NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL

PENGALAMAN MASA LALU:
• Masa ORLA (1950-1965) jatuh bangunnya kabinet berdampak pd stabilitas kepegawaian
• Masa ORBA (1966-1997), PNS dijadikan alat politik utk mempertahankan ke kuasaan
• Masa Reformasi ditakutkan PNS dijadikan alat politik

DAMPAK KETIDAKNETRALAN PNS
• Peran dan fungsi PNS sebagai alat pemersatu, pelayan, penyelenggara pemerintahan tidak ber-jalan
• Diskriminasi pelayanan;
• Pengkotak-kotakan PNS
• Konflik kepentingan
• Tidak Profesional lagi

PENGATURAN NETRALITAS PNS:
UU 43 Th. 1999 Ps. 3 (1-3) antara lain : (1) PNS harus Profesional, (2) PNS harus Netral dan tidak diskriminatif, (3) PNS dilarang menjadi anggota atau pengurus Porpol;
UU 10 Th. 2008 Tentang Pemilu Anggota DPR,DPD, Pasal 84 (3,4 dan 5) yang berkaitan dengan PNS dan Kampanye serta Pasal 273 yang mengatur tentang sanksi pidana terhadap pelanggaran Pasal 84.
UU 32 Th 2004 Tentang Pemda dalam Ps. 59 (5) huruf g antara lain menyatakan pasangan calon KEPDA & WAKEPDA yg berasal dari PNS harus mengundurkan diri dari jabatan negeri;
PP No. 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin PNS.
Peraturan Kepala BKN No. 10 Tahun 2005 Tentang PNS yang menjadi Calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
Surat Edaran MENPAN No. SE/08.A/M.PAN/5/2005 yang mengatur tentang Netralitas PNS dalam Pemilihan Kepala Daerah

Netralitas atau neutrality (kenetralan) berasal dari kata neutral yang berarti murni (Echols dan Shadily, 1989). Murni dalam hal ini disamakan dengan tidak memihak.
Dalam konteks manajemen PNS, UU Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian kata ’netralitas’ dijumpai pada pasal 3 dan berikut kutipannya selengkapnya.
Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan.
Dalam kedudukan dan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pegawai Negeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Untuk menjamin netralitas Pegawai Negeri sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), Pegawai Negeri dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik.

PENGERTIAN NETRAL
a. Sikap tdk memihak dan tdk berpihak thd salah satu kelompok/ golongan.
b. Tidak diskriminatif.
c. Steril dari kepentingan kelompok.
d. Tidak terpengaruh dari kepentingan partai politik.


NETRALITAS PNS DALAM PEMILIHAN UMUM
(DPR,DPRD,DPD,PRESIDEN/WAPRES,KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH)
SE MENPAN NO 07TAHUN 2009
PNS yang mencalonkan secara perorangan menjadi anggota DPD, Presiden/Wakil Presiden atau Kepala Daerah/ wakil Kepala Daerah
PNS yang mencalonkan scr perseorangan menjadi anggota DPD harus mengundurkan diri sebagai PNS
PNS yang mencalonkan scr perseorangan menjadi Presiden/ Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatan negeri
PNS yang mencalonkan scr perseorangan menjadi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah harus mengundurkan diri dari jabatan negeri
PNS yang menjadi calon Presiden/ Wakil Presiden, atau Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dilarang :
Menggunakan anggaran Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah
Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya
Mengikutsertakan dalam kegiatan kampanye PNS lainnya, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau Anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam kegiatan kampanye.


PNS DILARANG :
1. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/ Wakil Presiden dengan cara :
Ikut serta sebagai pelaksana kampanye
Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai/ PNS
Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS di lingkungan kerjanya
Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara
Membuat keputusan dan/ atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon pasangan selama masa kampanye
Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap calon pasangan yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan dan pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.
2. Memberikan dukungan kepada calon Kepala daerah/ Wakil Kepala Daerah, dg cara :
Terlibat dalamkegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala daerah
Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye
Membuat keputusan dan/ atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye
Menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam kegiatan Pemilu tanpa izin dari atasan langsung
3. Memberikan dukungan kepada calon anggota DPR/ DPD/ DPRD dengan cara :
Sebagai pelaksana kampanye
Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS
Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS di lingkungan kerjanya
Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara
Memberikan surat dukungan disertai photo copy KTP atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai praturan UU


SANKSI
Pelanggaran sebagaimana ketentuan di atas diketegorikan sebagai pelanggaran disiplin PNS menurut PP 30 Tahun 1980
Terhadap pelanggaran tersebut, PNS dapat dijatuhi hukuman disiplin dari tingkat paling ringan sampai berat tergantung latar belakang, pelanggaran dan jml kerugian negara serta dampak sosial yang ditimbulkan
Hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun bagi :
PNS yang melibatkan PNS lainnya untuk memberikan dukungan dalam kampanye
PNS yang duduk sebagai panitia Pengawasan Pemilihan tanpa ijin dari Pejabat Pembina Kepegawaian
Hukuman disiplin tingkat berat Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi :
PNS yang terlibat dalam kegiatan kampanye dengan menggunakan atribut partai/ seragam dinas untuk mendukung salah satu partai/ calon peserta pemilu
PNS yang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya dalam kegiatan kampanye
PNS yang menjadi anggota PPK, PPS, KPPS tanpa ijin dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Atasan Langsung
Hukuman disiplin Tingkat Berat Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi :
PNS yang menggunakan Anggaran Pemerintah /Pemerintah Daerah dalam proses pemilihan Anggota Legeslatif, Presiden/ Wakil Presiden dan Kepala/Wakil Kepala Daerah
PNS yang menggunakan fasilitas terkait dengan jabatannya dalam proses pemilihan Anggota Legeslatif, Presiden/ Wakil Presiden dan Kepala daerah/ Wakil Kepala Daerah
PNS yang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon atau partai selama masa kampanye

PNS YANG MENJADI
CALON KEPALA/ WAKIL KEPALA DAERAH
Wajib mengajukan surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan negeri yang disampaikan kepada atasan langsung
Atasan langsung meneruskan kepada Pejabat yang berwenang (PYB)
Setelah menerima SP pengunduran diri PNS, PYB menetapkan keputusan pemberhentian dari jabatan negeri, dan berlaku TMT ybs ditetapkan sebagai Calon KD/WKD oleh KPUD
Bila usia PNS tsb telah 56 th atau lebih, setelah diberhentikan dari jabatan negeri, ybs diberhentikan dengan hormat sebagai PNS mulai akhir bulan diberhentikan dari jabatan negeri

Penghasilan
PNS yang diberhentikan dari jabatan negeri menerima penghasilan berupa gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan pangan.
Dibayarkan mulai bulan berikutnya sejak diberhentikan dari jabatan negeri
Penghasilan tsb, dihentikan bila :
Mencapai usia 56 tahun saat proses pemilihan
Dilantik menjadi Kepala/ Wakil Kepala Daerah
PNS yang terpilih dilantik menjadi Kepala/ Wakil Kepala Daerah dan berlaku ketentuan ttg PNS yang diangkat menjadi Pejabat Negara
PNS yang tidak teripilih, dipekerjakan pada instansi semula.
PNS tsb dipekerjakan kembali setelah mengajukan permohonan untuk bekerja kembali kepada PPK.
Pengajuan tsb, selambat-lambatnya 21 hari sejak dinyatakan tidak terpilih berdasar hasil Pilkada yang ditetapkan oleh KPU
Bila dalam waktu 21 hari tidak mengajukan permohonan untuk dipekerjakan kembali tanpa alasan yang sah, PNS tsb dipekerjakan kembali dan dijatuhi hukuman disiplin berdasar perundangan yang berlaku
Masa selama diberhentikan dari jabatan negeri tidak dihitung sebagai masa kenaikan pangkat PNS
Selama diberhentikan dari jabatan negeri PNS tsb tidak bisa diberikan kenaikan pangkat

PP NO 6 TAHUN 2005 TENTANG
PEMILIHAN, PENGESAHAN PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
• Pasal 60
Dalam pelaksanaan kampanye pasangan Calon atau Tim Kampanye dilarang :
a. …. dst
h. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah
• Pasal 61
(1) Dalam Kampanye, Pasangan Calon dan Tim Kampanye dilarang melibatkan
Hakim pada semua peradilan
Pejabat BUMN/BUMD
Pejabat Struktural dan Fungsional dalam jabatan Negrei
Kepala Desa
(3) PNS, Pejabat Struktural dan Fungsional dan Kepala Desa dilarang membuat keputusan dan/ atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama kampanye
• Pasal 62
Pasangan calon dilarang melibatkan PNS, Anggota TNI, POLRI sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam pemilihan

PNS HARUS NETRAL
1. Netral, untuk menghindari pengkotakkan, konflik kepentingan dan diskriminasi pelayanan.
2. Menjamin PNS sebagai perekat persatuan bangsa dalam kerangka NKRI.
3. Netralitas PNS sebagai salah satu prakondisi untuk meningkatkan profesionalisme PNS.