEWS-Langkah pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dinilai dapat membatalkan keputusan yang menetapkan pasangan terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla jika nantinya DKPP memutuskan KPU melakukan pelanggaran.
"Final and binding (final dan mengikat) itu hanya untuk putusan MK. Kalau DKPP berhentikan KPU, produk yang dihasilkan KPU akan batal demi hukum. Kalau penyelenggara keliru, ya produknya keliru. MK bukan segala-galanya," kata Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Rumah Polonia, Jakarta Timur, Minggu (3/8/2014).
Menurut Razman, di antara indikator yang dapat membuat DKPP memecat KPU adalah belum dibukanya kotak suara di 265 TPS, padahal KPU sudah menetapkan Jokowi-JK sebagai pemenang Pilpres 2014. Selain itu, soal pembongkaran kotak suara oleh KPU, juga menjadi persoalan.
Razman menerangkan, pihak yang sedang digugat tidak punya wewenang untuk membongkar kotak suara. "Artinya terbantahkan pernyataan KPU bahwa dia transparan dan bisa diadu datanya," tegasnya.
http://nasional.rimanews.com/politik...-Jadi-Presiden
Kubu Prabowo-Hatta Adukan KPU dan Bawaslu
Kamis, 24 Juli 2014, 17:54 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kubu pasangan calon presiden nomor urut 1 Prabowo Subianto-Hatta Rajasa melaporkan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sejak pemungutan suara 22 Juli lalu, DKPP menerima tiga laporan sejenis dari tim Prabowo-Hatta.
Juru Bicara DKPP Nur Hidayat Sardini mengatakan, laporan pertama disampaikan Sekretaris Tim Sukses Prabowo-Hatta, Fadli Zon pada 22 Juli 2014. "Fadli menyampaikan surat menolak proses pemilihan presiden danmenarik diri dari proses pemilu yang tengah berlangsung yang dinilainya curang. Dia meminta DKPP mengambil langkah pemeriksaan terhadap KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara yang dinilai curang," kata Nur di kantor DKPP, Jakarta, Kamis (24/7).
Laporan kedua disampaikan tim advokat Koalisi Merah Putih, Singarimbun. Mereka melaporkan dugaan pelanggaran etik oleh KPU dan Bawaslu dalam proses rekapitulasi berjenjang. Serta saat memverifikasi berkas pencalonan calon presiden nomor urut 2 Joko Widodo.
Laporan ketiga, lanjut Nur, disampaikan Koordinator Tim Advokat Koalisi Merah Putih untuk Perjuangan Keadilan, Eggi Sudjana hari ini. "Saudara pelapor (Eggi) melaporkan ketua KPU abai dalam memverifikasi berkas Jokowi padahal yang bersangkutan tidak menyertakan surat izin kepada presiden saat pendaftaran ke KPU pada 19 Mei 2014," jelas Nur.
Menurut dia, DKPP akan memverifikasi laporan tim Prabowo-Hatta secara administratif dan materil. Jika bukti laporan belum lengkap, pelapor diberi kesempatan tiga hari melengkapinya. Eggy mengatakan, pelaporan Ketua KPU dan Bawaslu ke DKPP tidak hanya menyangkut kelalaian kedua penyelenggara pemilu itu dalam verifikasi pencalonan. Ketua KPU juga dinilai abai saat menetapkan pasangan calon presiden peserta pemilu 2014. "Ketua KPU tidak memimpin rapat pleno dan tidak menandatangani surat keputusan nomor 453/kpts/kpu 2014 saat penetapan calon presiden dan wakil presiden. Faktanya yang memimpin rapat Komisioner Hadar Nafis Gumay," kata Eggi
Menurut Eggi, hal tersebut melanggar Pasal 7 ayat 1 UU nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaran pemilu yang menyebutkan ketua KPU yang memimpin pleno dan menandatangani surat keputusan. Ketua Bawaslu yang mengetahui kejadian itu juga dinilai lalai karena melakukan pembiaran. Eggijuga mengemukakan fakta terbaru yang ditemukan tim-nya di Cilingcing Jakarta Utara. Mereka menemukan 265 kotak suara masih disegel dibongkar oleh Panwaslu Kecamatan Cilincing, Rabu (23/7) malam tadi. Surat suara tersebut diduga akan dipindahkan ke dalam dus untuk dimusnahkan.
http://www.republika.co.id/berita/pe...pu-dan-bawaslu
DKPP: KPU Harus Sigap jika Ada Tindakan Curang
Kamis, 17 April 2014 | 21:19 WIB
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jimly Asshidiqie (kanan) memimpin sidang dugaan pelanggaran etika yang dilakukan Komisioner Komisi Pemilihan Umum di gedung DKPP, Jakarta, Jumat (22/3/2013). DKPP menerima tujuh laporan dugaan pelanggaran etik oleh komisioner KPU dari partai politik, lembaga swadaya masyarakat termasuk dari Badan Pengawas Pemilu. KOMPAS/LUCKY PRANSISKA
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengembalikan hasil pemilu jika ditemukan tindakan curang penyelanggara pemilu di tingkat bawah. KPU dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) juga harus menjalankan fungsi pengawasan terhadap jajarannya di bawah. "Saya bilang, KPU dan Bawaslu seluruh Indonesia menjalankan pengawasan melekat. Kalau ada yang salah, langsung dikoreksi kalau ada masalah di bawah," ujar Jimly di Kantor DKPP, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2014).
Dia mengatakan, pasca-pemungutan suara Pemilu Legislatif (Pileg) 9 April lalu, pihaknya menerima banyak informasi yang menyatakan panitia pemungutan suara (PPS) dan panitia pemilihan kecamatan (PPK) melakukan kecurangan dengan mengakali jumlah perolehan suara calon anggota legislatif (caleg) tertentu. "Itu dikoreksi dulu, dikembalikan dulu ke hasil sebenarnya. Lakukan dengan cepat," kata dia.
Jimly mengatakan, jika hasilnya sudah disesuaikan dengan hasil sebenarnya, urusan penegakan kode etik penyelenggara pemilu dapat dilakukan belakangan. "Biar nanti DKPP yang menyelesaikan," kata dia.
http://nasional.kompas.com/read/2014...indakan.Curang
Ketua DKPP: Keputusan KPU soal Pilpres Belum Final
Jum'at, 25 Juli 2014 - 00:01 wib
Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie
Ketua DKPP: Keputusan KPU soal Pilpres Belum Final Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie (Foto: Dok Okezone) JAKARTA - Keputusan KPU terhadap pelaksanaan Pilpres 2014 bersifat final dan mengikat. Hal itu bila tidak ada ada gugatan dari peserta Pilpres.
“Kalau 3x24 jam tidak ada gugatan ke MK berarti tidak ada perkara. Ini artinya keputusan KPU bersifat final dan mengikat. Kalau (keputusan) kemarin baru mengikat, belum final. Tapi sesudah tidak ada perkara berarti sudah final juga. Tapi kalau mereka mengajukan gugatan ke MK, maka kita harus tunggu putusan MK. Boleh jadi hasilnya paling lambat 21-22 Agustus nanti,” kata ketua DKPP Jimly Asshiddiqie, Kamis (24/7/2014).
Sementara itu, di DKPP, Timses nomor urut 1 sudah melaporkan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu tadi. Lembaganya sedang mempelajari laporan tersebut. Bila pokok pengaduannya memenuhi syarat baik syarat formil maupun materil, maka DKPP ini menjadi forum kedua yang bisa mem-follow up kecewaan peserta Pemilu. (Klik: Tim Advokasi Merah Putih Laporkan Ketua KPU & Bawaslu)
“Hanya saja bedanya bila MK bisa mengoreksi keputusan KPU, pemenang bisa kalah, yang kalah bisa menang asal bisa dibuktikan. Sedangkan di DKPP tidak bisa ikut campur dalam urusan hasil pemilunya. Kami hanya mengevaluasi perilaku penyelenggara pemilunya saja,” ucap mantan ketua MK itu.
Jimly pun mengimbau kepada masyarakat agar gugatan yang dilakukan oleh peserta pemilu atau pun timsesnya tidak boleh dinilai sebagai sesuatu yang negatif. Karena memang sudah diperhitungkan ketika pihaknya merumuskan mekanisme penyelesaian konsitusional pemilu.
“Kita harus membangun jalan konsitusi bagi sengketa-sengketa dalam penyelenggaraan demokrasi kita. Jangan hanya melihat proses persidangan atau peradilan MK itu sebagai hasil menang kalahnya, tetapi proses peradilannya sama pentingnya dengan keadilan itu sendiri,” tutup Jimly.
http://pemilu.okezone.com/read/2014/...es-belum-final
Betulkah KPU Curang di Pilpres 2014?
Quote:
Prabowo Tuding KPU Curang Lewat Video
Jum'at, 25 Juli 2014 | 18:10 WIB
Calon Presiden, Prabowo Subianto memberikan sambutan terkait pernyataan sikapnya pad ahasil pilpres 2014 di rumah Polonia, Jakarta, 22 Juli 2014. Prabowo menyatakan menolak hasil Pilpres 2014 dan mengundurkan diri dari Calon Presiden 2014. Tempo/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden Prabowo Subianto merilis video pidato politik di akun YouTube miliknya, Jumat, 25 Juli 2014. Dalam pidato sepanjang 23 menit itu, Prabowo menyampaikan banyak hal, termasuk fitnah yang dia alami dan pelaksanaan pemilu presiden 2014. Dia menuding penyelenggara pemilu memihak salah satu calon presiden. “Penyelenggara pemilu tak adil dan memihak salah satu kontestan,” kata Prabowo. Pesaing Prabowo dalam pemilu presiden adalah Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Dia mengatakan protes dan imbauan tentang berbagai kecurangan itu tidak dihiraukan oleh penyelenggara pemilu. “Rekomendasi Bawaslu tak diindahkan,” katanya. (Baca: Gugatan Kubu Prabowo ke MK Dinilai Sia-Sia)
Dia percaya demokrasi seharusnya dilaksanakan dengan baik. Karena itu, kata dia, pemilu presiden merupakan harapan rakyat Indonesia. Mandat yang diberikan kepada pemenang seharusnya diberikan secara benar, adil, terbuka, bersih, dan jujur. “Ternyata kami temukan kecurangan secara masif dan sistematis,” katanya. (Baca: Hari Kedua Prabowo Belum Ajukan Gugatan ke MK)
Prabowo menuturkan tim hukum dan data telah menemukan indikasi kecurangan yang cukup besar. Karena itu, dia menilai pemilu presiden 2014 sebagai pemilu yang gagal. Dia juga menyebut pemilu kali ini tidak sah dan melanggar kaidah demokrasi. “Jika merestui keputusan ini, berarti kita merestui kecurangan, sebuah kebohongan dan ketidakbenaran,” kata Prabowo.
Dia mengatakan mental pejabat sudah rusak karena bisa disogok, termasuk pejabat Komisi Pemilihan Umum. Karena itu, Prabowo menilai, Indonesia sedang menuju kegagalan. Prabowo mengatakan memilih untuk membela kebenaran. Dia mengajak seluruh pengikutnya untuk membela keutuhan bangsa dan tidak menjual harga diri dan kepribadian bangsa.
http://pemilu.tempo.co/read/news/201...ng-Lewat-Video
Amien Rais:
Pilpres 2014 Curang Luar Biasa dan Benar-benar Cacat
Selasa, 22/07/2014 19:47 WIB
kabar24..com, JAKARTA—Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais menilai pengajuan keberatan atas keputusan pemilihan presiden 2014 Mahkamah Konstitusi (MK) sudah bukan sekadar opsi.
Amien, yang partainya merupakan penyokong koalisi capres Prabowo-Hatta mengatakan mengajukan gugatan ke MK untuk saat ini sudah bukan menjadi hal yang utama. Menurutnya, hal itu karena pilpres kali ini terdapat kecurangan. “MK sudah bukan urusan sekarang ini. MK bukan opsi lagi. Ini curang yang luar biasa, sistematik, terstruktur. Pokoknya sudah benar-benar cacat sekali,” ungkapnya di Rumah Polonia, Jakarta Timur, Selasa (22/7).
Dia menambahkan, atas nama partai, dirinya menarik dari dari rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sambil meminta supaya komisioner KPU bekerja dengan benar, karena ini menyangkut suara rakyat. “Jangan sampai mereka kena pidana. Jangan sampai mereka main main dengan amanat rakyat kemudian semua rekomendasi Bawaslu tidak digubris. Saya juga dengar ada bukti otentik yang lebih gawat lagi,” bebernya. Seperti diketahui, calon presiden nomor urut 1, Prabowo Subianto menilai proses pelaksanaan pemilihan presiden 2014 sarat dengan kecurangan dan cacat demokrasi.
Prabowo mengatakan, mencermati proses pelaksanaan pilpres diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), pihaknya menemukan beberapa hal yang memperlihatkan cacatnya pilpres 2014 sehingga hak-hak demokrasi warga negara Indonesia hilang. “Proses pelaksanaan pilpres 2014 oleh KPU bermasalah, tidak demokratis dan bertentangan dengan UUD 1945. Sebagai pelaksana, KPU tidak adil dan tidak terbuka. Banyak aturan main yang dibuat, tapi dilanggar sendiri oleh KPU,” ujarnya dalam orasi di Rumah Polonia
[url]http://www.kabar24..com/nasional/read/20140722/98/224913/amien-rais-pilpres-2014-curang-luar-biasa-dan-benar-benar-cacat[/url]
Fakta Ditangan TNI Dan Polri
Umar Abduh : Pilpres Curang, Prabowo Unggul 54%
Kamis, 24 Juli 2014
Saibumi.com, Jakarta - Telah beredar video yang menunjukkan bahwa Prabowo Subianto unggul sebesar 54%. Fakta itu diungkap oleh pengamat intelijen Umar Abduh berdasarkan adanya fakta konspirasi antara lembaga swasta quick count dan lembaga negara KPU. Umar Abduh mengungkapkan bahwa Prabowo Unggul 54%, fakta hasil pilpres 2014 ini berada ditangan TNI Dan Polri.
Umar Abduh, sekretaris jenderal Center for Democracy And Social Justice Studies (CeDSoS) membeberkan data penghitungan atau rekapitulasi suara pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) yang diduga berasal dari catatan TNI/Polri. Dalam data perolehan suara yang dimilikinya, Umar mengungkapkan pemenang pilpres adalah Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.
Hal itu terungkap dari video Youtube yang diunggah Satrio Herlambang pada 21 Juli 2014. Oleh pengunggahnya, video tersebut diberi judul Umar Abduh membeberkan tentang fakta hasil pilpres "Real Count " versi TNI/Polri yang sudah dimenangkan oleh Prabowo Subianto.
Dalam video itu, Umar yang terlihat sedang menjadi pembicara dalam sebuah diskusi menunjukkan catatan rekapitulasi suara yang diduga berasal dari catatan petugas TNI dan Polri.
Umar juga menyebut hasil rekapitulasi tersebut mencatat Prabowo meraih 54% suara. Catatan yang disebutnya dari TNI/Polri itu dianggap lebih rinci dari data KPU karena meliputi jumlah warga yang tidak menggunakan hak suara atau golput, dan jumlah suara tidak sah. "Tetapi kenapa (rekapitulasi suara) KPU tidak menjelaskan berapa golput dan tingkat partisipasi," tandasnya.
Dalam video berdurasi 18 menit 2 detik itu, sosok yang pernah menjadi aktivis sebuah gerakan keagamaan itu mempertanyakan dasar personel TNI/Polri ikut mencatat perolehan suara. Sebab, kata dia, tidak ada aturan yang menjadi dasar TNI/Polri melakukan pendokumentasian proses penghitungan suara pilpres. "Jadi ini yang harus dikonfirmasi. Apakah dikeluarkan Polri, TNI," katanya.
Tidak hanya itu, dia juga mempertanyakan bagaimana kedua institusi itu mendapatkan akses mendapatkan data tentang suara pemilih. Dia menyebutkan data yang diperolehnya itu merupakan versi TNI/Polri dari penghitungan di tingkat panitia pemilihan kecamatan (PPK).
Berdasarkan atas data yang dimilikinya, dia meyakini Prabowo Subianto yang seharusnya memenangkan pilpres. Dia juga menyinggung soal dugaan adanya penghilangan suara capres. Umar mengaku tidak memiliki keterkaitan dengan kedua calon presidan. Apa yang dilakukanya hanya untuk mengungkap sebuah kejanggalan dalam proses pelaksanaan pilpres.
http://www.saibumi.com/artikel-55646...unggul-54.html
Rachmawati Soekarno: Inilah Bukti Curang KPU
Selasa, 22 Juli 2014 , 15:09:00 WIB
RMOL. Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mengundurkan diri dari proses rekapitulasi yang berlangsung di Komisi Pemilihan Umum Pusat. Ketua Dewan Pembina Partai Nasdem, Rachmawati Soekarnoputri, menyatakan, apa yang sedang terjadi saat ini adalah bukti kecurangan masif terstruktur oleh KPU. "Indikasi sejak awal akibat tekanan asing, harus dihentikan sejak awal dan KPU lempar badan ke MK, skenario terstruktur," terang Rachma dalam komentar singkatnya kepada wartawan, Selasa (22/7).
Pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mengundurkan diri dari proses rekapitulasi nasional yang berlangsung di Komisi Pemilihan Umum Pusat, di Gedung Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Pernyataan yang tertulis di dalam surat resmi tim pemenangan Prabowo-Hatta itu dibacakan oleh anggota tim saksi Prabowo-Hatta, Rambe Kamarul Zaman. "Oleh karena protes kami, terutama menyangkut rekomendasi Bawaslu di beberapa daerah, terutama soal Pemungutan Suara Ulang, dengan ini kami menolak apapun yang diputuskan KPU dengan menarik diri dari rekapitulasi nasional Pilpres 2014," ucap Rambe membacakan isi surat, Selasa siang (22/7).
Capres Prabowo Subianto di Rumah Polonia, Jakarta, Selasa (22/7), menegaskan, menarik diri dari proses yang sedang berlangsung. "Kami tidak bersedia mengorbankan mandat yang telah diberikan rakyat dipermainkan. Kami siap menang dan siap kalah dengan cara yang demokratis dan terhormat," lantang Prabowo yang disambut takbir oleh para pendukungnya. Namun ia meminta seluruh pendukungnya agar tetap tenang dan menunggu proses gugatan yang tengah ditindaklanjuti tim hukum Prabowo-Hatta
http://www.rmolsumsel.com/read/2014/...ti-Curang-KPU-
-----------------------
Apakah betul pihak KPU telah melakukan kecurangan yang masiv dan terstruktur untuk memenangkan Jokowi-JK dalam Pilpres 2014 ini, seperti tuduhan dan pengaduan kubu Prabowo cs ke MK, akan dibuktikan di ruang Pengadilan sengketa Pilpres di Gedung MK mulai tanggal 6 Agustus ini hingga 21 Agustus 2014 nanti.
Kalau MK memutuskan KPU memang curang, maka berdasarkan logika hukum bahwa DKPP bisa saja memecat anggota KPU dengan pertimbangan dari MK diatas dan otomatis produk hukumnya (yaitu hasil Pilpres 2014 yang memenangkan Jokowi-JK) dibatalkan. Artinya Pilpres harus diulang? Mungkin saja. Tapi apa akan sampai seperti itu hasilnya?
Sekali lagi akan bergantung seberapa meyakinkan pengacara Prabowo cs bisa meyakinkan Hakim-hakim MK yang jumlahnya 9 orang itu dengan bukti-bukti yang shahih, bahwa tuduhan mereka memang benar adanya. Kalau para Hakim itu sependapat dengan tim pengacara Prabowo cs, maka akan sangat mungkin kita akan melakukan Pilpres lagi tahun depan dengan perpanjangan waktu kekuasaan Presiden SBY melalui Perpu yang akan segera diterbitkan sebelum 20 Oktober 2014. Makanya timses Jokowi-JK jangan ke'ge'er'an dulu dengan merasa sudah pasti menang pilpres, dengan melakukan manuver menyusun kabinet segala. Jangan mendahului karsa Allah, itu tidaj baik. Tak ada yang tahu kejadian ghoib di masa depan yang menyankut nasib seorang anak manusia, termasuk nasibnya seorang Jokowi dan Prabowo. Eling lan waspada itu akan lebih baik!
0
6.4K
49
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Urutan
Terbaru
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Komunitas Pilihan