Merdeka.com - Hasil hitung cepat lembaga survei terkait Pilpres 2014 punya dua versi. Ada yang menyebut Prabowo-Hatta unggul ada pula yang menyatakan Jokowi-JK menang. Hal ini pun membuat Perhimpunan Survei Opini Publik (Persepi) gerah dan akan mengaudit para lembaga survei yang ada di bawah naungannya.

Dewan Etik Persepi Hamdi Muluk menduga ada pihak-pihak yang sengaja ingin merusak berjalannya Pilpres 2014. Dia pun yakin, jika lembaga survei menggunakan metode sesuai dengan kaidah yang ada, hasil hitung cepat tidak akan berbeda.

"Karena itu, Persepi percaya bahwa adalah penting bagi setiap lembaga penelitian menjelaskan proses penelitian quick count yang dilakukannya ke depan publik sehingga masyarakat secara luas dapat memahami perbedaan hasil yang terjadi," ujar Hamdi usai menghadiri hitung cepat SMRC dan LSI di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (9/7).

Dia meminta agar lembaga survei memberikan pertanggung jawaban kepada publik tentang metodologi hasil hitung cepat tersebut. Khususnya metode penelitian yang digunakan seperti pengambilan data sample dan lainnya.

"Ini diperlukan untuk mencegah proses politik demokratis ini tidak dicederai oleh lembaga-lemabag oportunis, yang dengan sengaja memanipulasi hasil quick count hanya untuk kepentingan politik sempit tertentu," tegas dia.

Menurut dia, jika terbukti melakukan pelanggaran maka Persepi akan mengambil tindakan. Dari mulai sanksi peringatan sampai memberikan cap kepada publik bahwa lembaga survei itu tidak kredibel.

"Hasil audit ini akan diumumkan kepada publik, dan Persepi akan memberikan sanksi kepada lembaga penelitian yang terbukti melanggar prinsip-prinsip etika," tegas dia.

Diketahui, ada 7 lembaga survei yang berada di bawah naungan Persepi, yakni Lembaga Survei Indonesia (LSI), Indikator Indonesia, SMRC, Cyrus Network, Populi Center, JSI dan Puskaptis.

Dalam hasil hitung cepat, SMRC bekerja sama dengan LSI menyatakan bahwa pemenangan pilpres yakni Jokowi-JK. Namun bagi Puskaptis dan JSI, pemenang pilpres yakni Prabowo-Hatta.

http://m.merdeka.com/politik/hasil-h...l-diaudit.html

lembaga survei mabuk emang perlu diaudit