"Panggil saja programmer... nggak ada 2 minggu bisa dirampungkan"

Topik yang sedang panas di kalangan praktisi IT, saya ingin meluruskan nih menurut pemahaman saya... yuk mari kita cerna lagi deretan kata-kata yg diucapkan

"...e-government, semuanya... (komponen e-government diantaranya adalah) e-budgeting, e-procurement, e-purchasing, e-catalog, e-audit, cash management system... semuanya harus dibangun... kalau itu dilakukan"

Stop kalimat sampai disini ada penekanan akhir yaitu "kalau itu dilakukan" yang artinya adalah "apabila sudah ada". Karena semestinya Jokowi sendiri bukan programmer yang mengarang nama-nama keren tersebut, maka apa yg dikatakan Jokowi itu semestinya mengacu dari nama-nama aplikasi yg sudah ada atau mungkin sedang dikembangkan untuk DKI.

Diantara aplikasi e-government itu sistemnya sekarang ini memang sudah ada, salah satu yg disebutkan adalah e-procurement kita bisa melihat semua kota/kabupaten apa saja yg dilelang siapa pemenangnya dan berapa nilainya, silahkan bisa dicoba akses dengan format subdomain lpse.kota/kab.go.id disesuaikan dengan nama domain kota/kabupaten masing-masing.

yuk kita lanjutkan lagi kalimatnya...

"...kalau itu dilakukan, pemerintah pusat nih gampang... saya tinggal cari, tap satu aja pencet daerah ini dapat uang berapa, masuk berapa, keluar berapa, bisa... setiap saat bisa dilakukan, panggil saja programmer untuk melakukan itu... nggak ada 2 minggu bisa dirampungkan, nggak ada masalah..."

Pada kalimat diatas targetnya Jokowi bermaksud (pemerintah pusat jadi gampang) hanya dengan melakukan tapping saja pada layar tabletnya memilih daerah kota/kabupaten yang mau dilihat datanya, artinya apabila sistem e-goverment ini sudah ada di semua kota/kabupaten... terus buat apa panggil programmer?

Kita sebagai praktisi IT tentunya paham apa yang selanjutnya diperlukan, apa yang dimaksud Jokowi mengundang programmer bisa jadi untuk melakukan apa yg disebut dengan data mining dan analisis data, atau barangkali membuat integrasi akses dari tiap kota/kabupaten untuk pemerintah pusat dengan tujuan agar Jokowi (pemerintah pusat jadi gampang) tinggal 'tapping' keluar laporan jrengg... dengan asumsi sesuai kalimat awal bahwa setiap kota/kabupaten sudah diberlakukan standar sistem e-government maka tidak ada yang perlu dipermasalahkan menyangkut teknis antar sistem seperti perbedaan interface. Atau paling parah bisa jadi hanya untuk membuat aplikasi sejenis shortcut/dashboard untuk tabletnya dia saja kan... atau selanjutnya silahkan tebak sendiri

Disini saya ingin mengajak rekan praktisi IT khususnya rekan rekan programmer untuk tidak autis, skeptis, paranoid, atau pobia berlebihan... spesifikasinya yang dimaksud jelas ya kira-kira dia hanya ingin melakukan remote data yang sudah ada dari tiap kota/kabupaten, jadi menurut saya tidak ada yang salah dengan statement '2 minggu'

Apakah anda merasa tidak mampu untuk urusan pengolahan/penyajian data kurang dari 2 minggu? kalau merasa tidak mampu berarti memang anda tidak layak untuk diundang

Ingat ya konteksnya ini bukan persoalan membangun aplikasi e-government secara keseluruhan yang memang kurang masuk akal meskipun harus mengerahkan banyak programmer karena tentunya harus mengkaji konsep, uji kasus, desain, koordinasi tim, implementasi/coding, testing & debugging, trial, dst sampai tahap final.

Perlu programmer berapa kompi atau perlu berapa bataliyon untuk urusan pengolahan data tidak masalah bisa dikeroyok tinggal sesuaikan saja dengan target waktu yg diminta dan saya kira tidak sulit untuk mengkoordinasi urusan seperti ini...
Jadi kita jangan autis ke-ge'er-an dulu merasa diminta untuk membuat sistem e-government yaa

#SalamProgrammer Kita tunggu undangan Pak Jokowi