Ketua Komisi C DPRD Kota Depok, Enthy Sukarti, mengatakan sebanyak 300 tower base transceiver station (BTS) di Depok berstatus ilegal. Tower-tower itu umumnya berada di wilayah perbatasan yang sulit dipantau pemerintah.

"Dari 500 BTS yang ada di seluruh Kota Depok, sekitar 300 di antaranya tidak berizin," kata Enthy, Senin, 16 Juni 2014.

Enthy mengatakan Depok tidak memiliki aturan khusus untuk pemasangan tower BTS. Selama ini pengaturan masuk sub-item dalam Perda Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Dalam aturan itu, ketentuan tentang kekuatan menara tower harus berdasarkan standar SNI. Mulai dari beban, rangka baja, pondasi beton dan batas ketinggian, hingga jarak minimum dengan bangunan lain harus diberi batas jarak aman.

Namun, karena aturannya dianggap lemah, kata Enty, pengusaha kerap menyepelekan aturan itu. Apalagi pengawasan yang dilakukan dinas terkait masih sangat lemah. Oleh sebab itu, pemilik tower kerap bersikap seenaknya. Tidak heran bermunculanlah tower-tower ilegal seperti saat ini.

Enthy meminta pemerintah segera menertibkan tower-tower ilegal itu. Dia khawatir pemasangan tower yang tidak sesuai aturan bisa mengancam keselamatan masyarakat. "Secepatnya harus segera dilakukan," katanya.

Sekretaris Diskominfo Kota Depok, M. Fitriawan, mengatakan sudah menyerahkan penertiban tower itu kepada Satpol PP Depok. Saat ini jumlah BTS ilegal yang ditertibkan sudah mencapai 24 tower, yakni tujuh tower di Kecamatan Sukmajaya, delapan di Pancoran Mas, lima di Sawangan, dua di Cimanggis, dan dua lagi di Tapos. "Harus bertahap dan tidak bisa sekaligus melakukan penindakan," katanya.

Meski tak menyebut nama, menurut Fitriawan, semua tower itu milik provider kartu telepon seluler ternama di Indonesia. Tower itu memiliki ketinggian di atas 60 meter dan jarak dari bangunan terdekat hanya 10 meter. Dalam waktu dekat, Diskominfo juga akan segera melakukan penertiban tiga tower yang berada di Kecamatan Beji, Cipayung, dan Bojongsari. "Kami butuh waktu karena membongkar tower ini bukan perkara mudah," katanya.