Metrotvnews.com, Jakarta: Calon presiden (capres) Joko Widodo tidak khawatir bila harus berhadapan dengan DPR yang mayoritas diisi oleh fraksi parpol pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Termasuk, dalam pembahasan revisi UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

Saat ditemui di Kantor DPP Partai NasDem di Jakarta, Rabu (9/7/2014), Jokowi menganggap biasa rencana perubahan UU MD3.

Padahal, fraksi pendukung Prabowo-Hatta yang menguasai sekitar 2/3 kursi di DPR hendak mendorong perubahan itu membuat parpol pemenang pemilu tidak otomatis menjadi Ketua DPR.

Jokowi pun tidak menganggap rencana itu bisa menyandera pemerintah. Dia menyandingkan dengan kondisi di DKI. "Saya rasa tidak. Di dewan itu biasa. Di DKI apa ketua dewannya dari kita? Kan juga enggak ada masalah bekerja sama dengan sangat baik dengan 11%," kata dia.

Jokowi pun yakin bisa bekerja sama dengan DPR yang mayoritas diduduki fraksi parpol pendukung Prabowo-Hatta.

"Sudah kami sampaikan. Di Solo kami 40%, enggak ada masalah. Di DKI 11% enggak ada masalah juga kok. Itu masalah komunikasi saja.

Dia juga menepis akan mengandalkan kekuatan massa dalam menangani hubungan dengan DPR. "Siapa yang mau menekan. Gak ada. Itu masalah komunikasi saja. Di DKI juga gak ada masalah. Perda juga gak ada masalah."