INILAHCOM, Jakarta - Parade
Nusantara yang merupakan wadah
Kepala Desa dan Perangkat Desa
seluruh Indonesia mengaku kecewa
terhadap pernyataan tim Pansus RUU
Desa Budiman Sujatmiko dan Fraksi
PDI Perjuangan (PDIP).
Ketua Dewan Presidium Parade
Nusantara, Sudir Santoso mengatakan,
Budiman dan Fraksi PDIP yang
selama ini selalu terkesan membela dan
memperjuangan nasib desa tetapi
sebetulnya tidak mendukung secara utuh
dan konsisten.
"Hal ini terbukti pada proses
Pembahasan RUU Desa di DPR,
dalam catatan Parade Nusantara pada
tahap Penyusunan DIM (Daftar
Infentarisasi Masalah) yang merupakan
sikap Resmi Fraksi. Dari Sembilan
Fraksi di DPR, Fraksi PDI
Perjuangan adalah satu-satunya Fraksi
yang tidak mendukung alokasi Dana
Desa 10% dari APBN," kata Sudir,
dalam keterangan yang diterima
INILAHCOM, di Jakarta, Senin
(23/6/2014).
Sudir menjelaskan, awalnya Parade
Nusantara menaruh harapan besar
terhadap Budiman Sujadmiko untuk
dapat mengkonsolidasi kekuatan Fraksi
PDIP untuk memperjuangkan aspirasi
Parade Nusantara. Akan tetapi di
dalam perjalananya, peran Budiman
tidak seperti yang diharapkan.
"Sikap tersebut tidak hanya tertuang di
dalam DIM, tetapi juga tercermin dari
pernyataan Nur Suhud, Anggota
Pansus RUU Desa dari Fraksi
PDIP pada saat RDPU (Rapat
Dengar Pendapat Umum) Pansus
RUU Desa, dengan nada sinis
bercampur meremehkan kemampuan
Aparat Desa, dia mengatakan 'Apabila
Desa mendapat alokasi dana dari
APBN maka akan terjadi tindak
pidana korupsi massal di semua Desa di
Indonesia'," ungkap Sudir.
Oleh karena itu, Pernyataan tersebut
sangat melukai hati delegasi Parade
Nusantara. Fakta ini menunjukan bahwa
Fraksi PDIP yang tidak berpihak
pada Desa, dan Menolak 10% dari
APBN Slogan Satu Desa Satu
Milyar.
"Dengan inkonsistensinya Fraksi
PDIP sebagai induk partai di mana
Saudara Budiman Sujadmiko berada
adalah yang menolak misi Perjuangan
Parade Nusantara. Hal ini berdampak
putusnya hubungan Parade Nusantara
dengan Budiman Sujadmiko," tutur Sudir.
"Sikap Politik Fraksi PDI
Perjuangan yang menolak alokasi 10 %
APBN ini disadari dan diakui
Budiman karena Fraksi PDI
Perjuangan sebagai Partai Oposisi,"
tambahnya.
Lebih jauh Sudir menjelaskan, di tengah
perjuangan mendorong lahirnya UU
Desa, di saat itu pula, tepatnya tanggal 11
Oktober 2013 Prabowo Subianto
menandatangi komitmen bersama Parade
Nusantara dengan slogan Satu Desa
Satu Milyar.
"Komitmen itu di tindaklanjuti dengan
pengiriman surat kepada seluruh Kepala
Desa Se-Indonesia. Jauh sebelum
RUU Desa ditetapkan, tanggal 18
Desember 2014, dan di-Undang-kan
melalui Lembaran Negara 15 Januari
2014," paparnya.
Maka dengan data dan Fakta tersebut di
atas, Prabowo Subianto adalah satu-
satunya Capres yang memiliki andil dan
Kontribusi dalam Perjuangan Parade
Nusantara demi mewujudkan Satu Desa
Satu Milyar yang berdampak dan
mampu mempercepat lahirnya UU No. 6
Tahun 2014 Tentang Desa, yang di
dalamnya mengalokasikan 10% dari
APBN dengan kisaran 1 Milyar
sampai 1,4 Milyar.
"Maka bukan Prabowo yang
memalsukan Sejarah, tapi Budiman
Sujadmiko lah yang Memalsukan
Sejarah, dan tidak memahami secara
utuh prosesi sejarah yang sebernarnya,"
tukasnya. [mes]