Jakarta - Front Pembela Islam (FPI) terang-
terangan menolak jika Wakil Gubernur DKI
Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sampai
menggantikan Joko Widodo (Jokowi) sebagai orang
nomor satu di ibu kota.

Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) FPI DKI
Jakarta Ustad Novel Bamu'min menegaskan FPI akan menekan keras Jokowi agar tidak meninggalkan kursi
gubernurnya terkait maju dalam pemilihan presiden
2014.

Bagi FPI sosok Ahok harus diperhatikan karena
dianggapnya tidak bisa mewakili masyarakat Jakarta. Dalam memimpin Jakarta, Novel menegaskan,
seharusnya ada asas proporsional yang menyesuaikan kondisi mayoritas masyarakat.
“Kayak di Bali, Gubernurnya orang Bali dan
agamanya sesuai penduduk mayoritas. Begitupun
Manokwari yang putra daerah dan sama dengan
mayoritas. Ahok enggak bisa wakilin Jakarta,” kata
Novel kepada detikcom, Selasa (12/03/2014),

ketika dimintai tanggapannya ihwal bila Jokowi mundur.
Menurut Humas Lembaga Dakwah Front Dewan
Pimpinan Pusat FPI ini karakter Ahok harus dilihat
secara obyektif. Sikap dan gaya bicara Ahok yang
ceplas ceplos di depan orang banyak, dinilai FPI,
selama ini tidak mencerminkan sebagai pemimpin
daerah setingkat Jakarta.

Akibat ucapannya, sejumlah pihak termasuk FPI
beberapa kali tersinggung. Novel pun berharap kalau
memang Jokowi mundur demi capres, Ahok tidak
mutlak langsung menggantikannya. “Makanya kami
ingin ada formula undang-undang baru yang
mengatur soal ini. Ahok ini arogan. Kalau Ahok naik,
kami bakal perang dan demo itu balai kota,” sebut
Novel

Novel menegaskan dirinya tidak menggertak karena
FPI pernah melakukan demo besar dan
menduduki balai kota saat kepemimpinan Gubernur
Sutiyoso. Saat itu, FPI mendesak adanya surat
keputusan atau peratuan daerah tentang batasan
beroperasional tempat hiburan malam selama bulan
Ramadan.

Dia mengklaim saat itu FPI berhasil mendesak
Sutiyoso untuk mengeluarkan surat keputusan.
“Jangan kan Ahok. Sutiyoso yang Letjen aja kita
dudukin dan desak,” katanya mengungkapkan.
Lagi pula, dalam pandangan Novel, juga tidak adil
kalau Ahok langsung naik jabatan sebagai Gubernur
hanya karena Jokowi jadi calon presiden.

Contoh yg bisa dibandingkan, menurut Novel adalah kasus Rano Karno yang belum juga menjadi Gubernur Banten meski Ratu Atut menjadi tersangka kasus korupsi.
Padahal, dari persoalannya sudah jelas dan lebih
mendesak untuk pemerintahan Banten. “Rano Karno
sampai sekarang aja enggak bisa jadi gubernur.
Masak Ahok bisa langsung jadi. Padahal, Gubernur
Banten jelas tersangkut korupsi,” ujarnya
menegaskan.

Sinyalemen pencalonan Jokowi dalam kontestasi Pilpres pada Juli mendatang sudah semakin kuat. Dalam
rapat pengarahan pejabat Eselon 3 dan 4 Pemprov
DKI , Senin lalu, dia menyebut kata-kata menitipkan
Jakarta kepada ratusan pegawai negeri sipil yang
hadir.
Ucapannya itu makin memperkuat kabar yang santer
menyebutnya jadi calon presiden, padahal di awal
masa jabatannya ia menyebut akan membereskan
Jakarta selama lima tahun.

Bagaimana pendapat jajaran PNS bawahan Jokowi?
“Kalau dipanggil untuk tugas yang lebih besar, di
mana bangsa memanggil, butuh dan merindukan sosok
itu, saya kira justru bersalah kalau tidak dipenuhi,”
kata Kepala Dinas Pendidikan Lasro Marbun kepada
detikcom ketika dimintai tanggapannya, Rabu
(12/03/2014).

Ts cuma bisa bilang "Pak Gubernur...ane siap jihad didepan Bapak Membasmi Pengangguran Bersorban itu..."