Jakarta, Pelita

Wakil Bendahara F-PDIP Irmadi Lubis mengingatkan agar warga NU dan PKB tidak melupakan sejarah kejatuhan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada Sidang Tahunan (ST) MPR tahun 2001, yang disebabkan oleh Menperindag/Kabulog saat itu, Jusuf Kalla.



Hal itu dikatakan Irmadi kepada wartawan di Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta, Kamis (2/9), sehubungan dengan adanya indikasi suara NU dan PKB akan terpecah pada Pilpres langsung 20 September nanti.

Sehubungan dengan itu, Irmadi mengingatkan agar warga NU dan PKB hat-hati dalam pemilihan nanti. Apalagi satu-satunya wakil dari warga NU yang maju menjadi Wapres hanya Hasym Muzadi dan dia ada di PDIP.
Dijelaskan Irmadi, awal pembentukan Pansus Buloggate yang melengserkan Gus Dur dari Istana, adalah akibat pembicaraan pribadi Alwi Shihab yang saat itu menjabat Menlu dengan Menperindag/Kabulog Jusuf Kalla.

Dalam pembicaraan telepon pada waktu itu, Alwi Shihab bertanya pada Jusuf Kalla, bahwa dirinya mendapat informasi kalau Gus Dur telah menerima uang dari Bulog. Jusuf Kalla menjawab belum tahu dan dia akan mengecek ke Sapuan.

Setelah dicek, ternyata benar, ada pengeluaran dana Bulog sebesar Rp 35 miliar melalui Soewondo, tukang pijat Gus Dur.

Nah, mendengar jumlah dana yang keluar Rp 35 miliar, Alwi Shihab langsung nyeletuk, kalau begitu tidak sampai semuanya. Dari kata-kata tidak sampai semuanya itulah, lalu muncul dugaan-dugaan dan akhirnya lahirlah Pansus Buloggate II yang melengserkan Gus Dur dari kursi kepresidenan.

"Jadi sumber kejatuhan Gus Dur itu Jusuf Kalla. Masa orang NU dan PKB memilih orang yang menjatuhkan Gus Dur pada Pilpres nanti," kata Irmadi Lubis.



Bersumpah

Irmadi yang juga menjadi anggota Pansus Buloggate II itu masih ingat betul, saat Alwi Shihab dikonfrontir dengan Jusuf Kalla di Pansus Buloggate II, Alwi bersumpah tidak mengucapkan itu, tetapi Jusuf Kalla tetap ngotot.

"Begitulah ceriteranya, yang menjatuhkan Gus Dur itu Jusuf Kalla, bukan Megawati. Jadi, brutusnya itu Jusuf Kalla," ujar Irmadi.



Dikatakannya, Megawati menjadi presiden karena konstitusi, bukan melalui upaya menjatuhkan Gus Dur. Lagi pula jika Megawati menolak saat itu, akan terjadi kekosongan. "Semua orang tahu, bahwa Megawati tidak dalam posisi bisa menolak," katanya.

Menurut Irmadi, keputusan PKB netral terhadap dua calon presiden itu sudah benar. Bagi orang-orang PKB dan NU yang mau memilih pasangan SBY-Jusuf Kalla, berarti mereka sudah lupa pada sejarah.

Sejarah telah menjadi saksi bahwa sikap dan tindakan Jusuf Kalla setidaknya dua kali melakukan perbuatan yang tidak etis. Pertama, membuka atau membocorkan isi pembicaraan antarpejabat tinggi Negara, dalam hal ini antara dirinya dengan Alwi Shihab.

Kedua, beberapa kali mengadakan pertemuan dengan pimpinan DPD-DPD Golkar serta melakukan pertemuan lintas partai. Tindakan itu jelas telah mengobok-obok Golkar.

"Dari situ saya bisa simpulkan, Kalla telah memberikan pendidikan politik yang tidak baik. Ia memecah belah partai Golkar. Bagaimana rakyat bisa mengharapkan sesuatu yang baik dari orang semacam Jusuf Kalla," kata Irmadi lagi.



Berkaitan dengan diserahkannya bukti-bukti mengenai dugaan korupsi Jusuf Kalla oleh Gus Dur kepada Ketua DPR Akbar Tandjung, Irmadi menyarankan, agar bukti-bukti tersebut dikembalikan kepada Gus Dur untuk dibagi-bagikan kepada warga NU dan PKB serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Saya pikir, KPK harus proaktif dengan segera melakukan penyelidikan terhadap Jusuf Kalla atas dasar laporan dari Gus Dur tersebut," katanya. (kh)

#Menolaklupa

Panastak silahkan kejang-kejang
waktu dan tempat kita persilahkan