APMPMI Sarankan Pemerintah Revitalisasi BTN

Skalanews - Aliansi Profesional Muda Pasar Modal Indonesia (APMPMI) menyarankan pemerintah untuk merevitalisasi PT Bank Tabungan Negara(BTN) menjadi bank fokus 100 persen melayani KPR bersubsidi yakni dengan menjadikan Bank BTN anak usaha Bank Mandiri.

"Guna mengatasi 'backlog' perumahan yang sudah mencapai 15 juta unit, BTN harus direvitalisasi menjadi bank khusus pembiayaan rumah bersubsidi. Itu bisa jika BTN menjadi anak usaha Bank Mandiri," kata Anggota APMPMI Reagy Sukmana, di Jakarta, Minggu (22/6).

Reagy menuturkan hal tersebut menanggapi penyimpangan fokus bisnis BTN, yang semula didirikan untuk membiayai KPR bersubsidi.
Berdasarkan data laporan keuangan BTN, porsi KPR bersubsidi bank tersebut masih mencapai 60 persen, namun per Maret 2014 tinggal 43,07 persen.

Sebaliknya, porsi pembiayaan KPR non-subsidi pada periode sama kian membesar dari 39,54 persen menjadi 57 persen.

Menurut Reagy, dengan menjadi anak usaha Bank Mandiri, BTN bisa difokuskan membiayai 100 persen KPR bersubsidi, sedangkan masyarakat kelas menengah atas yang membutuhkan pembiayaan KPR non-subsidi bisa dilayani Bank Mandiri.

"Jika itu terjadi, sinerginya luar biasa. BTN bisa mendapatkan dana-dana murah dari Mandiri untuk membiayai program pemerintah (KPR bersubsidi)," ujar Reagy.

Ia menambahkan, cabang-cabang Bank Mandiri yang luas bisa dipergunakan BTN untuk menyalurkan KPR bersubsidi.

"Misalkan ada cabang Mandiri seluas 200 meter, di dalamnya ada cabang BTN juga. Nah, masyarakat miskin yang butuh KPR bersubsidi bisa dilayani BTN. Sedang masyarakat mampu dilayani Mandiri," kata Reagy.

Reagy mengatakan, saat ini rakyat Indonesia membutuhkan satu bank yang kuat guna membiayai KPR bersubsidi. Hal ini bisa diwujudkan melalui dukungan Bank Mandiri.

Dengan menjadi anak usaha Mandiri, lanjut Reagy, BTN dapat jadi bank yang fokus membiayai 100 persen KPR bersubsidi. Lalu, Perumnas jadi BUMN yang khusus membangun 100 persen rumah bagi masyarakat kecil.

"Itu solusi yang harus dijalankan pemerintahan mendatang," ujar Reagy.

Selain, porsi KPR bersubsidi yang semakin mengecil, Reagy melihat pangsa pasar KPR Bank BTN juga terus tergerus oleh bank-bank swasta seperti BCA, bahkan di daerah-daerah kalah dengan BPD.

"Pembiayaan BTN untuk KPR bersubsidi melalui FLPP bukannya bertumbuh, tapi semakin menurun, karena BTN memiliki kelemahan struktural seperti keterbatasan modal, likuiditas, jaringan, sehingga tidak mungkin untuk ekspansi KPR besar-besaran," kata Reagy.

Sementara itu, Dosen Ekonomi Unpad Kodrat Wibowo mempertanyakan ketiadaan "political willingness" atau niat yang kuat dari pemerintah dalam pemenuhan perumahan rakyat.

Selain itu, perubahan fokus bisnis BTN yang semakin lebih membesarkan KPR non-subsidi juga dipertanyakan.

"Kenapa BTN fokus bisnisnya bisa lepas kendali. Tugas negara kemana dan peran Kementerian BUMN dan Kemenpera bagaimana," kata Kodrat.

Menurut Kodrat, pemerintah tidak punya niat cukup baik untuk menyediakan perumahan bagi rakyatnya.

Oleh karena itu, ia berharap pemerintahan mendatang bisa merevisi ulang peranan BTN dan Perum Perumnas.

"Political willingness" pemerintah untuk perumahan harus diperkuat," ujar Kodrat.

Untuk mereposisi peran BTN, menurut Kodrat, bisa dilakukan dengan jalan konsolidasi. Dengan dikonsolidasikan ke Bank Mandiri, Bank BTN bisa fokus membiayai perumahan bersubsidi lebih besar.

"Tapi untuk 100 persen membiayai KPR bersubsidi, BTN tidak mungkin, meski telah menjadi anak usaha Bank Mandiri, karena sahamnya sudah dimiliki publik. Kecuali BTN jadi perusahaan tertutup lagi oleh Bank Mandiri atau pemerintah," kata Kodrat. (bus/ant)