KPU Sudah Publikasikan Scan C1 dari 161.119 TPS Nasional
Jumat, 11/07/2014 14:05 WIB

Jakarta - Proses unggah scan form C1 yang merupakan berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS terus berlangsung dan jumlahnya makin bertambah. Hingga siang ini sudah 161.119 atau 33,65 persen TPS yang sudah terpublikasikan.

Publikasi C1 itu ditampilkan melalui website KPU pilpres2014.kpu.go.id. Pantauan detikcom, Jumat (11/7/2014) hingga pukul 14.00 WIB proses unggah hasil scan C1 sudah 161.119 TPS (33,65%) dari total 478.828 TPS secara nasional.

Dari 33 provinsi, baru Provinsi Gorontalo yang sudah 100 persen mengirimkan hasil scan C1-nya dan berhasil dipublikasikan oleh KPU RI. Kemudian Bengkulu sudah 95,20 persen dan Jambi sudah 89,21 persen.

Sementara provinsi yang pada Pileg lalu terlambat masuk scan C1-nya yaitu Papua dan Papua Barat, kali ini juga mengalami hal serupa. Provinsi Papua baru 1,24 persen dan Provinsi Papua Barat baru 4,02 persen. Akses jaringan dan transportasi menjadi kendala tersendiri di sana.

Publikasi hasil scan C1 itu menayangkan progres pengunggahan C1 secara nasional. Masyarakat bisa menelusuri hasil penghitungan pada form C1 per TPS berdasarkan provinsi. Caranya, pertama menentukan provinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga desa/kelurahan.

Nanti akan muncul semua TPS yang berada di desa/kelurahan tersebut. Tinggal dipilih TPS dimaksud dan cek apakah sudah terunggah scan C1. Jika sudah maka bisa diunduh untuk dipantau dalam proses rekap manual hingga hasilnya di tingkat nasional.

Scan C1 yang berformat Jpg itu diperoleh dari seluruh TPS di Indonesia yang dikirimkan oleh Kabupaten/Kota kepada KPU RI. Hasil penghitungan pada C1 ini bukan hasil final tingkat nasional karena data dapat berubah sesuai dengan hasil rapat pleno pada tingkat diatasnya. Namun data ini bisa jadi pembanding.
http://news.detik.com/pemilu2014/rea...9-tps-nasional


Mantan Anggota KPU: Lakukan 7 Langkah Ini untuk Amankan Suara Pilpres dari Kecurangan
Jumat, 11 Juli 2014 | 13:35

Jakarta - Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), I Gusti Putu Artha menyampaikan seruannya kepada rakyat Indonesia untuk mengawal suara rakyat di Pilpres 2014 dalam proses rekpaitulasi di KPU. Ada tujuh langkah yang harus dilakukan dalam proses mengawal itu.

• Pertama, pastikan saksi memegang Model C1, D1, DA1, DB1, dan DC 1 berhologram cetak, bukan tempel," tegas Putu Artha dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (11/7).
  
• Kedua, pastikan menempatkan saksi di tiap jenjang yang integritasnya teruji dan tidak goyah digarap politik uang.
  
• Ketiga, pastikan mendokumentasikan dengan foto atau video dokumen rekap di tiap tingkatan, yakni kelurahan, kecamatan, kabupaten-kota, dan provinsi.
  
• Keempat, waspadai penyalahgunaan wewenang oleh pejabat eksekutif setempat, yang punya kekuasaan menggerakkan jaringan para kepala desa dan camat.
  
• Kelima, waspadai potensi manipulasi suara secara masif di wilayah-wilayah yang homogen secara politik. Modusnya menambah jumlah suara secara signifikan.
  
• Keenam, kawal terus pergerakan kotak suara dari TPS ke desa ke kecamatan ke kabupaten.
  
• "Ketujuh, bantu aparat keamanan menjaga kotak suara di lokasi penyimpanan agar tak disentuh oknum maling hingga usai PHPU di MK," tandasnya."Ini harus rakyat lakukan demi pemilu jujur dan berintegritas."
  

http://www.beritasatu.com/politik/19...ecurangan.html

 
KPU: Kecurangan di Pilpres Mudah Diketahui
"KPU punya tahapan dan mekanisme. Tak perlu khawatir ada kecurangan"
Kamis, 10 Juli 2014, 10:30

VIVAnews - Komisi Pemilihan Umum meminta pasangan calon presiden dan wakil presiden, serta jajaran penyelenggara pemilu tidak mencoba berbuat curang. Sebab, jika mereka bertindak curang maka mudah bagi KPU mengetahuinya. "Setiap level rekapitulasi dilakukan secara transparan," kata Anggota KPU, Arief Budiman, di kantornya, Jakarta, Kamis 10 Juli 2014.

Arief menuturkan, hasil perhitungan di TPS yang tertulis dalam formulir C1 plano dipampang di publik. Kemudian, model C1 folio di-scanning sebagai bukti pendukung dan segera dikirim ke KPU kabupaten/kota dan pusat. "Menjadi sumber informasi, dan orang boleh memotret hasil penghitungan di TPS. Kalau ada yang curang gampang sekali diketahui," jelasnya.

Arief menjelaskan, masalah baru muncul jika surat suara di TPS rusak sebelum pemungutan suara. Namun kemudian dipaksakan tetap menggelar pemungutan suara. Jika kondisi ini terjadi maka pemilu harus diulang."KPU punya tahapan dan mekanisme. Jadi tidak perlu khawatir ada kecurangan," ucapnya.
http://politik.news.viva.co.id/news/...udah-diketahui

Don't Worry, KPK pun Turun Tangan Awasi Kinerja KPU & Bawaslu dalam Menghitung Suara
"Warning" KPK untuk KPU-Bawaslu: Jangan Main-main, KPK Tidak Tidur
Kamis, 10 Juli 2014 | 20:40 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan menindak tegas jika terjadi kongkalikong antara penyelenggara Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 dan peserta pemilu menjelang proses penghitungan suara. KPK mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk tidak bermain curang. "Ini persoalan bangsa secara luas, saya kira KPU dan Bawaslu enggak akan main-main dalam melakukan tugasnya. Jangan main-main terkait dengan persoalan bangsa karena KPK tidak tidur," ujar Juru Bicara KPK Johan Budi, di Gedung KPK RI, Jakarta, Kamis (10/7/2014).

KPK juga mengimbau masyarakat untuk melapor jika mengetahui adanya informasi kongkalikong terkait Pilpres 2014. Johan mengatakan, KPK akan menindaklanjuti laporan tersebut. Menurut Johan, hal ini juga terkait nasib jutaan rakyat Indonesia. "Kalau masyarakat mengetahui dan memperoleh informasi ada dugaan terjadi kongkalikong peserta pilpres dengan KPU, itu bisa jadi domain KPK," terang Johan.

Secara terpisah, Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan, KPU, KPU daerah, dan Bawaslu memiliki peran penting dalam menjaga proses penghitungan suara. Busyro pun berharap tidak ada praktik suap dalam Pilpres 2014. "Jika tahan godaan upaya suap oleh kekuatan perompak demokrasi, hasilnya akan menentukan ku alitas demokrasi dan martabat presiden terpilih," kata Busyro, melalui pesan singkat.

Menurut Busyro, praktik suap dalam pesta demokrasi tidak akan menghasilkan pemerintahan yang bersih dan akan mengalami delegitimasi. Busyro meminta semua lapisan masyarakat mengawasi proses Pilpres 2014.

Pasca-pemungutan suara dan publikasi hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, yaitu Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, mengklaim memenangkan Pilpres 2014. KPU meminta kedua belah pihak untuk menunggu hasil perhitungan resmi yang akan diumumkan pada 22 Juli 2014.
http://nasional.kompas.com/read/2014...K.Tidak.Tidur.

Indikasi Petugas Keamanan (TNI & Polri) juga punya copyan C1 sejak di TPS?
SBY perintahkan TNI-Polri amankan petugas KPU & kotak suara
Jumat, 11 Juli 2014 18:16

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto mengungkapkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah memerintahkan aparat keamanan terus siaga pasca Pilpres 9 Juli lalu. Langkah ini dilakukan guna mengantisipasi gangguan keamanan di tengah perbedaan hasil hitung cepat dari sejumlah lembaga survei.

Keamanan yang dimaksud presiden adalah melakukan pengamanan selama berlangsungnya proses penghitungan suara. Mulai dari pengamanan kotak suara, dan petugas KPPS, PPS hingga proses rekapitulasi selesai dilaksanakan. "Bapak presiden memerintahkan kepada jajaran Polri, TNI maupun penyelenggara, mengamankan jalannya proses penghitungan suara daerah sampai KPU pusat," ujar Djoko usai sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (11/7).

Dengan sikapnya yang netral, aparat keamanan diwajibkan mengamankan petugas KPU dari ancaman, intimidasi yang dilakukan pihak-pihak tertentu. Jika itu berhasil dilakukan, maka hasil pemungutan suara akan tetap sama mulai dari TPS hingga KPU Pusat. "Aparat keamanan harus bersikap netral dan mengawal petugas KPU bebas intimidasi. Ini penting supaya hasil suara masyarakat di TPS sama sampai dengan KPU Pusat. Aparat keamanan ikut mengawal bersama para saksi," pungkasnya.
http://www.merdeka.com/pemilu-2014/s...tak-suara.html


source: http://pilpres2014.kpu.go.id/c1.php



Bila Keanehan di Formulir C1 di Situs KPU, Masyarakat Langsung Bisa Mengetahui dan Melaporkannya ...
Tak Hanya Satu, Ini 5 Formulir C1 yang Janggal di Situs KPU
Jumat, 11 Jul 2014 21:55 WIB

MedanBisnis - Jakarta. Selain di Provinsi Banten, sejumlah kejanggalan juga terjadi untuk form C1 dari daerah lain. Di Tempat Pemungutan Suara 03 Desa Parangtambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, misalnya, ada kesalahan dalam jumlah suara sah.
Di halaman 4 form C1 dari TPS tersebut tercatat jumlah pemilih untuk pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa sebanyak 41 orang. Sementara untuk Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla memperoleh 126 pemilih. Namun di kolom jumlah suara sah tercatat 127.

Di TPS 4 Kelurahan Selabatu, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat data perolehan suara dua capres kosong. Sementara di TPS 33 Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat data C1 berbeda dengan angka di penghitungan suara. Suara untuk pasangan Jokowi-JK berkurang 1.

Di TPS 17 Cempaka Putih, Rawasari, Jakarta Pusat, jumlah suara sah berbeda dengan gabungan perolehan suara kedua capres. Di TPS tersebut pasangan Prabowo-Hatta mendapatkan 497 suara. Sementara Jokowi-JK 193 pemilih.

Jika dijumlahkan semestinya ada 690 suara sah. Namun suara sah hanya ditulis 490. Kejanggalan juga terjadi di TPS 47 Desa Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten/Kota Tangerang, Provinsi Banten. Ada ketidaksesuaian data jumlah perolehan suara salah satu calon dengan jumlah pemilih di TPS tersebut.

Pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa tertulis mendapatkan suara 814, sementara duet Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla memperoleh 366 suara. Sedang di kolom jumlah hanya ada 380 pemilih. Padahal, jika data perolehan suara itu benar maka jumlah pemilih semestinya 1.280.
http://medanbisnisdaily.com/news/rea.../#.U8CNcdEvaSo



--------------------------------

Gua salut dan hormat sama KPU yang berani meng-upload semua formulir C1 sehingga langsung bisa di saksikan dan di koreksi oleh masyarakat (bahkan oleh dunia) kalau ada scan formulir C1 yang di upload itu aneh dan ngawur. Hormat juga untuk TNI dan Polri yang diam-diam juga kelihatannya punya copyan formulir C1 sejak di TPS awal sehingga pihak mereka sebenarnya juga sudah tahu, siapa yang menjadi pemenang Pilpres kali ini. Sehingga bila ada timses capres yang meng-klaim menang dan menyalahkan hasil hitungan KPU padahal sebenarnya kalah, terus mau bikin keributan, otomatis mereka akan berhadapan dengan pihak TNI/Polri secara frontal. Sekarang, sulit kalau kita mau mengatakan ada kecurangan dalam perhitungan hasil akhir suara Pilpres oleh KPU itu. Semua elemen masyarakat sudah mengawasinya, temasuk KPK