Komentar Jokowi tentang Leopard menunjukkan dirinya meremehkan Kementerian Pertahanan dan TNI. Dalam debat capres beberapa waktu lalu, Jokowi menyebut Main Battle Tank Leopard tidak cocok dengan jalanan di Indonesia. Padahal, pembelian Leopard itu sudah melalui berbagai kajian yang dilakukan para Jenderal yang notabene adalah ahli persenjataan modern.

Sejumlah kajian penting yang dilakukan para ahli perang di Indonesia adalah, kajian teknis, taktis dan operasional. Kementerian Pertahanan merupakan kementerian yang memiliki reputasi baik dalam hal pengelolaan anggaran, khususnya dalam pembelian alutsista TNI.

Dengan adanya pernyataan Jokowi yang menyebutkan pembelian Leopard tidak sesuai dengan geografis Indonesia, maka artinya calon presiden itu tidak menghormati Kementerian Pertahanan dan TNI.

Kementerian Pertahanan memiliki kontrak dengan Rheinmetall, Jerman, terkait pengadaan Leopard di Indonesia. Wakil Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan pembelian Leopard sesuai mekanisme pengadaan alutsista TNI yang menggunakan pendekatan bottom up.

Kementerian Petahanan melibatkan sejumlah lembaga negara seperti Mabes TNI, Bappenas dan Kementerian Keuangan dalam pembelian Leopard. Kemhan memperhatikan pertimbangan yang digunakan antara lain pabrikan negara pembuat Leopard, Ketersediaan anggaran dan hal-hal lain yang bersifat strategis.

Kemhan sangat berhati-hati dan memperhatikan betul setiap proses pembelian alutsista TNI. Setelah disetujui DPR, kontrak dilakukan dengan pola antar negara (G to G). Dengan demikian, tidak ada upaya menyalahgunakan anggaran pengadaan alutsista tersebut. (*)