Kredibilitas Lembaga Survei

Redaksi
JUMLAH lembaga survei di Indonesia semakin banyak saja. Menjelang 2014, bermunculan lembaga survei baru. Tentu saja lembaga tersebut juga merangkap sebagai konsultan politik. Dalam tahun politik ini, kebutuhan akan survei semakin tinggi. Calon presiden (capres), calon anggota legislatif (caleg), dan partai politik sama-sama membutuhkan survei untuk mengukur popularitas serta elektabilitas.

Hampir setiap pekan ada saja lembaga survei yang merilis hasil riset mereka. Hasilnya berbeda-beda satu sama lain. Ada tokoh yang banyak dicerca publik tiba-tiba menempati peringkat atas. Sebaliknya, nama tokoh yang berkualitas dan sangat disukai publik malah tidak muncul sama sekali. Sebagai lembaga survei sekaligus konsultan politik, tidak heran kalau banyak yang menuding hasil-hasil survei yang beredar sekarang adalah pesanan tokoh-tokoh berduit. Sayangnya, banyak lembaga survei yang tidak jujur mengenai sumber dana riset mereka.

Dugaan tidak objektifnya sebagian lembaga survei itu semakin kuat ketika banyak hasil survei yang meleset. Sejumlah lembaga survei terbukti salah dalam sejumlah pemilihan kepala daerah (pilkada). Bahkan, ada lembaga survei yang mengumumkan salah seorang calon bupati sebagai pemenang melalui quick count, namun ternyata kalah dalam real count oleh KPU. Padahal, seharusnya lembaga survei tidak boleh keliru melakukan penghitungan cepat suara.

Kepercayaan publik terhadap lembaga survei pun saat ini mulai runtuh. Survei tidak lagi menjadi alat evaluasi untuk memperbaiki performance seorang tokoh, tapi sudah dijadikan alat kampanye untuk mendongkrak popularitas sekaligus alat untuk menjatuhkan lawan politik. Tentu masih ada lembaga survei yang kredibel. Tetapi, keberadaannya makin langka.

Para capres, caleg, dan tokoh sebaiknya juga tidak terlalu bergantung pada survei. Sosialisasi dengan turun ke konstituen masih menjadi strategi paling ampuh untuk menuai simpati publik. Selain itu, konsep dan janji politik akan lebih didengar publik daripada hasil survei.

Parpol juga sebaiknya memiliki lembaga survei sendiri. Itu akan lebih efektif dan lebih murah daripada harus menyewa lembaga survei serta konsultan politik. Pengalaman 2009, ada sebuah partai politik yang menyerahkan kampanyenya kepada konsultan politik.

Meski hasil suaranya menggembirakan, hal tersebut sama dengan mengerdilkan kader-kader partai itu sendiri. Sudah saatnya ada semacam akreditasi atau sertifikasi bagi lembaga survei di Indonesia. Perlu dibentuk sebuah badan akreditasi nasional (BAN) atau badan sertifikasi nasional (BSN) untuk lembaga survei serta konsultan politik. Dengan adanya akreditasi tersebut, lembaga survei diharapkan berusaha mempertahankan reputasinya.

Sebab, setiap lembaga survei pasti tidak ingin nilai akreditasinya turun atau bahkan dicabut. Dengan adanya akreditasi atau mungkin sertifikasi bagi lembaga survei, diharapkan tidak ada lagi lembaga survei yang berani membodohi rakyat Indonesia. (*)