TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Upaya anggota TNI meminta lembaran C-1 di kantor KPU diprotes tim pemenangan calon presiden dan wakil presiden, Jokowi-JK. Tentara dinilai ingin mencampuri proses penghitungan suara. Sementara, tim Prabowo-Hatta enggan menanggapinya.

Ketua Tim Pemenangan Jokowi-JK di Sulsel dan Sulbar, Syamsul Bahri Sirajuddin, Selasa (15/7/2014) mengatakan, "Tidak bisa tentara dong (ambil C-1). Ambil saja di website-nya KPU. Apakah TNI paham aturan atau tidak."

Wakil Ketua DPP Partai Hanura, Affandi Agusman juga mengaku menerima laporan dari saksi Jokowi-JK jika ada anggota TNI meminta dokumen hasil penghitungan suara itu. Namun, Affandi tidak menyebut, daerah dan TPS-nya.

Hanura menjadi penanggungjawab saksi untuk Jokowi-JK.

Sementara di pihak Prabowo-Hatta, saksi ditangani PKS. Ketua DPW PKS Sulsel, Andi Akmal Pasluddin enggan mengomentari hal ini.

"Jangan-mi saya komentar," ujarnya seraya berlalu di kantor DPRD Sulsel.

Menaggapi sikap TNI yang ikut mengumpulkan formulir C1, Koalisi Merah Putih Sulsel menilainya sebagai tindakan wajar dan hal biasa sebagai bagian dari pasukan pengamanan terotorial.

SUMBER

Headline News Hari Ini
Jangan Beri Hasil C-1 Pilpres ke Kodim

MAKASSAR, TRIBUN - Komisioner Pemilu Sulsel mengungkap kejanggalan dalam tahapan penghitungan/rekapitulasi hasil pemilihan presiden (pilpres).
Oknum intelijen TNI dari Komando Distrik Militer (Kodim) mendatangi sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) di empat kabupaten di Sulsel (Bulukumba, Pangkep, Luwu, dan Parepare) untuk meminta dokumen formulir C-1 hasil penghitungan pilpres.

Komisioner Pemilu Sulsel, Mardiana Rusli (37), kepada Tribun, Senin (13/7) kemarin, menyebut permintaan itu sebagai "keanehan."
"Aneh saja dan tak prosedural. Ini tak biasa. dulu waktu pileg (pemilu legislatif tak ada yang begini ini," kata Mardiana yang sejak Minggu (13/7) lalu, sudah memposting 'keanehan" ini ke laman sosial media, Facebook, miliknya.

Mardiana menerima laporan itu dari komisioner pilpres di daerah sejak hari pencoblosan Rabu (9/7/2014) hingga Minggu (13/7/2014).
Sebagai langkah antisipasi, pihaknya mengaku sudah melaporkan 'temuan kejanggalan" ini ini ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel.
Ketua Bawaslu Sulsel HL Arumahi pun bereaksi. "Saya sudah instruksikan jangan dikasih, yang berhak mendapatkan hal itu cuma panwas dan saksi," katanya.

Arumahi juga mengungkapkan, bahwa ternyata bukan hanya anggota KPU di daerah yang didatangi intelijen dan personel TNi di level kabupaten/kota. "Panwas daerah juga mengeluhkan hal tersebut ke Bawaslu provinsi," katanya.
Persetujuan Pangdam

SUMBER