JAKARTA, KOMPAS.com — Perhimpunan Lembaga Survei dan Opini Publik (Persepi) akan menuntaskan hasil auditnya terhadap delapan lembaga survei pelaksana hitung cepat atau quick count Pemilu Presiden 2014 pada Rabu (16/7/2014) sore ini. Persepi akan menentukan lembaga mana saja yang dianggap menyalahi metodologi penelitian.
"Hari Rabu sore, hasilnya akan kami umumkan ke masyarakat," ujar anggota Persepi, Hamdi Muluk, di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Selasa (15/7/2014).

Pada Selasa (15/7/2014) pagi hingga malam hari, Persepi sudah mengaudit lima lembaga pelaksana hitung cepat, yakni CSIS-Cyrus, Lingkaran Survei Indonesia, Saiful Mujani Research and Consulting, Indikator Politik, dan Populi Center.

Persepi membedah persiapan survei, pelatihan enumerator, metodologi, sebaran sampel, hingga jumlah sumber daya manusia yang dikerahkan.

Tak hanya itu, Persepi juga meminta bukti tanda tangan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagai tanda bahwa enumerator yang ditugaskan lembaga survei benar-benar mengambil data di tempat pemungutan suara (TPS) itu. Hasilnya, lima lembaga survei yang dipanggil pada Selasa itu dianggap telah menjalankan metodologi yang benar.

Pada Rabu pagi hingga siang hari nanti, Persepi melanjutkan auditnya terhadap tiga lembaga lain, yakni Poltracking Institute, Puskaptis, dan Jaringan Survei Indonesia (JSI).

Hamdi mengaku Persepi telah menerima pesan dari Direktur Eksekutif Puskaptis, Husin Yazid, yang isinya Puskaptis menolak diaudit oleh Persepi.

"Dia bilang audit itu harusnya baru bisa dilakukan setelah KPU mengumumkan hasil perhitungan resmi tanggal 22 Juli besok. Dia berpendapat tidak bisa sebelum pengumuman," kata Hamdi.

Dia menganggap sikap Puskaptis itu terkesan membebani KPU. Padahal, sebut Hamdi, Persepi adalah lembaga independen yang tidak terkait dengan apa pun hasil KPU.

Lantaran tidak mau diaudit, Persepi nantinya akan merumuskan sanksi apa yang akan diterima Puskaptis.