- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
[DIBANTAH] Atasi Krisis, JK Targetkan Pembangunan Pembangkit Listrik 20.000 MW
TS
Abidin_Domba
[DIBANTAH] Atasi Krisis, JK Targetkan Pembangunan Pembangkit Listrik 20.000 MW
JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Wakil Presiden Jusuf Kalla menargetkan pembangunan pembangkit listrik dengan total kapasitas 20.000 Mega Watt untuk mengatasi krisis listrik yang masih terjadi di beberapa daerah.
"Kita tidak lagi bangun 10.000 MW (program percepatan pembangunan pembangkit listrik tahap II) dalam tiga tahun, namun 20.000 MW," kata Jusuf Kalla kepada pers, setelah pemaparan landasan ekonomi kepada para pengusaha di Jakarta, Rabu (5/6/2014) malam.
Menurut Jusuf Kalla yang akrab disapa JK, saat dirinya menjadi Wakil Presiden periode 2004-2009, program pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 10.000 MW telah berjalan. Namun menurutnya, ketika dirinya lengser dari kursi wakil presiden, kinerja program percepatan itu melamban dan tidak mencapai target.
"Jadi ini mutlak ada kesalahan. Kita sudah terlambat enam tahun. Jika tidak Jakarta bisa gelap. Listrik itu urgent di atas urgent," ujar dia.
Program pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW tahap pertama dimulai oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla pada 2006. Proyek ini dikerjakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) bekerja sama dengan investor asing, salah satunya perusahaan Tiongkok, Dongfang Electric Corp.
Kemudian, pemerintah melanjutkan program tahap dua dengan prioritas penggunaan energi terbarukan dengan jumlah kapasitas yang sama. Program tahap II hingga kini masih berjalan.
Pada 2020, pemerintah menargetkan seluruh wilayah Indonesia sudah memperoleh listrik. Saat ini baru 80,5 persen dari masyarakat Indonesia yang dapat menikmati listrik.
Dalam paparannya kepada pengusaha, Jusuf Kalla yang diusung PDI Perjuangan, Nasdem, Hanura, PKB dan PKPI ini, memberi janji kemudahan perizinan dan investasi di bidang kelistrikan.
"Saya optimsitis dengan persoalan implementasi. Presidennya Pak Jokowi akan semangat memenuhi kekurangan untuk energi," ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, pengamat energi Ari Soemarsono mengatakan Indonesia membutuhkan investasi di bidang kelistrikan sebesar 125 miliar dollar AS untuk 10 tahun mendatang. Sedangkan untuk sektor minyak dan gas bumi dibutuhkan 300 miliar dollar AS.
Agar pemerintah mendapatkan investasi dengan jumlah besar itu, dia meminta Presiden terpilih mereformasi industri hulu di sektor energi, karena kebobrokan birokrasi selama ini telah membuat Indonesia dipandang memiliki iklim investasi yang tidak kondusif.
"Iklim sekarang birokratif, koruptif, oleh karena itu perlu pembaharuan sistem dan fiskalnya. Kita perlu mengubah pola pikir," ujarnya.
Pemilu Presiden 9 Juli 2014 diikuti dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, yakni Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang mendapat nomor urut satu dan Joko Widodo-Jusuf Kalla bernomor urut dua.
Sumber : http://bisniskeuangan.kompas.com/rea...trik.20.000.MW
TS :
ane sebenernya setuju dengan pembangunan pembangkit baru, tapi ada sedikit komentar dari anggota UKP4 yang ngurusin pembangunan pembangkit peninggakan jusuf kala dulu :
Ane cari ternyata pak agung wicaksono lebih condong mendukung jkw-jk. Mudah-mudahan proyek pembangkit listrik kedepan bisa dilakukan dengan lebih baik dari yang sudah-sudah...
"Kita tidak lagi bangun 10.000 MW (program percepatan pembangunan pembangkit listrik tahap II) dalam tiga tahun, namun 20.000 MW," kata Jusuf Kalla kepada pers, setelah pemaparan landasan ekonomi kepada para pengusaha di Jakarta, Rabu (5/6/2014) malam.
Menurut Jusuf Kalla yang akrab disapa JK, saat dirinya menjadi Wakil Presiden periode 2004-2009, program pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 10.000 MW telah berjalan. Namun menurutnya, ketika dirinya lengser dari kursi wakil presiden, kinerja program percepatan itu melamban dan tidak mencapai target.
"Jadi ini mutlak ada kesalahan. Kita sudah terlambat enam tahun. Jika tidak Jakarta bisa gelap. Listrik itu urgent di atas urgent," ujar dia.
Program pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW tahap pertama dimulai oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla pada 2006. Proyek ini dikerjakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) bekerja sama dengan investor asing, salah satunya perusahaan Tiongkok, Dongfang Electric Corp.
Kemudian, pemerintah melanjutkan program tahap dua dengan prioritas penggunaan energi terbarukan dengan jumlah kapasitas yang sama. Program tahap II hingga kini masih berjalan.
Pada 2020, pemerintah menargetkan seluruh wilayah Indonesia sudah memperoleh listrik. Saat ini baru 80,5 persen dari masyarakat Indonesia yang dapat menikmati listrik.
Dalam paparannya kepada pengusaha, Jusuf Kalla yang diusung PDI Perjuangan, Nasdem, Hanura, PKB dan PKPI ini, memberi janji kemudahan perizinan dan investasi di bidang kelistrikan.
"Saya optimsitis dengan persoalan implementasi. Presidennya Pak Jokowi akan semangat memenuhi kekurangan untuk energi," ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, pengamat energi Ari Soemarsono mengatakan Indonesia membutuhkan investasi di bidang kelistrikan sebesar 125 miliar dollar AS untuk 10 tahun mendatang. Sedangkan untuk sektor minyak dan gas bumi dibutuhkan 300 miliar dollar AS.
Agar pemerintah mendapatkan investasi dengan jumlah besar itu, dia meminta Presiden terpilih mereformasi industri hulu di sektor energi, karena kebobrokan birokrasi selama ini telah membuat Indonesia dipandang memiliki iklim investasi yang tidak kondusif.
"Iklim sekarang birokratif, koruptif, oleh karena itu perlu pembaharuan sistem dan fiskalnya. Kita perlu mengubah pola pikir," ujarnya.
Pemilu Presiden 9 Juli 2014 diikuti dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, yakni Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang mendapat nomor urut satu dan Joko Widodo-Jusuf Kalla bernomor urut dua.
Sumber : http://bisniskeuangan.kompas.com/rea...trik.20.000.MW
TS :
ane sebenernya setuju dengan pembangunan pembangkit baru, tapi ada sedikit komentar dari anggota UKP4 yang ngurusin pembangunan pembangkit peninggakan jusuf kala dulu :
Quote:
Pagi ini, saya tidak ingin negative campaign (karena saya ingin delta berat badan saya juga negatif
) atau black campaign (karena saya kebetulan juga agak "black")
Namun menanggapi janji kampanye JK yang bombastis dengan mengatakan akan bangun 20.000 MW listrik dalam 3 tahun, dan membanggakan bahwa beliaulah yang membangun 10.000 MW dalam 3 tahun, kemudian menyalahkan yang melanjutkan dengan mengatakan "tidak dikawal", saya harus mengatakan ini pernyataan yang tidak bertanggung jawab.
Program 10000 MW Tahap1 yang digagasnya, walaupun memang penting dan diperlukan, namun perencanaan waktunya yang tidak realistis dan tidak benar, persyaratan lelangnya yang penuh tanda tanya dan membuat hanya kontraktor dari Republik Rakyat Tiongkok yang bisa ikut dan menang, faktor pendanaan yang berubah dari semula oleh supplier kemudian di tengah jalan minta diubah dari buyer, membuat kualitas pembangkit tak karuan dan jadwal penyelesaiannya berantakan.
Pak JK yang terhormat, dengan segala hormat atas kontribusi Bapak sebagai Wapres yang mendorong kemajuan bangsa ini, namun proses "cuci piring" yang sekarang harus dilakukan (tanpa peduli siapa yang mungkin sebelumnya berpesta) tak selayaknya untuk dinistakan.
Sesumbar untuk membuat 20.000 MW lagi untuk selesai dalam 3 tahun -padahal yang 10.000 MW harus kami yang selesaikan dalam lebih dari 5 tahun- boleh jadi hebat sebagai janji kampanye, namun kalau sampai itu dilakukan lagi oleh kontraktor Tiongkok bermutu rongsok yang justru bikin tak bergerak, sebagian mangkrak, dan akibatnya subsidi membengkak, maka rakyat harus tahu bahwa itu adalah ilusi yang meracuni.
Tak pernah sedikit pun suksesor Bapak menyalahkan semua ini kepada pendahulu, bahkan pesannya adalah "mikul ndhuwur mendem jero, cari masalahnya dan perbaiki ke depannya". Masalah pembebasan lahan menghadapi penolakan rakyat sehingga memperlambat proses, kami atasi dengan UU No. 2/2012 untuk Pengadaan Tanah agar lebih cepat. Tantangan koordinasi perizinan yang rumit karena tiap sektor punya regulasi yang menghambat, kami benahi dengan Service Level Agreement (SLA) untuk pembenahan perizinan. Micromonitoring hingga level proyek kami perketat, meski banyak masalah ada pada level teknis yang tersandera kontraktor wanprestasi kehabisan uang tak mampu/mau selesaikan.
Seorang negarawan -berbeda dengan politisi- akan memilih untuk mencari dan ikut memberi solusi, alih-alih menyalahkan.
Semoga kenegarawanan yang sama bisa ditunjukkan dan tidak dengan mudahnya menyalahkan demi kepentingan kampanye, karena masa depan kelistrikan bangsa ini lebih penting daripada kepentingan sesaat menjelang 9 Juli.
Agung Wicaksono - Anggota UKP4
) atau black campaign (karena saya kebetulan juga agak "black")Namun menanggapi janji kampanye JK yang bombastis dengan mengatakan akan bangun 20.000 MW listrik dalam 3 tahun, dan membanggakan bahwa beliaulah yang membangun 10.000 MW dalam 3 tahun, kemudian menyalahkan yang melanjutkan dengan mengatakan "tidak dikawal", saya harus mengatakan ini pernyataan yang tidak bertanggung jawab.
Program 10000 MW Tahap1 yang digagasnya, walaupun memang penting dan diperlukan, namun perencanaan waktunya yang tidak realistis dan tidak benar, persyaratan lelangnya yang penuh tanda tanya dan membuat hanya kontraktor dari Republik Rakyat Tiongkok yang bisa ikut dan menang, faktor pendanaan yang berubah dari semula oleh supplier kemudian di tengah jalan minta diubah dari buyer, membuat kualitas pembangkit tak karuan dan jadwal penyelesaiannya berantakan.
Pak JK yang terhormat, dengan segala hormat atas kontribusi Bapak sebagai Wapres yang mendorong kemajuan bangsa ini, namun proses "cuci piring" yang sekarang harus dilakukan (tanpa peduli siapa yang mungkin sebelumnya berpesta) tak selayaknya untuk dinistakan.
Sesumbar untuk membuat 20.000 MW lagi untuk selesai dalam 3 tahun -padahal yang 10.000 MW harus kami yang selesaikan dalam lebih dari 5 tahun- boleh jadi hebat sebagai janji kampanye, namun kalau sampai itu dilakukan lagi oleh kontraktor Tiongkok bermutu rongsok yang justru bikin tak bergerak, sebagian mangkrak, dan akibatnya subsidi membengkak, maka rakyat harus tahu bahwa itu adalah ilusi yang meracuni.
Tak pernah sedikit pun suksesor Bapak menyalahkan semua ini kepada pendahulu, bahkan pesannya adalah "mikul ndhuwur mendem jero, cari masalahnya dan perbaiki ke depannya". Masalah pembebasan lahan menghadapi penolakan rakyat sehingga memperlambat proses, kami atasi dengan UU No. 2/2012 untuk Pengadaan Tanah agar lebih cepat. Tantangan koordinasi perizinan yang rumit karena tiap sektor punya regulasi yang menghambat, kami benahi dengan Service Level Agreement (SLA) untuk pembenahan perizinan. Micromonitoring hingga level proyek kami perketat, meski banyak masalah ada pada level teknis yang tersandera kontraktor wanprestasi kehabisan uang tak mampu/mau selesaikan.
Seorang negarawan -berbeda dengan politisi- akan memilih untuk mencari dan ikut memberi solusi, alih-alih menyalahkan.
Semoga kenegarawanan yang sama bisa ditunjukkan dan tidak dengan mudahnya menyalahkan demi kepentingan kampanye, karena masa depan kelistrikan bangsa ini lebih penting daripada kepentingan sesaat menjelang 9 Juli.
Agung Wicaksono - Anggota UKP4
Ane cari ternyata pak agung wicaksono lebih condong mendukung jkw-jk. Mudah-mudahan proyek pembangkit listrik kedepan bisa dilakukan dengan lebih baik dari yang sudah-sudah...
0
1.2K
10
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Urutan
Terbaru
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Komunitas Pilihan