Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transparansi Pajak mengajak masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilih pada Pemilu Presiden 2014 jika para calon presiden-wakil presiden tak membuka surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak mereka sebelum 5 Juli 2014.

"Kami akan melakukan kampanye kepada publik untuk tidak memilih capres dan cawapres yang tidak bersedia mengumumkan kepada publik atau tidak jujur melaporkan data pajak pribadi," kata Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran Indonesia Corruption Watch (ICW) Firdaus Ilyas di Jakarta, Senin (30/6/2014).

Selain ICW, koalisi ini juga didukung sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang konsen terhadap keuangan negara, seperti Indonesia Legal Roundtable, Indonesia Budget Center, dan Indonesia Legal Resource Center.

"Demi proses keterbukaan itu, kami bersedia hadir sebagai saksi apabila para capres dan cawapres mau mengumumkan data pajak pribadi mereka kepada publik," kata Firdaus. Dia menambahkan, masing-masing kandidat punya latar belakang pengusaha, tetapi menurut dia tak bisa dijamin kekayaan mereka dapat diverifikasi.

Untuk itu, kata Firdaus, pembukaan SPT pajak merupakan hal penting untuk melihat seberapa besar komitmen para calon menyelesaikan persoalan pajak di Indonesia. Di samping itu, ujar dia, akan terlihat pula sejauh mana seorang calon jujur memberikan informasi ke institusi pajak. "Di sisi lain juga untuk menghindari konflik kepentingan dari kebijakan yang akan dihasilkan para pemimpin di masa mendatang," katanya.

kompas.com


Komen TS:

Perkara diimplementasikan atau tidak oleh KPU dengan mewajibkan membuka SPT bagi publik seperti membuka daftar kekayaan pada KPK, paling tidak ide ini benar-benar logis dan perlu. Rakyat kan terus disuruh bayar pajak baik penghasilan (kalo kerja udah dipotong kantor) maupun PPN (dari belanja di xxmart), pajak kendaraan bermotor, PBB, dsb, Calon pemimpin rakyatnya ya harus dipastikan dong udah memenuhi kewajiban pajaknya belum, kan visi misi mereka yang bombastis itu pasti 80% lebih akan didanai dari pajak bukan? Lagipula kalo udah buka kekayaan ke KPK tinggal jejerin sama SPT udah ketauan tuh, ada pajak yang belum dibayar belum.
Ayo-ayo bapak-bapak calon presiden dan wapres, berani?