beritanya :

Skalanews - Dukungan warga Surabaya terhadap capres-cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) terancam anjlok di Surabaya, karena parpol pengusung pasangan utama capres nomor urut dua ini yaitu PDIP secara tegas menolak penutupan lokalisasi Dolly.

"Sudah jelas sekali selama ini parpol PDIP menolak penutupan. Padahal warga Surabaya seluruhnya menginginkan lokalisasi tersebut ditutup," terang pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Surabaya, Ahmad Imam Mawardi, saat dihubungi melalu ponselnya, Rabu (18/6).

Pria asli Sumenep Madura ini mengatakan, PDIP merupakan partai yang bisa dikatakan banci karena tidak tegas memberikan dukungan atau menolak penutupan.

"Ingat yang menutup itu Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, yang notabene wali kota diusung PDIP. Namun sekarang parpolnya justru menolaknya. Ini namanya plin-plan," terangnya.

Ahmad mengatakan, apa yang dilakukan PDIP yang menolak penutupan lokalisasi Dolly, ada benang merah dari pernyataan Trimedya Panjaitan (Ketua Tim Bidang Hukum Pemenangan Jokowi-JK) yang pernah menyatakan, bahwa pemerintahan Jokowi-JK akan melarang munculnya peraturan daerah baru yang berlandaskan syariat Islam, kecuali di Aceh.

"Padahal penutupan lokalisasi Dolly adalah bagian dari syariat Islam yaitu perangi prostitusi. Saya yakin warga yang semula mendukung Jokowi-JK akan kecewa dan mengalihkan dukungan ke Prabowo-Hatta" pungkas Mawardi. (Wahyu/bus)

sumber