Presiden Quick Count
16 July 2014



Bangsa Indonesia patut bersyukur karena pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden RI periode 2014-2019 pada 9 Juli 2014 kemarin berlangsung lancar dan aman. Sejauh ini belum ada laporan mengenai kasus kecurangan saat pencoblosan hingga penghitungan suara di TPS. Meski sebelumnya aparat keamanan sudah menetapkan status siaga satu, ternyata Pilpres di berbagai tempat, termasuk daerah-daerah yang sebelumya diprediksi rawan ternyata berlangsung tanpa ada gangguan apapun. Karena itu lepas dari hal-hal kecil yang mengganjal, secara umum pelaksanaan Pilpres 2014 dianggap sukses.

Hanya saja beberapa saat setelah pelaksanaan pemilihan, sejumlah lembaga survei sudah mengeluarkan hasil kajiannya, namun yang sangat disayangkan adalah tidak semua lembaga survei menetapkan pemenang hasil hitung cepat atau quick count pada satu pasangan calon saja. Ada lembaga survei yang menyatakan pasangan calon nomor urut satu sebagai pemenang hasil hitung cepat sementara itu, ada pula lembaga survei yang menetapkan pasangan calon nomor urut dua sebagai pemenang. Lembaga survei yang menyebut Prabowo-Hatta unggul dalam quick count adalah Lembaga Survei Nasional dengan perolehan 50,60%, IRC dengan 51,11%, Puskaptis 52,06%, dan JSI 50,26%. Sementara itu berdasarkan quick count RRI disebutkan bahwa Jokowi-JK unggul 52,54% dari Prabowo-Hatta 47,46%, Pol-Tracking dan LSI Denny JA sebut 53,37% untuk Jokowi-JK, dan Litbang Kompas menyatakan Jokowi-JK meraih 52,34% sedangkan Pabowo-Hatta 42,66%.Repotnya lagi para elit dan pasangan calon menggunakan hasil hitung cepat itu untuk mendeklarisikan kemenangannya, padahal hasil hitung cepat ini sebenarnya hanya masukan saja. Pemenang sebenarnya masih harus menunggu keputusan KPU yang mendasarkan penetapannya pada hasil real count
http://indoleader.com/index.php/opin...en-quick-count


Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta Kompak Klaim Kemenangan Real Count
Tue,15 July 2014 | 19:32

KBR, Jakarta - Pasangan presiden dan wakil presiden, Joko Widodo-Jusuf Kalla mengklaim menang dalam real count internal. Jokowi-JK diklaim memimpin sekitar 53 persen dari sekitar 90 perolehan suara yang masuk.

Anggota Tim Pemenangan Jokowi-Jusuf Kalla Djarot Syaiful mengatakan Jokowi-JK memimpin di 24 provinsi di seluruh Indonesia. Hanya saja Jokowi-JK kalah di sejumlah provinsi di antaranya Aceh, Banten, Gorontalo, Jawa Barat, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat dan Sumatera Selatan.

"Secara nasional kita mendapatkan 53,46 persen dari lebih 90 persen suara yang masuk berdsasrkan C-1 yang ada pada kita. Dan suara itu, dilakukan, dikirim melalui sistem IT kita, kemudian dibandingkan dengan sistem manual yang dikumpulkan di tim kampanye di semua provinsi sebagai perbandingan," kata Djarot di Kantor DPP Partai Nasdem, (15/7).

Djarot menambahkan pihaknya menargetkan seluruh suara masuk selambatnya 20 Juli. Data real count internal ini terpercaya karena didukung oleh bukti C-1 asli. Data real count Jokowi-JK juga berani dibandingkan dengan data kubu Prabowo-Hatta.

Sementara, kubu Prabowo-Hatta juga yakin akan memenangkan pemilihan presiden 2014. Juru bicara Tim Prabowo-Hatta, Fadli Zon mengklaim saat ini terus memimpin penghitungan real count lembaga internal. Menurutnya, dari total 70 persen suara yang masuk, Prabowo-Hatta meraih 52 persen.

"Apapun hasilnya siap untuk digugat terhadap hasil KPU yang akan datang. Jadi kami sangat yakin dan optimis, bahwa Prabowo-Hatta dalam penghitungan real count kita leading. Dan saksi-saksi kita juga menyampaikan dan bukti-bukti juga semua kita kumpulkan," kata Fadli di Rumah Polonia.
http://portalkbr.com/berita/beritape...9578_6033.html

HASIL REAL COUNT PILPRES 2014:
Ini Rekapitulasi Suara di Seluruh Kabupaten & Kota di Indonesia (Hasil Lengkap)



Bisnis.com, JAKARTA – Berikut ini hasil rekapitulasi suara Pilpres 2014 di tingkat kabupaten dan kota di seluruh Indonesia yang telah dilakukan oleh KPUD daerah masing-masing.

Hasil rekapitulasi tingkat kabupaten dan kota ini kemudian dilanjutkan ke rekapitulasi di tingkat provinsi.
http://news.bisnis.com/read/20140716...-hasil-lengkap

Relawan Indonesia Hebat (Pro-JKW) Minta Presiden dan KPU Tidak Memihak
16/07/2014.

NONSTOP, PILPRES- Pemilu Presiden (Pilpres) telah dilewati bersama dengan aman, damai dan demokratis pada 9 Juli 2014 lalu. Terlepas ada polemik terkait hasil quick count dua versi, 56 juta sisa surat suara yang tak terpakai dan rawan sekali menjadi sumber kecurangan. Lembaga penyelenggara pemilu harus bereaksi menyelesaikan kisruh tersebut.

Relawan Indonesia Hebat (RIH) mendesak KPU dan Presiden Susilo Bambang Yudhyono (SBY) sebagai penanggung jawab penyelenggara pemilu untuk netral dan transparan, tidak berpihak kepada salah satu calon pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. “Pilpres telah berjalan aman, damai dan demokratis. Terlepas ada polemik terkait hasil quick count 2 versi, Kami berharap KPU, Presiden dan lembaga penyelenggara pemilu bersikap netral dan tidak memihak salah satu calon pasangan, ” ungkap koordinator Relawan Indonesia Hebat, Taufan Hunneman kepada Nonstop, di kawasan Menteng. Jakarta Pusat, kemarin.

Dalam UU Pilpres no 42 tahun 2008 disebutkan, bahwa pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pasal B juga disebutkan, pemilihan umum presiden dan wakil presiden diselenggarakan secara demokratis dan beradab melalui partisipasi rakyat seluas-luasnya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. “Artinya proses demokrasi lewat pemilu harus kita lewati dengan gembira sebagai pesta rakyat dalam mencari pemimpin yang mampu mensejahterakan rakyat, ” demikian Taufan.

Berikut tuntutan dari Relawan Indonesia Hebat, Pertama, KPU mengumumkan secara terbuka pada tanggal 22 Juli 2014, hasil perhitungan dari 478,685 TPS tersebar di 511 Kabupaten Kota dari 34 Propinsi di Indonesia. Kedua, KPU harus mengaudit 56 Juta surat suara yang tidak terpakai agar bisa langsung diketahui oleh seluruh masyarkat Indonesia

Ketiga Presiden SBY harus bersikap netral sebagai kepala negara bukan sebagai ketua umum partai Demokrat dan keempat, KPK sebagai lembaga independen untuk mengambil tindakan pengawasan ekstra terkait semakin dekatnya penguguman hasil perhitungan resmi KPU secara Nasional. “Kami juga mengimbau kepada seluruh rakyat Indonesia, Bawaslu, DKPP, MK untuk aktif mengawasi jalannya proses penghitungan suara sampai tanggal 22 Juli 2014,” tandasnya.
http://www.nonstop-online.com/2014/0...tidak-memihak/
Sepudin Zuhri - Rabu, 16 Juli 2014, 22:03 WIB

--------------------------------

Itu belum julukan yang ramai di medsos, seperti presiden tv-one, presiden boneka, presiden antek asing .....