Ketua KPU: Putusan pada 22 Juli Belum Tentu Mutlak
Sabtu, 12 Juli 2014 | 20:29 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik mengatakan, hasil keputusan pilpres yang akan dilakukan KPU pada 22 Juli nanti tidak bisa dikatakan sebagai hasil yang mutlak. Namun, saat ini, kata Husni, jajarannya terfokus untuk bekerja menghimpun semua suara yang telah diamanahkan masyarakat dengan cara sistematis dari tingkat bawah hingga tingkat nasional nanti.

"KPU memang tak boleh katakan putusan pada 22 Juli nanti sebagai suatu yang mutlak. Undang-undang mengatur putusan tersebut bisa digugat di Mahkamah Banding (Mahkamah Konstitusi)," kata Husni di Kompleks Pondok Labu Indah, Jakarta Selatan, Sabtu (12/7/2014).

Hal ini dikatakan Husni untuk menanggapi pernyataan Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi yang mengatakan KPU salah bila mengeluarkan hasil yang tidak sama dengan hasil survei. Husni menambahkan, bila ada pihak-pihak yang tidak puas dengam hasil penghitungan oleh KPU, ia mengajak seluruh komponen untuk ikut mengawasi ataupun mengawal proses penghitungan yang saat ini sedang berjalan.

Husni mengingatkan, untuk itulah, pihaknya memublikasikan duplikat dokumen resmi C1 di situs web resmi KPU agar permasalahan dapat diselesaikan sejak dari tingkat bawah.

Sebelumnya, Burhanuddin Muhtadi yakin benar dengan hasil hitung cepat yang dilakukan lembaganya. Hasil survei Indikator menunjukkan kemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan 52,95 persen, sementara Prabowo-Hatta hanya mendapat 47,05 persen. Terlebih lagi, lanjut dia, banyak lembaga survei mainstream lain yang juga menunjukkan hasil serupa.
http://nasional.kompas.com/read/2014...m.Tentu.Mutlak

Mahfud akan habis-habisan berjuang demi Prabowo-Hatta sampai MK
Rabu, 9 Juli 2014 19:37

Merdeka.com - Tim pemenangan Prabowo-Hatta, Mahfud MD akan mengawal jalannya proses penghitungan sampai ada penetapan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Di yakin, hasil hitung cepat yang dilakukan lembaga survei, Prabowo-Hatta menang. "Kami merasa menang dan yakin. Kita pertahankan sampai KPU, kalau perlu sampai ke MK," kata Mahfud di studio tvOne, Rabu (9/7). Mahfud meminta relawannya menjaga surat suara jangan sampai ada kecurangan. "Kami menolak ada intervensi," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Mahfud menegaskan pihak lain tidak berhak untuk mengklaim kemenangan hanya berdasarkan oleh hasil hitung cepat. Apalagi hasil hitung cepat beberapa lembaga survei tidak bisa dijadikan acuan secara hukum. "Quick count dari sudut hukum tidak bisa diterima dan harus menunggu hasil dari KPU," tegasnya.

Hasil hitung cepat yang dilakukan oleh Indonesian Research Centre (IRC), pasangan Prabowo-Hatta unggul 51.11% dan Jokowi-JK 48.89%.
http://www.merdeka.com/pemilu-2014/m...sampai-mk.html

Antisipasi Sengketa di MK,Tim Projo Siapkan Pakar
MINGGU, 25 MEI 2014 | 04:59 WIB

TEMPO.CO , Jakarta: Masuknya mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Machfud MD sebagai Ketua Pemenangan Probowo-Mohammad Hatta, membuat tim pendukung calon presiden Joko Widodo, Projo, menyiapkan pakar konstitusi jika terjadi sengketa Pemilu Presiden di Mahkamah Konstitusi. Namun, mereka masih enggan menyebut nama-nama para pakar tersebut.

“Mengingat hanya dua pasangan capres dan cawapres yang akan ikut pemilihan pada 9 Juli 2014, maka ada potensi sengketa penghitungan suara akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi apalagi jika selisih suara hanya sekitar 5 persen,” kata Kepala Divisi Hukum dan Konstitusi Projo, Sunggul Hamonangan Sirait, lewat rilisnya, Sabtu, 24 Mei 2014.

Menurut Sunggul, pihaknya menempuh langkah ini setelah Mahfud dan Prof. Yusril Izha Mahendra, advokat yang biasa menjadi pembela di MK, secara resmi mengusung pencapresan Prabowo-Hatta. “Untuk mengantisipasi sengketa tersebut, Projo telah menyiapkan sejumlah pakar konstitusi jika hasil pemilihan disengketakan ke Mahkamah Konstitusi,” katanya.
http://pemilu.tempo.co/read/news/201...-Siapkan-Pakar

KPU : Data Situs KPU Suatu Saat Dapat Berubah
"Up-load daat C1 di Situs KPU Itu bukan data resmi yang akan dihitung. Itu hanya data pendamping saja,"
Minggu, 13-07-2014 17:25

Jakarta, Aktual.co —Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan, informasi yang tampil di situs pilpres2014.kpu.go.id bukanlah data resmi dan masih dapat dirubah untuk sementara waktu.

Menurut Ferry Kurnia Rizkyansyah bahwa sejumlah formulir C1 yang diunggah di laman KPU tersebut menunjukkan data perolehan suara yang aneh dan tidak valid. "Itu bukan data resmi yang akan dihitung. Itu hanya data pendamping saja," menurut Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah di kantornya, Jakarta, Minggu (13/7).

Mantan komisioner KPU Jawa Barat ini mengatakan, setiap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hanya menerbitkan satu formulir C1 folio berhologram dan lima formulir C1 salinan.

Sementara formulir yang dipindai dan ditampilkan di situs KPU adalah lembar yang diserahkan kepada penyelenggara Pemilu tingkat kabupaten/kota melalui Panitia Pemilihan Kecamatan. "Tidak ada kewajiban KPU kabupaten/kota menghitung ulang itu. Nanti data yang untuk direkap dikirim dan dihitung secara berjenjang dari KPPS, PPS, PPK, lalu kabupaten/kota." ujar Ferry.
 
Bila masyarakat menemukan ada kejanggalan data yang ditampilkan di web milik KPU tersebut, Ferry mengatakan, KPU segera mengklarifikasi dan mengunggah data yang sebenarnya.
http://www.aktual.co/politik/162744k...-dapat-berubah

KPU Publikasikan Formulir C1 Agar Masyarakat Tahu Gambaran Hasil Pencoblosan
Sabtu, 12 Juli 2014 | 20:25 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil mengatakan, tujuan KPU mengunggah dokumen resmi C1 di website kpu.go.id, agar masyarakat bisa dengan cepat mengetahui hasil pemilihan di TPS.

Husni menyebut wajar jika ada beberapa formulir yang telah diunggah ada yang terlihat salah. Untuk itu Husni berharap, setelah formulir tersebut dapat dilihat, masyarakat dapat berpartisipasi untuk memberitahukan bila ada terjadi kesalahan. "Jadi prinsip dasar kenapa KPU upload duplikasi dokumen resmi di tingkat TPS, gunanya adalah bahwa masyarakat secepatnya mengetahui apa yang terjadi di tempat pemungutan suara," kata Husni di Komplek Pondok Labu Indah Jakarta Selatan, Sabtu (12/7/2014).

Husni menambahkan, dengan mempublish formulir C1 ini menunjukkan komitmen dari KPU untuk menjalankan tugas dengan transparan kepada publik. KPU juga ingin mengajak masyarakat ikut berpartisipasi aktif agar bisa mengoreksi bersama hasil pemilu sejak dari tingkat bawah. "Kami kan ingin ada koreksi dari bawah. Kalau kami mau ya kami tetapkan saja itu langsung hasilnya tanpa memberitahu bagaimana proses rekapnya dari awal," ucap mantan Komisioner KPU Sumatera Barat ini.

Seperti diketahui dua hari setelah pemungutan suara Pemilu Presiden 2014, Komisi Pemilihan Umum mulai memasukkan data formulir C1. Meski demikian, terdapat sejumlah kejanggalan pada gambar pindai ( scan) formulir C1 yang diunggah di situs web KPU. Kejanggalan itu sebagian besar berupa perbedaan jumlah suara dengan jumlah masing-masing pasangan calon dan suara tidak sah.

Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 47 Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten, misalnya, jumlah suara untuk pasangan nomor urut satu ditulis sebanyak 814.  Adapun pasangan nomor urut dua mendapat 366 suara. Tidak ada surat suara tidak sah. Namun, anehnya, jumlah total suara di TPS tersebut hanya 380 suara, jauh lebih kecil dibanding suara untuk pasangan calon nomor urut 1. 

Keanehan juga terjadi di TPS 17, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Di TPS itu, pasangan calon nomor urut 1 memperoleh 497 suara, sedangkan rivalnya mendapat 193 suara. Jumlah suara tidak sah sebanyak tujuh suara. Namun, jumlah total suara di TPS ini hanya 490. Selain kejanggalan jumlah suara, ada pula formulir C1 yang masih kosong, misalnya di TPS 4 Desa/Kelurahan Selabatu, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Gambar-gambar formulir C1 yang janggal itu dikumpulkan dalam situs web c1yanganeh.tumblr.com . Gambar di situs itu diambil dari scan C1 di situs web KPU.
http://nasional.kompas.com/read/2014...il.Pencoblosan

Keputusan KPU Hanya Bisa Dianulir oleh MK
Minggu, 13 Juli 2014 | 17:52 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis, mengatakan satu-satunya lembaga yang memiliki dasar hukum untuk menentukan pemenang sebuah pemilihan umum hanyalah komisi pemilihan umum (KPU).

Kewenangan tersebut, kata dia, tidak dapat digantikan oleh lembaga manapun, termasuk lembaga survei. Menurut Margarito, kewenangan yang dimiliki oleh KPU hanya bisa dianulir oleh Mahkamah Konstitusi (MK), yang tentu saja didahului apabila ada pihak yang melayangkan gugatan. "Jadi, tidak ada alasan kewenangan itu bisa dihilangkan. Kecuali ada konstitusi yang menganulirnya. Di luar itu, tak boleh ada lembaga lain yang boleh menetapkan pemenang selain KPU," kata Margarito saat dihubungi, Minggu (13/7/2014).

Karena itu, Margarito menilai klaim kemenangan yang hanya didasarkan atas hasil hitung cepat yang dikeluarkan oleh lembaga survei merupakan langkah yang tidak tepat. Karena menurutnya, klaim kemenangan yang pantas untuk dilakukan adalah setelah hasil pengumuman resmi dari KPU yang rencananya akan disampaikan pada 22 Juli mendatang. "Jadi tidak boleh ada lembaga yang menetapkan pemenang pilpres selain KPU. Jadi, klaim kemenangan berdasarkan quick count tidak punya nilai dan kekuatan hukum," ujarnya.

Seperti diberitakan, seusai penutupan TPS pada Rabu (9/7/2014), sejumlah lembaga survei mengeluarkan hasil perhitungan cepat yang berbeda-beda. Sebagian memenangkan calon presiden nomor satu, Prabowo Subianto, namun sebagian lagi memenangi calon presiden nomor urut dua, Joko Widodo. Saling klaim kemenangan pun dilakukan oleh kedua belah pihak. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya mengeluarkan imbauan agar kedua pihak saling menahan diri sampai diumumkannya hasil perhitungan resmi dari KPU
http://nasional.kompas.com/read/2014...anulir.oleh.MK

Bahkan Media Asing pun Sudah Ramai Memberitakan bahwa Pilpres Indonesia akan berakhir di MK ...

By MARGIE MASON, Associated Press

JAKARTA, Indonesia (AP) — A day after Indonesia's presidential elections failed to produce a clear winner, Jakarta's police chief promised to prevent violence by kracking down on anyone celebrating prematurely. With both candidates continuing to claim victory, the next leader of the world's third-largest democracy could be decided in court.

Wednesday's third direct presidential vote went smoothly, but fears of unrest surfaced after Jakarta Gov. Joko Widodo and ex-army general Prabowo Subianto both declared a win after the quick count results were released.

The apparent deadlock has raised fears of political instability in the world's most populous Muslim nation and Southeast Asia's biggest economy. It could not only stymie the economic development but also stall the nation's young democracy, which has just begun to flourish after decades of authoritarian rule.

Widodo, known as Jokowi, came out ahead with 52 percent of the vote, according to the three most credible unofficial quick counts. But Subianto pointed to lesser-known surveys showing he came out on top, but later said he would consider the election commission's announcement in two weeks as the "only formal result of the election."

Both candidates met separately in private meetings with outgoing President Susilo Bambang Yudhoyono on Wednesday night. Widodo emerged afterward to urge supporters, who were setting off fireworks, waving flags and riding motorbikes around the heart of the capital, to stand down.

"We appeal to the party's members and sympathizers, volunteers and supporters, you don't need to parade to celebrate the presidential election victory. It's better for us to pray and give thanks," he said. "We need to minimize friction that could arise."

Yudhoyono also urged both sides to "restrain themselves" and not allow their supporters to publicly declare victory.

"We will not hesitate to take firm action," said Jakarta police chief Maj. Gen. Dwi Priyatno. He added that security forces were working closely with both camps "to anticipate everything that could cause friction among people and lead to massive rash acts."

The election commission, which began tallying the votes, will produce the official results by July 22. But if either candidate refutes the outcome due to evidence of fraud or other voting irregularities, the case will go to the Constitutional Court. The judges have two weeks to make a ruling after receiving complaints.

Subianto, who has ties to the country's political and business elite and was once married to former dictator Suharto's daughter, has already raised concerns about the quick count's legitimacy. The tally is a representative sample of votes cast around the country and civil society organizations have used the method to accurately forecast the results of previous elections.

"Prabowo-Hatta is leading the real vote count in many regions," Subianto said, referring to his running mate Hatta Rajasa. "That is the situation."

Some analysts say that in a country plagued by corruption, there is plenty of room for bribery, intimidation or other tactics to sully the official count of more than 140 million ballots that must be transported to regional centers, often from remote areas scattered across Indonesia's archipelago — spanning roughly the width of the United States.

"The Jokowi camp is clearly worried that there will be fraud in the aggregation process," said Jakarta-based political analyst Paul Rowland. "There are plenty of opportunities there to change the numbers."

Confidence in the Constitutional Court has also recently been shaken, though some are already predicting that's where Indonesia's next president will be decided. Last month, its former chief justice was jailed for life for accepting bribes while ruling on a regional election dispute.

"Considering victory claims from both candidates, it seems difficult to avoid a legal battle at the Constitutional Court," said Denny Indrayana, deputy minister of Law and Human Rights. "The credibility of the Constitutional Court as the last decider of the presidential election's results is at stake."

But if it does go that far, others say they believe Subianto would accept the final ruling.

"I think Prabowo's main intention, main campaign platform was for the security, safety and stability of the nation," said Tobias Basuki, an analyst from the Center for Strategic and International Studies, which conducted one of the highly respected quick count surveys that determined Widodo as the winner. "I believe he will concede defeat, and the largest extent would be going to the Constitutional Court."

The election has energized the country of 240 million. Turnout was estimated around 75 percent in a race that was polarized by two very different figures.

Widodo, 53, of the Indonesian Democratic Party of Struggle, is the first candidate in a direct presidential election with no ties to former late dictator Suharto, who ruled for 30 years before being overthrown in 1998. He is a former furniture exporter from humble beginnings who has built a reputation of being an efficient leader, getting elected to run the capital in 2012. He is seen as a man of the people and ran a more grassroots campaign.

Subianto, 62, of the Great Indonesia Movement Party, comes from a wealthy, well-known family and is accused of widespread human rights abuses, including ordering pro-democracy activists kidnapped before Suharto's fall. He surged forward in the polls just weeks before the election after picking up endorsements from most of the country's major political parties and running a more well-oiled campaign. He appealed to many voters by vowing strong leadership that many believe has been absent with Yudhoyono, who was constitutionally barred from running after serving two five-year terms.
source: http://www.usnews.com/news/world/art...sidential-race

---------------------------

Tinggal MK sajalah harapan terakhir untuk menemukan Presiden RI 2014-2019 yang sah menurut Konstitusi NKRI ... itu berarti rakyat bisa menunggu hingga 3 bulan sesudah tanggal 22 jul 2014 kelak ...